Berita
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Intervensi Pajak Daerah Tetap Perhatikan Kapasitas Fiskal

A+
A-
1
A+
A-
1
Intervensi Pajak Daerah Tetap Perhatikan Kapasitas Fiskal

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti. (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan memastikan penyesuaian tarif pajak daerah yang dilakukan pemerintah pusat sesuai amanat UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja tetap akan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah.

Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan rancangan peraturan pemerintah (RPP) turunan UU No. 11/2020 mengenai pajak daerah akan memberi ruang pemerintah pusat mengintervensi tarif pajak daerah yang eksesif dan untuk kepentingan proyek strategis nasional (PSN).

"Untuk PSN tentunya harus ada usulan dari kementerian yang menggawangi PSN tersebut dan kami juga akan melakukan analisis termasuk dampak terhadap kapasitas fiskal daerah akibat penurunan tarif," ujar Prima, Rabu (18/11/2020).

Baca Juga: Mencermati Aturan Pengkreditan Pajak PKP yang Belum Lakukan Penyerahan

Prima menceritakan sebelum UU No. 11/2020, masih banyak pemerintah daerah (pemda) yang berupaya memaksimalkan tarif pajak daerah dan juga memperluas objek pajak dari jenis-jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemda.

Hal ini menimbulkan masalah dari sisi birokrasi dan juga menghambat kegiatan investasi karena semakin menambah beban yang perlu ditanggung pengusaha dalam membuka usahanya.

Maksimalisasi tarif pajak daerah tersebut juga didorong oleh kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah yang cenderung kecil. "Pendapatan daerah itu 70% dari pemerintah pusat 30% dari PAD sendiri. PAD sendiri pajaknya hanya 60-70% dari PAD," ujar Prima.

Baca Juga: Penjelasan BKF Soal Realisasi Investasi Kuartal II/2021 Tumbuh 16%

Sesuai dengan ketentuan pajak daerah pada UU No. 11/2020 dan RPP yang sedang disusun, pemerintah pusat nantinya dapat melakukan evaluasi perda pajak daerah baik secara preventif maupun dalam bentuk penyesuaian.

Saat ada rancangan perda pajak daerah dari pemda, DJPK bersama Kementerian Dalam Negeri akan melakukan analisa guna memastikan kesesuaian norma pajak daerah pada rancangan perda dengan kebijakan fiskal nasional.

"Kebijakan fiskal nasional ini kebijakan menyeluruh, bukan hanya prosedur tetapi juga substansi yang harus kita perhatikan secara mendalam. Misalnya standar, izin untuk insentif, dan ketentuan lain yang tentunya terkait dengan ease of doing business (EoDB)," ujar Prima. (Bsi)

Baca Juga: Perkembangan Tarif PPh Badan di Indonesia

Topik : perimbangan keuangan, uu cipta kerja, desentralisasi fiskal

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 06 Mei 2021 | 18:46 WIB
PP 64/2021

Resmi Terbit, PP Baru Pembentukan Bank Tanah

Kamis, 06 Mei 2021 | 15:17 WIB
DESENTRALISASI FISKAL

Dengan Sistem Ini, Kemendagri Ingin Buat Peta Fiskal Indonesia

Rabu, 05 Mei 2021 | 14:51 WIB
KAMUS KEBIJAKAN

Apa Itu Desentralisasi Fiskal?

Minggu, 02 Mei 2021 | 12:01 WIB
KEUANGAN DAERAH

Mendagri Minta Daerah Genjot PAD Tanpa Beratkan Rakyat

berita pilihan

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:50 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP