Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 28 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 30 September 2022 | 11:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 16:42 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Jokowi Sebut 2021 Jadi Masa Kebangkitan Ekonomi

A+
A-
0
A+
A-
0
Jokowi Sebut 2021 Jadi Masa Kebangkitan Ekonomi

Ilustrasi. Suasana kawasan Jalan Jenderal Sudirman dengan deretan gedung bertingkat di Jakarta, Jumat (5/2/2021). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2020 tumbuh minus 2,07 persen secara tahunan (yoy). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj.

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut tahun ini menjadi periode kebangkitan ekonomi bagi Indonesia.

Jokowi mengatakan pandemi Covid-19 telah menjadi tantangan berat dalam perekonomian nasional. Setelah terkontraksi 2,07% pada 2020, dia optimistis ekonomi akan pulih dan tumbuh lebih tinggi hingga mencapai 5% pada tahun ini.

"Sekarang ini tahun 2021 adalah masa recovery, masa kebangkitan, yang harus kita sambut dengan optimisme antusias dan kerja keras penuh keberanian," katanya, Kamis (25/2/2021).

Baca Juga: IMF Minta Negara Eropa Ini Tidak Kucurkan Insentif Pajak

Jokowi mengatakan pemerintah telah melanjutkan berbagai program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional hingga tahun ini. Mengenai pemulihan ekonomi, stimulus mencakup sisi penawaran dan permintaan sehingga memberikan dampak yang lebih besar.

Dari sisi penawaran, pemerintah memberikan stimulus seperti restrukturisasi kredit hingga insentif pajak. Pada insentif pajak, pagunya mencapai Rp53,86 triliun, misalnya untuk insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 DTP, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, serta PPnBM untuk kendaraan bermotor DTP.

Sejumlah indikator ekonomi saat ini juga sudah menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan tahun lalu. Misalnya, soal cadangan devisa di Bank Indonesia yang saat ini senilai US$135 miliar, lebih dari cukup untuk membiayai kebutuhan cicilan utang luar negeri dan impor untuk satu tahun.

Baca Juga: Ingat! Insentif PPN Rumah dan PPnBM Mobil DTP Berakhir Hari Ini

Rupiah pun stabil, sedangkan pasar modal masih atraktif dengan total kapitalisasi saham Rp6.970 triliun dan jumlah investor lokal tumbuh hingga 4 juta investor ritel.

Jokowi juga menyambut gembira pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi dibandingkan dengan impor sehingga mencatatkan surplus neraca perdagangan 2020 senilai US$21,74 miliar, setelah mengalami defisit US$3,59 miliar pada tahun sebelumnya. Demikian pula soal realisasi investasi mencapai 101,1% dari target atau senilai Rp826,3 triliun.

"Artinya kita mempunyai modalitas. Kita mempunyai modalitas kuat untuk bangkit dan tumbuh," ujarnya.

Baca Juga: Relaksasi Pajak Inggris Dipandang Berisiko Perburuk Inflasi

Secara bersamaan, Jokowi menyebut upaya pemulihan ekonomi akan makin lengkap dengan reformasi struktural, seperti melalui penerbitan UU Cipta Kerja. Melalui beleid itu, pemerintah juga membentuk Lembaga Pengelola Investasi untuk mempercepat pembangunan dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : perekonomian Indonesia, virus Corona, Covid-19, insentif pajak, Presiden Jokowi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Cikal Restu Syiffawidiyana

Kamis, 25 Februari 2021 | 22:38 WIB
Mau tidak mau, Indonesia harus bangkit. Bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi juga birokrasi, kesehatan, pendidikan, dan yang terpenting ialah sosial masyarakat. Kemajuan negara harus diimbangi dengan kesejahteraan rakyatnya. Karena jika hal itu tidak terjadi, maka akan sia-sia segala usaha.
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 19 September 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Pajak untuk Pengusaha di IKN Sedang Disusun, Ini Kata Suharso

Minggu, 18 September 2022 | 13:30 WIB
PRANCIS

Kondisi Keuangan Negara Ini Tak Baik, Aturan Insentif Pajak Direvisi

Kamis, 15 September 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kemenperin: Kenaikan Harga BBM Jadi Momentum Buat Kendaraan Listrik

berita pilihan

Minggu, 02 Oktober 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PMK Soal MAP Direvisi, Bakal Disesuaikan dengan Pasal 27C UU KUP

Minggu, 02 Oktober 2022 | 14:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Siapkan Aturan Teknis Pelaporan Repatriasi dan Investasi Harta PPS

Minggu, 02 Oktober 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Efek Tarif Cukai Naik, Produksi Rokok Turun 3,3% Sampai Agustus 2022

Minggu, 02 Oktober 2022 | 13:30 WIB
NORWEGIA

Pakai Aset Negara, Sektor Perikanan Ini Kena Pajak Khusus

Minggu, 02 Oktober 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

PPN atau PPnBM yang Tidak Dipungut Instansi Pemerintah

Minggu, 02 Oktober 2022 | 12:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Faktur Pajak atas Transaksi Bebas PPN Terlambat Dibuat, Kena Sanksi?

Minggu, 02 Oktober 2022 | 12:00 WIB
KABUPATEN KUPANG

Siap-Siap! Pemda Ini Adakan Program Pemutihan PBB Sampai 30 November

Minggu, 02 Oktober 2022 | 11:30 WIB
INGGRIS

IMF Minta Negara Eropa Ini Tidak Kucurkan Insentif Pajak

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Kapan Faktur Pajak Dibuat? Simak Lagi Aturannya di Sini

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:00 WIB
VIETNAM

Harga Masih Tinggi, Kadin Usulkan Pajak BBM Dihapus Sementara