Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Kamar Dagang Minta Bantuan Voucher Cashback Diganti Insentif Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Kamar Dagang Minta Bantuan Voucher Cashback Diganti Insentif Pajak

Ilustrasi. 

BANGKOK, DDTCNews – Kamar Dagang Thailand meminta pemerintah kembali memberikan berbagai insentif untuk mendukung pemulihan ekonomi di tengah lonjakan kasus Covid-19.

Ketua Kamar Dagang Thailand Sanan Angubolkul mengatakan berbagai aktivitas ekonomi kembali terhenti seiring dengan pemberlakuan lockdown dan jam malam. Salah satu usulannya adalah perubahan skema bantuan e-voucher cashback menjadi insentif pajak untuk mendorong konsumsi masyarakat.

"Skema cashback seharusnya diubah menjadi program yang mirip dengan program pengurangan pajak," katanya, dikutip pada Selasa (12/7/2021).

Baca Juga: Pacu Industri Galangan Kapal, Insentif Pajak Baru Disiapkan

Sanan mengatakan syarat dan ketentuan pada skema e-voucher cashback sangat rumit sehingga perlu dihapus dan diganti program lain yang lebih efisien. Dalam hal ini, lanjutnya, pemberian insentif pajak dapat menjadi pilihan.

Dengan skema insentif, pemerintah dapat memberikan pengurangan pajak untuk wajib pajak orang pribadi hingga 30.000 baht atau Rp13,3 juta saat membeli berbagai barang dan jasa. Dia meyakini insentif itu akan mendorong masyarakat tetap melakukan konsumsi di tengah pandemi.

Sementara pada kelompok masyarakat miskin dan rentan, Sanan menilai pemerintah perlu menggandakan subsidi menjadi 6.000 baht atau Rp2,6 juta per orang dari saat ini 3.000 baht atau Rp1,3 juta.

Baca Juga: Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

Bagi pelaku usaha, secara umum, stimulus yang dibutuhkan berupa akses kredit yang lebih baik dan moratorium utang. Stimulus tersebut akan membantu pelaku usaha melonggarkan arus kasnya di tengah pandemi Covid-19.

Selain itu, Kamar Dagang juga menyerukan program paspor vaksin digital terus diperluas agar wisatawan kembali berdatangan. Adapun pada awal bulan ini, pemerintah telah meluncurkan program tersebut di Phuket sebagai percontohan.

Terakhir, Sanan mendesak pemerintah untuk menyediakan alat tes cepat Covid-19 dengan harga yang terjangkau sehingga masyarakat dapat melakukan tes secara mandiri.

Baca Juga: Dinilai Diskriminatif, Usulan Insentif Pajak Ditentang Toyata & Honda

"Kita perlu mempercepat penanganan pandemi di Bangkok karena menjadi pusat ekonomi negara dan [tempat] penting dalam rencana pembukaan kembali pemerintahan," ujarnya, seperti dilansir bangkokpost.com. (kaw)

Topik : Thailand, insentif pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 16 September 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Jamin UMKM Bisa Akses Insentif Pajak dan Retribusi

Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)

Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

Kamis, 16 September 2021 | 16:30 WIB
THAILAND

Pikat Ekspatriat Kaya Raya, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Rabu, 15 September 2021 | 17:30 WIB
DKI JAKARTA

Belum Bayar Pajak? Diskon PBB dan PKB Masih Bisa Dinikmati Bulan Ini

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax