Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Jelang Pemilu, Honor Petugas Pemungutan Suara Diusulkan Bebas Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Jelang Pemilu, Honor Petugas Pemungutan Suara Diusulkan Bebas Pajak

Ilustrasi. 

MANILA, DDTCNews - Parlemen Filipina mengusulkan agar pemerintah memberi pembebasan pajak atas honor dan tunjangan petugas yang bekerja menyukseskan pemilihan umum (Pemilu) 2022.

Anggota DPR France Castro mengatakan petugas pemungutan suara harus dapat menikmati semua honor dan tunjangannya secara penuh tanpa ada potongan apapun termasuk pajak. Menurutnya, pemberian pembebasan pajak tersebut juga tidak akan berdampak besar pada penerimaan negara.

"Mempertimbangkan risiko petugas Pemilu yang besar, honor yang relatif kecil, dan perannya yang penting untuk negara, wajar jika mereka tidak dikenakan pajak. Usulan ini tidak akan mengakibatkan erosi serius pada pendapatan pemerintah," katanya, dikutip pada Sabtu (7/8/2021).

Baca Juga: Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Castro mengatakan majelis rendah DPR telah menyetujui pembebasan pajak atas honor dan tunjangan petugas Pemilu. Usulan tersebut tertuang dalam RUU No. 9652 yang akan merevisi UU Pendapatan Nasional tahun 1997.

Melalui RUU tersebut, DPR mengusulkan honor, tunjangan perjalanan, dan tunjangan lain yang diberikan Komisi Pemilihan Umum kepada petugas pemungutan suara harus dikeluarkan dari perhitungan penghasilan kotor.

Adapun penghasilan kotor itulah yang akan menjadi dasar penetapan pajak penghasilan. Menurut Castro, Kongres perlu menyetujui RUU itu secepatnya. Alasannya, tahapan Pemilu 2022 akan segera dimulai.

Baca Juga: Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Petugas pemungutan suara akan bertugas sejak sebelum, selama, dan setelah Pemilu. Selama periode tersebut, sering kali petugas menggunakan uang pribadinya untuk biaya perjalanan, makan, dan pengeluaran lainnya.

Ketua Komite Keuangan DPR Joey Salceda ikut mendukung usulan pembebasan pajak atas honor dan tunjangan petugas Pemilu. Menurutnya, pembebasan pajak akan menjadi kabar yang menggembirakan untuk mereka yang bertugas menyukseskan Pemilu 9 Mei 2022.

"RUU yang diusulkan ini harus dibahas dengan cepat agar selesai tepat waktu untuk Pemilu 2022," ujarnya, seperti dilansir newsinfo.inquirer.net. (kaw)

Baca Juga: PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Topik : Filipina, insentif pajak, pembebasan pajak, Pemilu

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 29 November 2021 | 15:03 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hadapi Covid-19 Varian Omicron, Begini Kata Presiden Jokowi

Senin, 29 November 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perkuat Pengawasan Penerima Insentif Pajak, Distribusi Data Diperbaiki

Senin, 29 November 2021 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Paling Lambat Besok, Pembetulan Laporan Insentif Pajak Semester I/2021

Minggu, 28 November 2021 | 12:00 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Video: Cacat Formil UU Ciptaker, Insentif Pajak Dipangkas, & RUU HKPD

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:30 WIB
ITALIA

Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Satgas Patroli Laut?

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:30 WIB
PAKISTAN

Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:26 WIB
PMK 171/2021

PMK Baru, Sri Mulyani Atur Pelaksanaan Sistem SAKTI

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Ingin Pandemi Jadi Momentum untuk Transformasi Ekonomi

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT

Tunggakan Rp701 Juta Tak Dilunasi, Rekening Wajib Pajak Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK