Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Kemenkeu Rampungkan Revaluasi BMN, Ini Hasilnya

2
2

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan telah merampungkan revaluasi atau penilaian kembali barang milik negara. Penilaian kembali aset negara ini telah dilakukan sejak 29 Agustus 2017 hingga 12 Oktober 2018.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada kenaikan nilai barang milik negara (BMN) pascarevaluasi dijalankan. Dalam penilaian 2007-2010, nilai BMN Rp4.190,31 triliun. Pascarevaluasi aset pada 2017-2018, nilai BMN naik menjadi Rp5.728,49 triliun.

“BMN yang telah dilakukan penilaian kembali sebanyak 945.460 nomor urut pendaftaran atau NUP,” katanya di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin (22/10/2018).

Baca Juga: Misbakhun: Yang Tahu Yang Berkuasa Merotasi

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan ada empat tujuan pemerintah melakukan revaluasi atas BMN. Pertama, memperoleh nilai aset tetap yang aktif digunakan oleh kementerian/lembaga (K/L) dan mendapatkan nilai teranyar BMN yang tersebar di Indonesia.

Kedua, meningkatkan leverage BMN sebagai underlying asset untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Ketiga, mengidentifikasi BMN dangan status idle. Keempat, meningkatkan kualitas database BMN untuk pengelolaan yang baik.

Menurutnya, pengelolaan BMN yang berkualitas dapat meningkatkan peluang untuk menggenjot penerimaan negara dari BMN berupa setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penggunakan aset negara berpotensi memberikan multiplier effect ke perekonomian.

Baca Juga: Fraksi Golkar Berakrobat, Kembalikan Lagi Anggotanya ke Komisi XI

“Studi IMF menunjukan bahwa penggunaan aset negara yang baik berpotensi meningkatkan penerimaan hingga 1,5% dari PDB. Hal ini perlu didukung dengan pengelolaan yang baik, profesional, dan akuntabel,” tegas Sri Mulyani.

Dalam penilaian kembali kali ini, ada beberapa jenis BMN yang diambil, seperti tanah, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Objek-objek ini merupakan aset dengan nilai signifikan dalam neraca pemerintah pusat.

Objek-objek tersebut merupakan aset-aset yang memiliki nilai signifikan dalam neraca pemerintah pusat. Laporan hasil revaluasi aset ini akan diperiksa oleh BPK secara menyeluruh. Laporan penilaian kembali telah disetor per 15 Oktober 2018 kepada auditor negara.

Baca Juga: Sri Mulyani Janji Tindak Lanjuti Temuan BPK

“Pemeriksaan kembali oleh BPK sangat penting agar hasil nilai penilaian kembali adalah nilai yang valid, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan,” imbuh Sri Mulyani. (kaw)

“BMN yang telah dilakukan penilaian kembali sebanyak 945.460 nomor urut pendaftaran atau NUP,” katanya di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin (22/10/2018).

Baca Juga: Misbakhun: Yang Tahu Yang Berkuasa Merotasi

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan ada empat tujuan pemerintah melakukan revaluasi atas BMN. Pertama, memperoleh nilai aset tetap yang aktif digunakan oleh kementerian/lembaga (K/L) dan mendapatkan nilai teranyar BMN yang tersebar di Indonesia.

Kedua, meningkatkan leverage BMN sebagai underlying asset untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Ketiga, mengidentifikasi BMN dangan status idle. Keempat, meningkatkan kualitas database BMN untuk pengelolaan yang baik.

Menurutnya, pengelolaan BMN yang berkualitas dapat meningkatkan peluang untuk menggenjot penerimaan negara dari BMN berupa setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penggunakan aset negara berpotensi memberikan multiplier effect ke perekonomian.

Baca Juga: Fraksi Golkar Berakrobat, Kembalikan Lagi Anggotanya ke Komisi XI

“Studi IMF menunjukan bahwa penggunaan aset negara yang baik berpotensi meningkatkan penerimaan hingga 1,5% dari PDB. Hal ini perlu didukung dengan pengelolaan yang baik, profesional, dan akuntabel,” tegas Sri Mulyani.

Dalam penilaian kembali kali ini, ada beberapa jenis BMN yang diambil, seperti tanah, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Objek-objek ini merupakan aset dengan nilai signifikan dalam neraca pemerintah pusat.

Objek-objek tersebut merupakan aset-aset yang memiliki nilai signifikan dalam neraca pemerintah pusat. Laporan hasil revaluasi aset ini akan diperiksa oleh BPK secara menyeluruh. Laporan penilaian kembali telah disetor per 15 Oktober 2018 kepada auditor negara.

Baca Juga: Sri Mulyani Janji Tindak Lanjuti Temuan BPK

“Pemeriksaan kembali oleh BPK sangat penting agar hasil nilai penilaian kembali adalah nilai yang valid, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan,” imbuh Sri Mulyani. (kaw)

Topik : barang milik negara, aset negara, revaluasi, PNBP, Sri Mulyani, BPK
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:35 WIB
KEPATUHAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI