Fokus
Literasi
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Insentif Pajak untuk Dunia Usaha Disetop, Pemulihan Bisa Berlanjut?

A+
A-
0
A+
A-
0
Insentif Pajak untuk Dunia Usaha Disetop, Pemulihan Bisa Berlanjut?

Warga menyeberang jalan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (24/6/2022). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.
 

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menilai tren pemulihan ekonomi akan tetap berlanjut meski pemerintah menghentikan pemberian insentif pajak untuk dunia usaha dalam rangka penanganan Covid-19.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan semua sektor usaha pada semester I/2022 telah menunjukkan pemulihan. Bahkan pada sektor yang mengalami tekanan berat akibat pandemi seperti transportasi dan akomodasi juga tercatat tumbuh positif.

"Sektor ini terkena [tertekan] dalam sekali waktu 2020 karena memang ini adalah sektor-sektor yang sangat sensitif terhadap mobilitas manusia. Sekarang mobilitas manusianya kan sudah jauh di atas prapandemi," katanya, dikutip Sabtu (2/7/2022).

Baca Juga: Utang Pajak Dilunasi, Rekening Milik WP Ini Kembali Dibuka Blokirnya

Febrio mengatakan hampir semua sektor usaha telah tumbuh di atas level prapandeminya. Menurutnya, pemerintah juga akan terus memantau kinerja sektor-sektor usaha tersebut untuk memastikan keberlanjutan pemulihannya.

Insentif pajak untuk dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi nasional telah mulai diberikan sejak 2020. Pada tahun ini, pemerintah melalui PMK 3/2022 mengatur perpanjangan 3 jenis insentif pajak untuk dunia usaha sepanjang Januari hingga Juni 2022.

Ketiga insentif tersebut meliputi pengurangan 50% angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25, pembebasan pajak penghasilan Pasal 22 impor, serta PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah (DTP) atas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

Baca Juga: Windfall Komoditas Bakal Berakhir, Pajak Hanya Tumbuh 6,7% Tahun Depan

Jika dibandingkan aturan sebelumnya, yakni PMK 9/2021 s.t.t.d PMK 149/2021, pemberian insentif pada 2022 dilakukan secara lebih selektif. Dalam hal ini, insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 hanya menyasar sektor yang paling lambat pulih dari pandemi.

Insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor diberikan kepada 72 klasifikasi lapangan usaha (KLU), lebih sedikit dari sebelumnya 132 KLU. Sedangkan pada insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25, berlaku untuk 156 KLU dari sebelumnya 216 KLU.

Pemerintah sempat menjelaskan KLU yang memperoleh perpanjangan insentif pajak merupakan sektor yang berkaitan erat dengan pandemi. Pasalnya, pemulihan sektor-sektor tersebut akan tergantung pada penanganan pandemi Covid-19 dan mobilitas masyarakat.

Baca Juga: Cetak Sejarah, Penerimaan Perpajakan 2023 Tembus Rp2.000 Triliun

Beberapa sektor yang memperoleh perpanjangan insentif pajak karena pemulihannya relatif tertinggal di antaranya jasa pendidikan, angkutan laut, angkutan rel, angkutan udara, akomodasi, jasa penyediaan makanan dan minuman, jasa keuangan lain, industri mesin, industri kulit, industri alas kaki, industri semen, dan industri tembakau.

Sementara itu, sektor usaha yang kinerja dan produktivitasnya dinilai telah pulih seperti sebelum pandemi di antaranya pertambangan logam, perkebunan, perdagangan, industri makanan dan minuman, jasa keuangan, dan ketenagalistrikan.

Pada semester I/2022, data setoran pajak dari seluruh sektor usaha utama juga telah menunjukkan perbaikan dan berada pada zona positif. Misalnya setoran dari sektor industri pengolahan yang menjadi kontributor terbesar penerimaan pajak, mengalami pertumbuhan 45,1%.

Baca Juga: Utang Pajak Rp1,24 Miliar Belum Dilunasi, Rekening WP Disita Fiskus

Sementara pada sektor transportasi dan pergudangan, penerimaan pajaknya tumbuh 12,3%. Kondisi itu berbanding terbalik dengan periode yang sama 2021, ketika masih terkontraksi 0,7%.

"Dalam konteks ini, kita harus lihatin seperti apa kecepatan dari pemulihannya nanti ketika pariwisata sudah pulih, pesawat penuh. Kita lihatin apakah pemulihannya akan secepat sektor-sektor yang lain," ujar Febrio. (sap)

Baca Juga: Sengketa Perbedaan Interpretasi dalam Menetapkan Besaran Sanksi Bunga
Topik : insentif pajak, insentif perpajakan, diskon pajak, pandemi Covid-19, PEN, PPh 25, PPh 22, PPh final

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 14 Agustus 2022 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Prosedur Pemberitahuan Surat Paksa dalam Penagihan Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 08:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Siap-Siap! Transaksi SUN Khusus PPS Dibuka Lagi pada 22 Agustus 2022

Minggu, 14 Agustus 2022 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Energi Terbarukan, Pemerintah Godok Fasilitas Kepabeanan

berita pilihan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Utang Pajak Dilunasi, Rekening Milik WP Ini Kembali Dibuka Blokirnya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:03 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Windfall Komoditas Bakal Berakhir, Pajak Hanya Tumbuh 6,7% Tahun Depan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Cetak Sejarah, Penerimaan Perpajakan 2023 Tembus Rp2.000 Triliun

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Utang Pajak Rp1,24 Miliar Belum Dilunasi, Rekening WP Disita Fiskus

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Perbedaan Interpretasi dalam Menetapkan Besaran Sanksi Bunga

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:00 WIB
BELANJA PERPAJAKAN

Belanja Perpajakan 2021 Capai Rp309 Triliun, Tumbuh 23 Persen

Selasa, 16 Agustus 2022 | 16:15 WIB
RAPBN 2023

Defisit 2023 Dipatok 2,85% PDB, Jokowi Ungkap Strategi Pembiayaannya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:30 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Penerimaan 2023 Ditargetkan Rp2.443 T, Jokowi Singgung Reformasi Pajak

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:17 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 di Level 5,3%

Selasa, 16 Agustus 2022 | 14:55 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Sampaikan RAPBN 2023 kepada DPR, Begini Perinciannya