ADMINISTRASI PAJAK

Kantor Cabang Pindah, NPWP Cabang Lama Harus Dihapus dan Daftar Baru

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 09 Desember 2023 | 18:00 WIB
Kantor Cabang Pindah, NPWP Cabang Lama Harus Dihapus dan Daftar Baru

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak perlu menghapus NPWP cabang yang lama dan mendaftarkan NPWP atas cabang yang baru, apabila cabang perusahaan pindah lokasi ke wilayah KPP lainnya.

Ditjen Pajak (DJP) menegaskan, dalam kasus cabang pindah, wajib pajak tidak bisa mengajukan permohonan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar. Satu-satunya solusi adalah dengan menghapus NPWP cabang lama dan mendaftarkan cabang baru.

"Silakan lakukan penghapusan NPWP untuk cabang di Jakarta kemudian Kakak dapat melakukan pendaftaran NPWP untuk cabang yang di Bekasi," cuit contact center DJP saat menjawab pertanyaan netizen, Sabtu (9/12/2023).

Baca Juga:
DJP: Koreksi Harga Transfer Tak Serta Merta Berujung Penyesuaian PPN

Sesuai dengan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Dirjen Pajak PER-04/PJ/2020, wajib pajak cabang yang tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain tidak dapat mengajukan permohonan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar.

"[Wajib pajak harus] mengajukan permohonan penghapusan NPWP cabang ke KPP lama dan mengajukan permohonan pendaftaran wajib pajak cabang baru ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha baru," bunyi Pasal 17 ayat (5) PER-04/PJ/2020.

Pendaftaran NPWP cabang yang baru bisa dilakukan tanpa menunggu penghapusan NPWP cabang yang lama.

Baca Juga:
Indikator Harga Transaksi Independen, Data Pembanding Bisa Tahun Jamak

Perlu dicatat, pemindahan tempat wajib pajak terdaftar hanya bisa dilakuakn terhadap wajib pajak dengan NPWP pusat.

Kepala KPP bisa melakukan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar, apabila tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak pindah ke wilayah kerja KPP lain, berdasarkan permohonan wajib pajak atau secara jabatan. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 20 Februari 2024 | 19:00 WIB RESENSI BUKU

Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

Selasa, 20 Februari 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dapat Kiriman Hadiah dari Luar Negeri, Tetap Harus Bayar Bea Masuk?

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:30 WIB PENGAWASAN CUKAI

Desak Mobil ke Rest Area Tol, Bea Cukai Amankan 300.000 Rokok Ilegal

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Koreksi Harga Transfer Tak Serta Merta Berujung Penyesuaian PPN

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:45 WIB PMK 9/2024

Pemerintah Beri Insentif PPnBM DTP atas Mobil Listrik CBU dan CKD

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:36 WIB PMK 172/2023

Indikator Harga Transaksi Independen, Data Pembanding Bisa Tahun Jamak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:30 WIB PERPRES 79/2023

Pemerintah Revisi Aturan Kendaraan Listrik, Termasuk Insentif Pajak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:13 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Pebisnis Wait and See, Jokowi Berharap Investasi Meningkat Usai Pemilu