Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Kelompok Menengah ke Bawah Bakal Dapat Keringanan Pajak Tahun Depan

A+
A-
4
A+
A-
4
Kelompok Menengah ke Bawah Bakal Dapat Keringanan Pajak Tahun Depan

Ilustrasi.

AMSTERDAM, DDTCNews - Pemerintah Belanda berencana memberikan banyak insentif pajak pada kelompok menengah ke bawah mulai tahun depan. Nilai insentif pajak yang akan diberikan ditaksir mencapai €226 juta atau sekitar Rp3,76 triliun.

Kementerian Keuangan menyebutkan insentif pajak senilai €226 juta tersebut akan ditujukan untuk meningkatkan konsumsi mayarakat, khususnya keluarga berpendapatan rendah dan hanya bergantung pada satu orang pencari nafkah.

"Pemotongan pajak rencananya berlaku pada PPh dan kontribusi asuransi sosial," sebut Kemenkeu, dikutip pada Selasa (28/9/2021).

Baca Juga: Unggul di Pemilu 2022, Capres Ini Dituntut Lanjutkan Reformasi Pajak

Pemerintah juga akan memberikan insentif pajak untuk kendaraan ramah lingkungan dan kepemilikan properti bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Otoritas berharap insentif dapat membuat harga mobil ramah lingkungan menjadi lebih terjangkau.

Sementara itu, pengembang properti yang menjual rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah tidak perlu membayar pajak jual beli sebesar 8% dari transaksi yang dilakukan. Hal ini diharapkan menjaga harga rumah tetap terjangkau bagi pembeli pribadi pada masa depan.

"Rencana pajak memungkinkan pengusaha menawarkan tunjangan rumah dinas bebas pajak senilai €2 per hari bagi karyawan dengan tempat tinggal jauh dari kantor dan mulai berlaku tahun depan," jelas Kemenkeu.

Baca Juga: Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Selain itu, Kemenkeu juga akan memperketat upaya-upaya pengawasan pajak dalam menekan praktik penghindaran pajak pada transaksi lintas yurisdiksi.

Salah satu aspek yang menjadi fokus kebijakan tahun depan adalah menekan praktik hybrid mismatch arrangement yang memungkinkan perusahaan tidak dikenakan pajak atas transaksi di negara sumber dan negara domisili.

"Ketidakcocokan ini memungkinkan pelaku bisnis mengurangi pembayaran pajak seperti atas bunga di satu negara tanpa dikenakan pajak di negara lain. Langkah ini akan mulai berlaku 1 Januari 2022," kata Kemenkeu seperti dilansir Tax Notes International. (rig)

Baca Juga: Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Topik : belanda, insentif pajak, pajak penghasilan, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 21 Mei 2022 | 07:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Sudah Ada Pemutihan, Piutang PBB-P2 Belum Tertagih Tembus Rp548,9 M

Sabtu, 21 Mei 2022 | 06:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Gelar Survei Pelanggan Soal Layanan Online, Ternyata Ini Hasilnya

Jum'at, 20 Mei 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Uraian Banding?

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:00 WIB
KOREA SELATAN

Lindungi Konsumen Korea Selatan, Pengenaan Pajak Aset Kripto Ditunda

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

Minggu, 22 Mei 2022 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran