BERITA TERKINI
Ilustrasi. Peserta lomba beradu kecepatan dalam merakit kotak suara bekas di halaman Kantor KPU Kota Blitar, Jawa Timur, Kamis (17/8/2023). ANTARA FOTO/Irfan Anshori/tom.
JAKARTA, DDTCNews - Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan pelaksana, peserta, dan tim kampanye menggunakan fasilitas pendidikan termasuk kampus untuk berkampanye.
Merespons putusan MK tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan 2 rambu-rambu kepada para peserta pemilu sebelum berkampanye di kampus. Pertama, harus ada undangan atau izin dari rektor atau penyelenggara.
"Jadi bukan keinginan calon peserta pemilu datang ke kampus, melainkan diundang oleh rektor atau oleh penyelenggara. Intinya diundang oleh rektor," ujar Anggota Bawaslu Puadi, dikutip pada Minggu (10/9/2023).
Kedua, peserta pemilu yang diundang ke kampus tidak boleh membawa atribut kampanye atau alat peraga kampanye. Adapun peserta pemilu baru boleh melaksanakan kampanye pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
"Harus ada izin dari rektor dan kedua tidak boleh membawa atribut," ujar Puadi dikutip dari situs web Bawaslu.
Dengan diperbolehkannya kampanye di kampus, Puadi lantas mengajak mahasiswa untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024 dalam rangka mewujudkan pemilu yang berintegritas pada tahun depan.
Untuk diketahui, MK melalui melalui Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.
Dengan adanya putusan ini, Pasal 280 ayat (1) huruf h secara lengkap berbunyi: pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. (rig)
