Berita
Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND
Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Jika Tarif PPN Naik Jadi 12%, Ini Potensi Penerimaan Pajaknya

A+
A-
2
A+
A-
2
Jika Tarif PPN Naik Jadi 12%, Ini Potensi Penerimaan Pajaknya

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Melalui revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pemerintah mengusulkan penerapan skema pajak pertambahan nilai (PPN) multitarif dengan tarif umum naik dari 10% menjadi 12%.

Dalam Naskah Akademik (NA) RUU KUP disebutkan skema PPN multitarif dan kenaikan tarif umum PPN akan lebih mencerminkan keadilan bagi wajib pajak. Kenaikan tarif umum PPN juga dapat memberikan tambahan penerimaan pajak.

“Kenaikan tarif PPN menjadi 12% akan memberikan efek positif bagi penerimaan pajak sebesar Rp112,69 triliun," bunyi uraian dalam NA RUU KUP, dikutip pada Minggu (18/7/2021).

Baca Juga: Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Usulan tarif umum PPN yang sebesar 12% dinilai masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan tarif di negara lain, terutama yang telah menerapkan skema PPN multitarif. Misalnya negara-negara di Eropa, seperti Belgia dan Belanda, mematok tarif umum PPN sebesar 21%.

Argentina juga memiliki tarif umum PPN 12% tetapi menawarkan tarif alternatif berkisar mulai dari 0% hingga 27% tergantung pada jenis barang dan jasanya.

Kenaikan tarif umum PPN memang akan menyebabkan kenaikan harga barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP). Dampak kenaikan harga itu akan dirasakan baik konsumen maupun produsen. Hal ini berpotensi menimbulkan keresahan, khususnya bagi masyarakat berkemampuan rendah.

Baca Juga: Begini Pandangan Fraksi di DPR Soal Penerapan GAAR

Keresahan tersebut kemudian berpotensi menimbulkan gejolak pada masyarakat yang kemungkinan dapat menimbulkan kerusuhan. Oleh karena itu, diperlukan strategi baik dari sisi komunikasi maupun dari sisi kebijakan.

"Pemberian subsidi yang tepat sasaran dapat menjadi solusi bagi keresahan yang dialami masyarakat berpenghasilan rendah," kata pemerintah dalam NA RUU KUP.

Selain itu, pengenaan tarif lebih rendah untuk BKP tertentu dan/atau JKP tertentu akan menjaga daya beli masyarakat dan menjaga ketersediaan akses pendidikan yang berkualitas serta ketersediaan jasa angkutan penumpang yang layak dan terjangkau.

Baca Juga: Dilakukan Serentak, DJP Sita Aset Penunggak Pajak Senilai Rp2 Miliar

Selain itu penerapan skema multitarif diharapkan memberikan rasa keadilan sehingga masyarakat akan dikenakan PPN sesuai dengan penghasilannya. (kaw)

Topik : revisi UU KUP, PPN, PPN multitarif, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 September 2021 | 11:30 WIB
PER-18/PJ/2021

Ditjen Pajak: Hanya WP Badan yang Pungut PPh Pasal 22 Pulsa

Rabu, 22 September 2021 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catatan atas Skema Penunjukan Pemungut PPN PMSE, Ini Kata Kemenkeu

Rabu, 22 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Cara Meminta Nomor Seri Faktur Pajak ke DJP

Rabu, 22 September 2021 | 10:19 WIB
PER-18/PJ/2021

DJP Terbitkan Aturan Baru Soal Pemungutan PPN Pulsa & Kartu Perdana

berita pilihan

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:30 WIB
MOLDOVA

Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan