Berita
Selasa, 03 Agustus 2021 | 08:51 WIB
PENGADILAN PAJAK
Selasa, 03 Agustus 2021 | 08:11 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Jangan Lupa Wajib Pajak Badan, Terakhir Lapor SPT Tahunan Hari Ini

A+
A-
8
A+
A-
8
Jangan Lupa Wajib Pajak Badan, Terakhir Lapor SPT Tahunan Hari Ini

Ilustrasi. (DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Hari ini, Jumat (30/4/2021), merupakan hari terakhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) badan. Deadline pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak badan menjadi salah satu bahasan media nasional.

Berdasarkan pada data Ditjen Pajak (DJP) hingga kemarin pagi, jumlah SPT Tahunan PPh badan yang sudah masuk mencapai 685.000. Dengan jumlah wajib pajak badan yang wajib menyampaikan SPT mencapai 1,6 juta, kepatuhan formal baru 42,8%. DJP mematok target pada tahun ini sebesar 75%.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan menjelang deadline, pelaporan SPT Tahunan PPh badan menunjukkan peningkatan meskipun tidak setinggi saat periode penyampaian untuk wajib pajak orang pribadi.

Baca Juga: Kurangi Celah Pajak, DJP Bakal Manfaatkan Kemajuan Teknologi Ini

Merespons adanya lonjakan tersebut, DJP melakukan mitigasi risiko dari sisi teknologi informasi. Selain itu, kondisi unit vertikal di daerah yang membuka pelayanan langsung pengisian SPT Tahunan PPh badan akan terus dipantau.

"Kami tetap melakukan upaya antisipasi dengan terus memantau sistem informasi dan kondisi di lapangan," kata Neilmaldrin.

Otoritas tetap mengimbau agar wajib pajak badan segera melaporkan SPT Tahunan PPh untuk menghindari sanksi administratif. Adapun sanksi atas keterlambatan penyampaian tersebut berupa denda senilai Rp1 juta. Simak ‘Apa Saja Lampiran SPT PPh Badan yang Wajib Dilaporkan?’.

Baca Juga: SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Selain pelaporan SPT Tahunan PPh badan, ada pula bahasan mengenai pemberian insentif pajak untuk investor yang jadi mitra kerja Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authoriy (INA). Ada pula bahasan tentang rentang target penerimaan perpajakan pada tahun depan.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Kepatuhan Material

Selain kepatuhan formal, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan upaya meningkatkan kepatuhan material tetap dilakukan melalui pendekatan persuasif kepada wajib pajak. Langkah tersebut diharapkan mampu membangun kepatuhan sukarela wajib pajak.

Baca Juga: Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

DJP, sambungnya, akan menjalankan proses bisnis pengawasan. Adapun pengawasan pajak tersebut dilakukan melalui uji kepatuhan berdasarkan pada data pihak ketiga yang saat ini sudah dimiliki DJP, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kami terus melakukan melalui channel-channel baik media elektronik, cetak, maupun medsos dan juga kelas pajak online di setiap Kanwil dan KPP untuk meningkatkan kepatuhan material," katanya. (DDTCNews/Kontan)

  • Perlakuan Pajak Dividen Mitra LPI

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 49/2021, terhadap penghasilan berupa dividen karena likuidasi yang diterima pihak ketiga untuk subjek pajak luar negeri (SPLN) – yang melakukan kerja sama dengan LPI bersifat langsung dan entitas atau bentuk kerja samanya tersebut merupakan subjek pajak badan dalam negeri – berlaku 2 ketentuan.

Baca Juga: Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP

Ketentuan pertama, dividen itu bukan objek pajak penghasilan (PPh) sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kebutuhan bisnis lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu 3 tahun sejak dividen itu diterima atau diperoleh.

Ketentuan kedua, dividen dikenai PPh yang bersifat final sebesar 7,5% atau sesuai tarif yang diatur dalam persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B). Ketentuan ini berlaku jika dividen itu tidak diinvestasikan atau tidak digunakan untuk mendukung kebutuhan bisnis lainnya di NKRI paling singkat 3 tahun sejak dividen diterima atau diperoleh. Simak ‘Ini Perlakuan Pajak Dividen yang Diterima Mitra LPI’. (DDTCNews/Kontan)

  • Tidak Ada Kewajiban Lapor SPT

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan jenis PPh final yang dikenakan terhadap dividen yang diterima investor asing LPI sudah tepat. Pasalnya, dengan aturan saat ini, SPLN tidak bisa dikenakan kewajiban penyampaian SPT.

Baca Juga: Kepatuhan Formal Lapor SPT Tahunan Tumbuh 6% di Wilayah Ini

Bawono berharap LPI juga dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak. Namun, besaran pajak yang diberikan akan sangat tergantung dari efektivitas dana yang terkumpul melalui LPI. (Kontan)

  • Target Penerimaan Perpajakan

Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sejumlah Rp1.499,3 triliun hingga Rp1.528,7 triliun pada tahun depan. Nilai tersebut tercatat naik 4%-6% dari target penerimaan perpajakan tahun ini senilai Rp1.444,5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan target penerimaan perpajakan 2022 akan sekitar 8,37%-8,42% terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurutnya, pemerintah akan melanjutkan langkah-langkah reformasi perpajakan untuk mencapai target penerimaan tersebut. Baca juga ‘Simak, Sri Mulyani Ungkap Strategi Kejar Penerimaan Perpajakan 2022’. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

Baca Juga: DJP: Data Semua Wajib Pajak Dianalisis, Tanpa Terkecuali
  • Pembayaran THR PNS

Pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI/Polri, dan pensiunan akan dilakukan mulai H-10 Idulfitri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatur pencairan THR tersebut dalam PMK 42/2021. Dalam beleid itu disebutkan pembayaran THR merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian ASN serta TNI/Polri kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

"Tunjangan hari raya...dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya," bunyi salah satu ketentuan dalam PMK tersebut. Simak ‘Sri Mulyani Siapkan Rp30,8 Triliun untuk Bayar THR, Ini Perinciannya’. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Aplikasi Pengawasan Pajak Dukung Proses Bisnis di Beberapa Direktorat

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pelaporan SPT, SPT, Ditjen Pajak, DJP, DJP Online

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Adlan Ghiffari

Sabtu, 01 Mei 2021 | 09:27 WIB
Diharapkan semoga strategi DJP dalam membidik kepatuhan material dapat membuahkan hasil yang baik, yang diiringi dengan realisasi penerimaan pajak yang meningkat. Lebih jauh, semoga strategi ini juga dapat bermanfaat jangka panjang untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiba ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 30 Juli 2021 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Bisa Terbitkan SP2DK untuk Pengawasan, Wajib Pajak Harus Apa?

Kamis, 29 Juli 2021 | 17:48 WIB
APLIKASI PAJAK

Masuk Aplikasi DJP Ini, Data Semua Wajib Pajak Dianalisis

Kamis, 29 Juli 2021 | 16:30 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

DJP Beri Edukasi Cara Menghitung Pajak untuk Selebgram

Kamis, 29 Juli 2021 | 14:00 WIB
LAPORAN WORLD BANK

Pungut Pajak Ekonomi Digital, Ini Usulan World Bank Untuk Indonesia

berita pilihan

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Menelaah Kebijakan Pajak Era Gig Economy di Beberapa Negara

Selasa, 03 Agustus 2021 | 08:51 WIB
PENGADILAN PAJAK

PPKM Level 4 Diperpanjang, Pengadilan Pajak Tunda Sidang Tatap Muka

Selasa, 03 Agustus 2021 | 08:11 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Kurangi Celah Pajak, DJP Bakal Manfaatkan Kemajuan Teknologi Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan