KEBIJAKAN FISKAL

Kemenkeu: Partisipasi Publik dalam Penganggaran Masih Rendah

Muhamad Wildan | Senin, 10 Juni 2024 | 18:07 WIB
Kemenkeu: Partisipasi Publik dalam Penganggaran Masih Rendah

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Anggaran (DJA) mencatat partisipasi publik dalam proses penganggaran di Indonesia masih tergolong rendah.

Merujuk Open Budget Survey 2023, Indonesia hanya memperoleh skor 26 dari 100 untuk indikator public participation dalam proses penganggaran.

"Ini kita terus upayakan dengan terus melakukan kegiatan, bahkan kegiatan yang ada edukasinya seperti olimpiade APBN kita lakukan. Itu mendapatkan poin yang cukup baik dalam upaya peningkatan public participation," ujar Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata, Senin (10/6/2024).

Baca Juga:
Ada Tax Holiday, BKF Sebut Indonesia Dapat Investasi Rp370 Triliun

Dalam indikator ini, penyurvei dari International Budget Partnership menilai seberapa besar peluang formal yang ditawarkan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara berarti (meaningful participation) dalam setiap tahapan proses penganggaran.

Untuk meningkatkan public participation dalam proses penganggaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diminta untuk lebih banyak melibatkan civil society dan masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam proses penganggaran.

DPR juga diminta untuk membuka ruang bagi civil society ataupun masyarakat secara umum untuk menyampaikan pandangannya dalam rapat dengar pendapat sebelum usulan anggaran disetujui.

Baca Juga:
Dukung Penerapan Opsen Pajak, DJPK Susun Program Penguatan Basis Data

Tak hanya itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga diminta menyiapkan mekanisme formal yang yang memungkinkan untuk turut serta dalam pemeriksaan atas pelaksanaan anggaran.

Perlu diingat, meski Indonesia hanya memperoleh skor sebesar 26 untuk indikator public participation, Indonesia mampu memperoleh 70 untuk indikator transparency dan 59 untuk indikator budget oversight.

Pada indikator transparency, penyurvei mengukur seberapa mudah publik mengakses informasi terkait anggaran. Pada indikator budget oversight, penyurvei menilai seberapa besar peran legislatif dan supreme audit institution dalam proses penganggaran serta sejauh apa mereka dapat melakukan pengawasan. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 13 Juni 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC: Banyak Individu yang Impor Barang Tanpa Pahami Aturan Kepabeanan

Kamis, 13 Juni 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Permohonan Penonaktifan NPWP, Wajib Pajak Tak Perlu EFIN

Kamis, 13 Juni 2024 | 17:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Apakah Wajib Pajak di Sistem Lama Perlu Daftar Lagi?

Kamis, 13 Juni 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tahukah Kamu, Apa Beda Pemotongan dan Pemungutan Pajak?

Kamis, 13 Juni 2024 | 16:47 WIB KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Masih Banyak Warga di Daerah Lebih Memilih Bayar Pajak secara Manual

Kamis, 13 Juni 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN DEMAK

Pajak Hiburan Maksimum 75%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Demak

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:35 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pesan Jokowi ke Rakyat: Jangan Judi, Mending Uangnya Buat Modal Usaha

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Tax Holiday, BKF Sebut Indonesia Dapat Investasi Rp370 Triliun

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:00 WIB COMPANY VISIT UNIVERSITAS TRISAKTI

Mahasiswa Trisakti Menilik Kultur Kerja Profesional Pajak di DDTC