Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Ketentuan Baru Soal Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi oleh Menkeu

A+
A-
2
A+
A-
2
Ketentuan Baru Soal Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi oleh Menkeu

Ilustrasi. (Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri keuangan berwenang melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional atas peraturan daerah (perda) tentang pajak dan retribusi sejak tahap perancangan hingga implementasi.

Kewenangan itu menjadi bagian dari perubahan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dimuat dalam UU Cipta Kerja. Saat melakukan evaluasi terhadap rancangan perda provinsi atau kabupaten/kota, menteri dalam negeri dan gubernur berkoordinasi dengan menteri keuangan.

“Dalam pelaksanaan koordinasi …, menteri keuangan melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional,” demikian bunyi penggalan Pasal 157 ayat (5a) UU PDRD yang dimuat dalam UU Cipta Kerja, dikutip pada Rabu (7/10/2020).

Baca Juga: Pemutihan dan Diskon PBB Diadakan, Berlaku Sampai Desember 2022

Kemudian, sesuai Pasal 158 ayat (2) UU PDRD, menteri dalam negeri dan menteri keuangan melakukan evaluasi peraturan daerah provinsi atau kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi yang berlaku. Evaluasi juga mencakup kesesuaian dengan kebijakan fiskal nasional.

Dalam ketentuan sebelumnya, evaluasi dalam tahap perancangan dan impelementasi perda hanya mencakup kesesuaian perda dengan ketentuan UU PDRD, kepentingan umum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sesuai ketentuan Pasal 156A ayat (1), pemerintah dapat melakukan intervensi terhadap kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah daerah. Simak artikel ‘Pemerintah Pusat Dapat Intervensi Tarif Pajak Daerah, Ini Ketentuannya’.

Baca Juga: Pemutihan Pajak Tak Efektif, Gubernur Edy Dukung Penghapusan Data STNK

Intervensi dilakukan untuk melaksanakan kebijakan fiskal nasional, mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi, serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan,

Adapun kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi berupa pertama, kewenangan mengubah tarif pajak dan retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional. Kedua, pengawasan dan evaluasi terhadap perda mengenai pajak dan retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Dalam tahap evaluasi rancangan perda, hasilnya bisa berupa persetujuan atau penolakan. Hasil evaluasi itu disampaikan oleh menteri dalam negeri kepada gubernur atau bupati/wali kota paling lambat 15 hari kerja sejak diterimanya rancangan perda dengan tembusan menteri keuangan.

Baca Juga: Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Rancangan perda yang ditolak harus diperbaiki oleh gubernur atau bupati/wali kota bersama DPRD yang bersangkutan. Kemudian, rancangan perda yang sudah diperbaiki disampaikan kembali kepada menteri dalam negeri (untuk rancangan perda provinsi) dan gubernur (untuk rancangan perda kabupaten/kota) serta menteri keuangan.

Pada tahap implementasi atau pengawasan, terhadap perda yang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional, menteri keuangan merekomendasikan dilakukannya perubahan. Rekomendasi disampaikan kepada menteri dalam negeri.

“Penyampaian rekomendasi perubahan perda oleh menteri keuangan kepada menteri dalam negeri … dilakukan paling lambat 20 hari kerja sejak tanggal diterimanya peraturan daerah,” demikian bunyi penggalan Pasal 158 ayat (4) UU PDRD yang dimuat dalam klaster Perpajakan UU Cipta Kerja.

Baca Juga: Kejar Tunggakan PBB Rp70 Miliar, Pemkab Bentuk Satgas Penagihan

Berdasarkan rekomendasi perubahan perda yang disampaikan oleh menteri keuangan, menteri dalam negeri memerintahkan gubernur atau bupati/wali kota untuk melakukan perubahan perda dalam waktu 15 hari kerja.

Jika dalam waktu 15 hari kerja, gubernur atau bupati/wali kota tidak melakukan perubahan atas peraturan daerah tersebut, menteri dalam negeri menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi kepada menteri keuangan.

Evaluasi rancangan serta pengawasan pelaksanaan perda mengenai pajak daerah dan retribusi daerah akan diatur dalam peraturan pemerintah. (kaw)

Baca Juga: Jelang Jatuh Tempo, Loket Pembayaran PBB Tetap Buka pada Akhir Pekan

Topik : UU Cipta Kerja, Omnibus Law, Omnibus Law Perpajakan, UU PDRD, pajak daerah, retribusi daerah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Hutomo

Senin, 16 November 2020 | 18:58 WIB
Bagaimana dengan pelaku usaha kecil seperti warung mkanan, apakah wajib membayar pajak restoran sebesar 10% ? berapa batas omzet yang di bebaskan dari pajak tersebut?
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 31 Juli 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Korlantas Segera Hapus Data STNK Kendaraan yang Pajaknya Mati 2 Tahun

Minggu, 31 Juli 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI BENGKULU

Dimulai Besok! Pemprov Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan

Sabtu, 30 Juli 2022 | 10:00 WIB
PROVINSI NTB

Waduh, Kepatuhan Pajak Kendaraan di NTB Tak Sampai 50%

berita pilihan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KPP PRATAMA BATANG

WP Tak Lunasi Tagihan Rp285 Juta, Kantor Pajak Adakan Penyitaan Aset

Rabu, 10 Agustus 2022 | 14:30 WIB
CRYPTOCURRENCY

Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan