Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Kenakan Tarif 7%, 20 Perusahaan Digital Bakal Jadi Pemungut PPN

A+
A-
0
A+
A-
0
Kenakan Tarif 7%, 20 Perusahaan Digital Bakal Jadi Pemungut PPN

Ilustrasi.

BANGKOK, DDTCNews - Pemerintah Thailand menyebutkan setidaknya akan ada sebanyak 20 perusahaan digital besar di luar negeri yang akan mendaftar diri sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN).

Dirjen Pendapatan Ekniti Nitithanprapas mengatakan otoritas telah bersiap mengenakan PPN 7% atas transaksi layanan digital mulai 1 September 2021. Pengenaan PPN atas transaksi elektronik ini untuk menciptakan kesetaraan bagi pengusaha Thailand yang selama ini patuh membayar pajak.

"Perusahaan layanan elektronik akan bertanggung jawab atas pembayaran PPN termasuk yang menawarkan layanan unduhan untuk film, game, stiker, layanan perantara, dan iklan," katanya, Senin (26/7/2021).

Baca Juga: Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Ekniti menuturkan otoritas sudah mengembangkan saluran online yang mempermudah perusahaan mendaftarkan diri sebagai pemungut PPN. Melalui saluran itu, perusahaan juga bisa menyetorkan PPN yang dipungut secara langsung kepada Direktorat Pendapatan.

Dia menilai sebagian besar perusahaan memiliki komitmen untuk patuh kepada hukum dan bersedia memungut PPN. Otoritas akan menunjuk perusahaan elektronik luar negeri dengan pendapatan tahunan lebih dari 1,8 juta baht atau setara dengan Rp839,6 juta sebagai pemungut PPN.

Di sisi lain, otoritas juga menggunakan proses pascaaudit untuk memeriksa penyetoran PPN layanan digital. Thailand berencana menambah daftar sekitar 60 negara di dunia yang telah mengadopsi pajak layanan elektronik.

Baca Juga: Pekerja Profesional Ramai-Ramai ke Luar Negeri Demi Pajak Rendah

Departemen Pendapatan memperkirakan penerimaan pajak dari layanan elektronik akan mencapai lebih dari 5 miliar baht atau sekitar Rp2,33 triliun per tahun. Apalagi di tengah pandemi Covid-19, banyak masyarakat telah beralih dari layanan konvensional menjadi digital.

Saat ini, Departemen terus mendorong pengesahan undang-undang khusus yang mengatur pajak layanan elektronik. RUU tersebut telah disetujui kabinet dan sedang dibahas bersama DPR.

"Pemberlakuan UU Pajak Layanan Elektronik adalah bagian dari reformasi pajak yang sedang berlangsung untuk meningkatkan pendapatan dan memastikan perlakuan yang adil untuk semua [wajib pajak]," ujarnya seperti dilansir bangkokpost.com. (rig)

Baca Juga: Negosiasi Ulang, Perusahaan Gas Bakal Dipajaki Lebih Besar

Topik : thailand, pajak digital, pemungut PPN, perusahaan digital, kebijakan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Michael Victor Jaya Andreas

Senin, 26 Juli 2021 | 17:35 WIB
terima kasih DDTC unruk berita yang bermanfaat, dengan perusahaan digital yang memungut PPn akan mempermudah WP (pembeli) dari sisi administrasi dalam hal pembayaran pajak.
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:30 WIB
MOLDOVA

Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan

Jum'at, 24 September 2021 | 16:00 WIB
FILIPINA

Presiden Terbitkan Aturan Baru Soal Pajak Judi Online

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak