Tak Bisa Lapor SPT Tahunan Tepat Waktu, WP Dapat Minta Perpanjangan

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Perpanjangan jangka waktu tersebut diberikan untuk paling lama 2 bulan setelah tenggat waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.

Wajib pajak dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu apabila tidak bisa menyampaikan SPT sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan karena suatu alasan. Misal, karena luas kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan, atau sebab lainnya.

“...sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan, wajib pajak dapat memperpanjang penyampaian SPT Tahunan PPh” bunyi penggalan memori penjelasan Pasal 3 ayat (4) UU KUP, dikutip pada Kamis (5/2/2026).

Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis. Pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT kini bisa disampaikan secara daring melalui Coretax DJP.

Untuk mendapat perpanjangan waktu, wajib pajak perlu memastikan pemberitahuan perpanjangan SPT yang disampaikan sudah memenuhi ketentuan. Sebab, pemberitahuan perpanjangan SPT yang tidak memenuhi ketentuan dianggap bukan merupakan pemberitahuan perpanjangan.

Perincian ketentuan perpanjangan jangka waktu itu diatur dalam Pasal 174 – Pasal 179 PMK 81/2024 dan Pasal 97 – Pasal 98 PER-11/PJ/2025. Berdasarkan Pasal 175 PMK 81/2024, wajib pajak harus menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT sebelum batas waktu penyampaian SPT berakhir.

Untuk wajib pajak orang pribadi yang menggunakan tahun buku sama dengan tahun kalender maka pemberitahuan harus disampaikan sebelum 31 Maret 2026. Bagi wajib pajak badan yang menggunakan tahun buku sama dengan tahun kalender, pemberitahuan disampaikan sebelum 30 April 2026.

Selain itu, berdasarkan Pasal 97 ayat (6) PER-11/PJ/2025, pemberitahuan perpanjangan jangka waktu tersebut harus menyatakan alasan perpanjangan dan melampirkan dokumen berikut:

1. penghitungan sementara PPh terutang dalam 1 tahun pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang;
2. penghitungan sementara PPh Pasal 26 ayat (4) UU PPh, untuk wajib pajak bentuk usaha tetap (BUT);
3. laporan keuangan sementara;
4. Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan SSP sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak;
5. surat pernyataan dari akuntan publik yang menyatakan audit laporan keuangan belum selesai, dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik; dan
6. surat kuasa khusus, dalam hal pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh disampaikan oleh kuasa wajib pajak.

Wajib pajak dapat menyampaikan pemberitahuan melalui Coretax DJP dengan mengakses modul Layanan Wajib Pajak, menu Layanan Administrasi, dan submenu Buat Permohonan Layanan Administrasi.

Selanjutnya, wajib pajak dapat memilih jenis kode jenis pelayanan AS.08 Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT dan SPOP dan kode kategori sub layanan AS.08 LA.08-01 Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan.

Merujuk Pasal 98 ayat (1) PER-11/PJ/2025, penyelesaian pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh dilakukan paling lama 5 hari kerja. Apabila pemberitahuan yang disampaikan memenuhi ketentuan maka pemberitahuan tersebut akan diterima. Simak PMK 81/2024 Ubah Persyaratan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Apabila pemberitahuan yang disampaikan tidak memenuhi ketentuan maka dianggap bukan sebagai pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT. Dalam kondisi ini, wajib pajak dapat menyampaikan kembali pemberitahuan sepanjang masih dalam batas waktu pemberitahuan. (rig)