Review
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA BARAT SUPARNO:
Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 31 MARET - 6 APRIL 2021
Rabu, 24 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 MARET - 30 MARET 2021
Komunitas
Senin, 12 April 2021 | 12:59 WIB
UNIVERSITAS SURABAYA
Minggu, 11 April 2021 | 08:01 WIB
KETUA UMUM ASPAKRINDO TEGUH KURNIAWAN HARMANDA
Sabtu, 10 April 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 15:15 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Jokowi Sebut 2021 Jadi Masa Kebangkitan Ekonomi

A+
A-
0
A+
A-
0
Jokowi Sebut 2021 Jadi Masa Kebangkitan Ekonomi

Ilustrasi. Suasana kawasan Jalan Jenderal Sudirman dengan deretan gedung bertingkat di Jakarta, Jumat (5/2/2021). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2020 tumbuh minus 2,07 persen secara tahunan (yoy). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj.

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut tahun ini menjadi periode kebangkitan ekonomi bagi Indonesia.

Jokowi mengatakan pandemi Covid-19 telah menjadi tantangan berat dalam perekonomian nasional. Setelah terkontraksi 2,07% pada 2020, dia optimistis ekonomi akan pulih dan tumbuh lebih tinggi hingga mencapai 5% pada tahun ini.

"Sekarang ini tahun 2021 adalah masa recovery, masa kebangkitan, yang harus kita sambut dengan optimisme antusias dan kerja keras penuh keberanian," katanya, Kamis (25/2/2021).

Baca Juga: Audit Belanja Penanganan Covid-19, BPK Beberkan Sejumlah Temuan

Jokowi mengatakan pemerintah telah melanjutkan berbagai program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional hingga tahun ini. Mengenai pemulihan ekonomi, stimulus mencakup sisi penawaran dan permintaan sehingga memberikan dampak yang lebih besar.

Dari sisi penawaran, pemerintah memberikan stimulus seperti restrukturisasi kredit hingga insentif pajak. Pada insentif pajak, pagunya mencapai Rp53,86 triliun, misalnya untuk insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 DTP, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, serta PPnBM untuk kendaraan bermotor DTP.

Sejumlah indikator ekonomi saat ini juga sudah menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan tahun lalu. Misalnya, soal cadangan devisa di Bank Indonesia yang saat ini senilai US$135 miliar, lebih dari cukup untuk membiayai kebutuhan cicilan utang luar negeri dan impor untuk satu tahun.

Baca Juga: Tangani Dana BLBI, Jokowi Bentuk Satgas Khusus

Rupiah pun stabil, sedangkan pasar modal masih atraktif dengan total kapitalisasi saham Rp6.970 triliun dan jumlah investor lokal tumbuh hingga 4 juta investor ritel.

Jokowi juga menyambut gembira pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi dibandingkan dengan impor sehingga mencatatkan surplus neraca perdagangan 2020 senilai US$21,74 miliar, setelah mengalami defisit US$3,59 miliar pada tahun sebelumnya. Demikian pula soal realisasi investasi mencapai 101,1% dari target atau senilai Rp826,3 triliun.

"Artinya kita mempunyai modalitas. Kita mempunyai modalitas kuat untuk bangkit dan tumbuh," ujarnya.

Baca Juga: Pacu Penjualan Mobil Listrik, Tesla Minta Pemerintah Naikkan Pajak BBM

Secara bersamaan, Jokowi menyebut upaya pemulihan ekonomi akan makin lengkap dengan reformasi struktural, seperti melalui penerbitan UU Cipta Kerja. Melalui beleid itu, pemerintah juga membentuk Lembaga Pengelola Investasi untuk mempercepat pembangunan dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. (kaw)

Topik : perekonomian Indonesia, virus Corona, Covid-19, insentif pajak, Presiden Jokowi
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Cikal Restu Syiffawidiyana

Kamis, 25 Februari 2021 | 22:38 WIB
Mau tidak mau, Indonesia harus bangkit. Bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi juga birokrasi, kesehatan, pendidikan, dan yang terpenting ialah sosial masyarakat. Kemajuan negara harus diimbangi dengan kesejahteraan rakyatnya. Karena jika hal itu tidak terjadi, maka akan sia-sia segala usaha.
1
artikel terkait
Rabu, 07 April 2021 | 14:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 07 April 2021 | 13:30 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 07 April 2021 | 10:02 WIB
PP 56/2021
berita pilihan
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
SEKOLAH KEDINASAN
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
Senin, 12 April 2021 | 18:01 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Senin, 12 April 2021 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 12 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 12 April 2021 | 16:33 WIB
SURVEI PENJUALAN ECERAN
Senin, 12 April 2021 | 16:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN
Senin, 12 April 2021 | 16:19 WIB
CUKAI (9)
Senin, 12 April 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK