Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Kemenkeu Rilis PMK Baru Soal Penyusunan Usulan Tarif dan Jenis PNBP

A+
A-
0
A+
A-
0
Kemenkeu Rilis PMK Baru Soal Penyusunan Usulan Tarif dan Jenis PNBP

Tampilan awal salinan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 113/2021.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menerbitkan aturan baru mengenai tata cara untuk mengusulkan dan menetapkan jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 113/2021.

Merujuk pada PMK 113/2021, instansi pengelola PNBP perlu menyusun usulan jenis dan tarif PNBP untuk selanjutnya disampaikan melalui surat kepada Ditjen Anggaran (DJA) dengan tembusan kepada menteri keuangan.

"Penyusunan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP ... dilakukan dalam rangka penetapan dasar hukum jenis dan tarif atas jenis PNBP yang belum memiliki dasar hukum dan/atau penyesuaian tarif atas jenis PNBP berupa penghapusan, kenaikan, dan/atau penurunan," bunyi Pasal 4 ayat (2) PMK 113/2021, Minggu (5/9/2021).

Baca Juga: Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Dalam menyampaikan usulan jenis dan tarif PNBP, instansi pengelola PNBP harus menyederhanakan jenis dan tarif PNBP, melakukan analisis atas efektivitas dan kinerja pengenaan PNBP, melakukan analisis atas latar belakang pengenaan PNBP, melakukan analisis atas dasar perhitungan PNBP, dan menganalisis dampak pengenaan PNBP.

Ketika surat usulan jenis dan tarif PNBP diterima, Ditjen Anggaran akan melaksanakan evaluasi atas usulan yang disampaikan. Bila PNBP yang diusulkan berasal dari objek PNBP pemanfaatan SDA, DJA akan melibatkan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dalam mengevaluasi dampak tarif PNBP terhadap perpajakan, PNBP, DBH, dan pendapatan asli daerah (PAD).

Bila PNBP yang diusulkan memiliki dampak langsung terhadap harga jual produk menjadi komponen penghitung inflasi, BKF juga akan dilibatkan untuk mengevaluasi dampak pengenaan PNBP terhadap inflasi.

Baca Juga: Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Bila PNBP yang diusulkan berasal dari objek PNBP pengelolaan barang milik negara, DJA akan turut melibatkan Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) dalam mengevaluasi usulan PNBP.

Hasil evaluasi yang dilakukan DJA paling sedikit meliputi penyesuaian atas usulan jenis dan tarif PNBP, penyederhanaan atas usulan jenis dan tarif PNBP, pengaturan mengenai tarif PNBP hingga Rp0 atau 0%, penghapusan jenis dan tarif PNBP yang tidak efektif, dan identifikasi PNBP yang bersifat volatil dan/atau kebutuhan mendesak. Berdasarkan hasil evaluasi, DJA akan menyusun RPP atas jenis dan tarif PNBP yang diusulkan.

"Penyusunan dan penetapan RPP yang mengatur jenis dan tarif atas jenis PNBP ... dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 11 ayat (2).

Baca Juga: Tax Ratio 2023 Diproyeksi Turun Jadi 9,61%, Ini Penjelasan Sri Mulyani

PMK 113/2021 telah diundangkan sejak 26 Agustus 2021 dan ditetapkan berlaku terhitung sejak tanggal diundangkan. (rig)

Topik : pmk 113/2021, PNBP, kemenkeu, penerimaan negara bukan pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 14 Agustus 2022 | 08:30 WIB
PELAYANAN KEPABEANAN

Terapkan CEISA 4.0 Secara Penuh di 77 Kantor, Begini Evaluasi DJBC

Minggu, 14 Agustus 2022 | 08:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Siap-Siap! Transaksi SUN Khusus PPS Dibuka Lagi pada 22 Agustus 2022

Minggu, 14 Agustus 2022 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Energi Terbarukan, Pemerintah Godok Fasilitas Kepabeanan

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor