APBN 2022

Kerap Dikritik Soal Utang, Begini Respons Sri Mulyani

Muhamad Wildan | Rabu, 20 April 2022 | 11:30 WIB
Kerap Dikritik Soal Utang, Begini Respons Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat kinerja keseimbangan primer per Maret 2022 mengalami surplus sampai dengan Rp94,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kinerja keseimbangan primer per Maret 2022 yang mengalami surplus hingga Rp94,7 triliun merupakan kabar baik. Menurutnya, surplus tersebut mencerminkan kinerja APBN yang menguat.

"Kan banyak orang sering membuat statement mengenai kondisi APBN dan utang. Coba kita lihat, keseimbangan primer kita surplus Rp94,7 triliun. Ini prestasi luar biasa karena tahun lalu itu defisit Rp65,3 triliun. Artinya, ada pembalikan 245%," katanya, Rabu (20/4/2022).

Baca Juga:
Dirjen Anggaran Sebut Surplus APBN 2024 Tak Bakal Setinggi Tahun Lalu

Keseimbangan primer merupakan selisih dari pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Jika keseimbangan primer positif atau surplus maka pemerintah memiliki dana yang cukup untuk membayar bunga utang.

Sejalan dengan itu, APBN juga mencetak surplus Rp10,3 triliun per Maret 2022. Realisasi tersebut berbanding terbalik dengan posisi APBN per Maret 2021 yang mengalami defisit senilai Rp143,7 triliun.

"Karena surplus, pembiayaan utang kita merosot tajam," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga:
Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Sementara itu, realisasi pembiayaan mencapai Rp139,4 triliun atau turun 58,1% dibandingkan dengan pembiayaan per Maret 2021 senilai Rp332,8 triliun. Menurut menkeu, penurunan pembiayaan itu juga mencerminkan kinerja APBN yang terus pulih.

"Dengan surplus ini, kita mempunyai sisa anggaran lebih atau cash senilai Rp149,7 triliun," tutur Sri Mulyani.

Meski demikian, Sri Mulyani memberikan catatan atas belanja negara yang mengalami kontraksi. Secara umum, belanja negara hanya terealisasi senilai Rp490,6 triliun atau turun 6,2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca Juga:
Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Menkeu juga menyoroti belanja kementerian/lembaga (K/L) yang hanya terealisasi Rp150 triliun atau turun 25,6%. Dia pun meminta KL untuk lebih memacu belanja yang sudah tercantum dalam rencana belanja masing-masing.

"Dengan adanya bansos dan THR, kita akan melihat peningkatan. Mudah-mudahan terkompensasi," ujar Sri Mulyani. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara