Fokus
Literasi
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Kebijakan Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Ditentang Toyota & Honda

A+
A-
0
A+
A-
0
Kebijakan Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Ditentang Toyota & Honda

Ilustrasi.

WASHINGTON, DDTCNews – Produsen mobil Jepang dan Eropa mengecam rencana Presiden AS Joe Biden untuk memberikan subsidi atas produksi kendaraan listrik yang dibuat oleh serikat pekerja dalam negeri.

Toyota Motor menilai kebijakan pemberian subsidi kendaraan listrik tersebut hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Produsen mobil tersebut pun menyampaikan keluhannya dalam iklan pada sebuah surat kabar di AS.

“Rencana insentif tersebut menyatakan jika [konsumen] ingin membeli kendaraan listrik yang tidak dibuat Ford, General Motors atau Chrysler maka mereka harus membayar tambahan US$4.500," sebut Toyota dikutip dari asia.nikkei.com, Kamis (4/11/2021).

Baca Juga: Pajak atas Hadiah Undian

Pemerintah AS dan anggota parlemen Demokrat saat ini tengah berupaya menyelesaikan skema yang akan memberikan kredit pajak US$4.500 atau sekitar Rp64,45 juta untuk mobil listrik hasil rakitan dari pabrik serikat pekerja.

Subsidi diperkirakan mulai berlaku pada awal Januari 2022. Namun, subsidi tersebut mendapat protes dari berbagai pihak. Selain Toyota, Volkswagen dan Honda Motor juga menentang rencana subsidi tersebut lantaran tidak mencerminkan keadilan berusaha.

Tidak hanya itu, 25 diplomat dikabarkan telah mengirim surat kepada pemimpin senat dan DPR AS untuk menunjukkan pertentangan mereka atas insentif tersebut.

Baca Juga: Perpajakan ID, DDTC Integrasikan Berbagai Dokumen dengan Teknologi

Sementara itu, Presiden United Auto Workers Ray Curry menyambut baik keringanan pajak tersebut. Dia menilai penyusunan kebijakan tersebut akan melindungi dan menciptakan lebih banyak pekerjaan serikat pekerja dengan gaji yang baik untuk tahun-tahun mendatang.

Presiden AS Joe Biden dan Demokrat di Kongres masih mencoba untuk menyepakati perincian dalam RUU yang mengatur soal subsidi tersebut. Pemerintah AS membutuhkan dukungan seluruh Senat Demokrat atas RUU tersebut. (vallen/rig)

Baca Juga: HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan
Topik : amerika serikat, mobil listrik, kebijakan pajak, presiden AS joe biden, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 18 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tegas! Sri Mulyani Bilang Negara Merdeka Perlu Penerimaan Pajak

Kamis, 18 Agustus 2022 | 17:50 WIB
HUT KE-15 DDTC

Investasi pada SDM, Ikhtiar DDTC Memunculkan Ahli Pajak di Indonesia

Kamis, 18 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA SUKOHARJO

Lakukan Penagihan Aktif, Kantor Pajak Sita 1 Mobil Milik WP

Kamis, 18 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BLORA

Datangi WP Peternak Ayam, AR Kantor Pajak Malah Terima Usulan Ini

berita pilihan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)

Pajak atas Hadiah Undian

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:34 WIB
HUT KE-15 DDTC

Perpajakan ID, DDTC Integrasikan Berbagai Dokumen dengan Teknologi

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KOTA TANGERANG

HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:00 WIB
MALAYSIA

Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KP2KP MARISA

Kantor Pajak Panggil ASN yang Belum Lapor SPT, Beri Peringatan Ini

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Lelang Eksekusi Pajak?

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:51 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Subsidi Bebani APBN, Luhut Sebut Harga Pertalite dan Solar akan Naik

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KABUPATEN SUKABUMI

Segara Manfaatkan! Pemutihan Pajak Cuma Sampai 31 September 2022

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:15 WIB
PER-11/PJ/2022

Catat! Pajak Masukan dalam Faktur Telat Upload Tak Dapat Dikreditkan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! Analisis PPATK Sumbang Rp7,4 Triliun ke Penerimaan Pajak