Berita
Rabu, 23 September 2020 | 17:12 WIB
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Rabu, 23 September 2020 | 16:58 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 23 September 2020 | 16:36 WIB
KANWIL DJP JATIM II
Rabu, 23 September 2020 | 16:30 WIB
DKI JAKARTA
Review
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 20 September 2020 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL BEA CUKAI SULBAGSEL PARJIYA:
Fokus
Literasi
Rabu, 23 September 2020 | 18:42 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 17:04 WIB
TIPS FAKTUR PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:51 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 23 September 2020 | 13:30 WIB
PENEGAKAN PAJAK
Data & alat
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Komunitas
Rabu, 23 September 2020 | 13:19 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 23 September 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 19 September 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Kamis, 17 September 2020 | 09:53 WIB
Universitas Kristen Krida Wacana
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Kewenangan Penetapan Jenis Satuan Barang Impor & Ekspor Dilimpahkan

A+
A-
3
A+
A-
3
Kewenangan Penetapan Jenis Satuan Barang Impor & Ekspor Dilimpahkan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan melimpahkan wewenang penetapan jenis satuan barang impor dan ekspor komoditas tertentu yang digunakan dalam pemberitahuan pabean kepada Dirjen Bea dan Cukai.

Pelimpahan wewenang ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.201/PMK.04/2019 yang merupakan perubahan keempat atas peraturan tentang pemberitahuan pabean. Pemerintah merilis beleid tersebut lantaran untuk melaksanakan rencana aksi integrasi dan sinkronisasi.

“Untuk melaksanakan rencana aksi integrasi dan sinkronisasi data impor pangan strategis, perlu melakukan simplifikasi prosedur penetapan jenis satuan barang yang digunakan dalam pemberitahuan pabean untuk komoditas tertentu melalui penyempurnaan ketentuan pemberitahuan pabean,” demikian kutipan beleid tersebut, Kamis (23/1/2020).

Baca Juga: India Bebaskan Kain Tenunan Asal Indonesia dari Bea Masuk Antidumping

Secara lebih terperinci, Dirjen Bea dan Cukai yang menerima pelimpahan wewenang dari Menkeu harus menaati 3 ketentuan. Pertama, wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Kedua, bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan.

Ketiga, tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan kewenangan yang diterima kepada pihak lain. Namun, dalam hal Dirjen Bea dan Cukai berhalangan sementara atau tetap, wewenang dapat dilakukan oleh pejabat pelaksana harian (Plh.) atau pejabat pelaksana tugas (Plt.) yang ditunjuk.

“Pejabat Plh atau Plt yang ditunjuk … bertanggung jawab secara substansi atas pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan,” demikian bunyi penggalan pasal 9C ayat (3) beleid tersebut.

Baca Juga: PPN dan PPh atas Impor Barang untuk Keperluan Litbang

Bersamaan dengan pelimpahan wewenang itu, beleid ini menghapus lampiran tentang daftar jenis satuan barang yang biasanya selalu dilampirkan dalam beleid terdahulu. Jenis satuan barang akan ditetapkan oleh Dirjen Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan.

Dengan demikian, daftar jenis satuan barang tidak lagi diatur dalam PMK. Sejauh ini, jenis satuan barang dalam lampiran aturan sebelumnya terkait dengan sejumlah komoditas seperti beras, garam, gula, jagung, hewan dan produk hewan, hortikultura, bahan bakar, tekstil dan produk tekstil, TPT batik dan motif batik, kehutanan, intan, baja, dan lain sebagainya.

PMK No.201/PMK.04/2019 ini diundangkan pada 27 Desember 2019 dan mulai berlaku setelah 30 hari setelahnya. (kaw)

Baca Juga: Ada Temuan Bea Cukai, Izin 14 Eksportir Benih Bening Lobster Dicabut

Topik : impor, ekspor, Kemenkeu, DJBC
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Minggu, 13 September 2020 | 07:01 WIB
KAMBOJA
Jum'at, 11 September 2020 | 15:17 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN
Kamis, 10 September 2020 | 10:33 WIB
KAWASAN BERIKAT
Selasa, 08 September 2020 | 10:03 WIB
BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
berita pilihan
Rabu, 23 September 2020 | 18:42 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 17:12 WIB
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Rabu, 23 September 2020 | 17:04 WIB
TIPS FAKTUR PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 16:58 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 23 September 2020 | 16:36 WIB
KANWIL DJP JATIM II
Rabu, 23 September 2020 | 16:30 WIB
DKI JAKARTA
Rabu, 23 September 2020 | 16:06 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 23 September 2020 | 15:43 WIB
LATVIA
Rabu, 23 September 2020 | 15:25 WIB
EFEK VIRUS CORONA