Review
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 15 November 2020 | 08:01 WIB
KEPALA KANTOR BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA FINARI MANAN:
Fokus
Data & alat
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Rabu, 18 November 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 18 NOVEMBER - 24 NOVEMBER 2020
Sabtu, 14 November 2020 | 13:05 WIB
STATISTIK PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Komunitas
Senin, 30 November 2020 | 10:29 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 29 November 2020 | 11:30 WIB
AGENDA KEPABEANAN
Minggu, 29 November 2020 | 10:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 28 November 2020 | 15:14 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase
Glosarium

Ini Poin-Poin Perubahan UU Pajak Penghasilan dalam UU Cipta Kerja

A+
A-
58
A+
A-
58
Ini Poin-Poin Perubahan UU Pajak Penghasilan dalam UU Cipta Kerja

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) didampingi Menkumham Yasonna Laoly (kedua kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menerima laporan akhir dari Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi (bawah) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah dan DPR akhirnya melebur RUU Omnibus Law Perpajakan ke dalam RUU Cipta Kerja yang disahkan pada rapat paripurna hari ini, Senin (5/10/2020).

Klausul-klausul RUU Omnibus Law Perpajakan yang mengubah UU Pajak Penghasilan (PPh) dimasukkan ke dalam Bab VI tentang Kemudahan Berusaha dan tertuang pada Pasal 111 RUU Cipta Kerja.

"Beberapa ketentuan dalam UU No. 7/1983 tentang PPh sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir pada UU No. 36/2008 diubah sebagaimana berikut...," bunyi Pasal 111 dari RUU Cipta Kerja, dikutip Senin (5/10/2020).

Baca Juga: Kebut Serapan Belanja Daerah, Mendagri Bakal Lakukan Ini

Pasal-pasal UU PPh yang diubah tersebut antara lain Pasal 2 mengenai subjek pajak, Pasal 4 tentang objek pajak, dan Pasal 26. Pada Pasal 2, RUU Cipta Kerja merevisi ketentuan Pasal 2 ayat (4) yang mengatur mengenai subjek pajak luar negeri.

Dalam RUU Cipta Kerja, terdapat tambahan jenis subjek pajak luar negeri (SPLN) baru yaitu WNI yang berada di luar negeri lebih dari 183 dalam waktu 1 tahun yang memenuhi persyaratan tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak, dan/atau persyaratan tertentu lain yang diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK).

WNI tersebut ditetapkan sebagai SPLN bila menjalankan ataupun usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui badan usaha tetap (BUT) di Indonesia serta bila WNI tersebut memperoleh penghasilan dari Indonesia dengan tidak menjalankan usaha ataupun melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Baca Juga: Dukung Riset Jamu, Sri Mulyani Siap Beri Supertax Deduction

Pada Pasal 4, pemerintah dan DPR bersepakat untuk menambahkan beberapa ayat baru yakni Pasal 4 ayat (1a), (1b), (1c), (1d), serta perincian baru dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c mengenai dividen yang dikecualikan dari objek pajak.

Pada Pasal 4 ayat (1a), RUU Cipta Kerja memberikan pengecualian dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) mengenai penghasilan yang menjadi objek pajak terhadap WNA yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri (SPDN).

WNA yang menjadi SPDN hanya akan dikenai PPh atas penghasilan yang diterima di Indonesia sepanjang WNA tersebut memenuhi persyaratan keahlian tertentu. Ketentuan ini berlaku selama 4 tahun pajak sejak WNA ditetapkan sebagai SPDN.

Baca Juga: Sri Mulyani Tawarkan Insentif Pajak untuk Industri Jamu, Apa Saja?

Namun, Pasal 4 ayat (1b) mengatur penghasilan yang diterima oleh WNA sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia sebagai penghasilan yang diterima dari Indonesia.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1a) ditetapkan tidak berlaku bagi WNA yang memanfaatkan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara mitra. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria keahlian yang berhak mendapatkan perlakuan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1a) akan diatur melalui PMK.

Pada Pasal 4 ayat (3) huruf f, dividen yang dikecualikan dari objek pajak antara lain dividen dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi yang diinvestasikan di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu atau yang diterima oleh badan dalam negeri.

Baca Juga: Mulai Tahun Depan, Netflix Janji Bayar PPh Badan dengan Benar

Dividen dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri atau orang pribadi juga dikecualikan dari objek pajak sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kebutuhan bisnis di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Syarat agar dividen dari luar negeri dikecualikan dari objek pajak antara lain pertama, dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan paling sedikit harus sebesar 30% dari laba setelah pajak.

Kedua, dividen yang berasal dari badan usaha luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek harus diinvestasikan di Indonesia sebelum Dirjen Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen.

Baca Juga: Khawatir Investor Lari, Menteri Keuangan Tolak Usulan Windfall Tax

Penghasilan dari luar negeri yang tidak melalui BUT juga dikecualikan dari objek pajak apabila diinvestasikan di Indonesia dengan syarat penghasilan tersebut berasal dari usaha aktif di luar negeri dan bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri.

Bila wajib pajak tidak menginvestasikan penghasilan dari dividen ataupun penghasilan BUT luar negeri setelah pajak dalam jangka waktu tertentu maka dividen dan penghasilan dari BUT luar negeri akan menjadi penghasilan pada tahun pajak. Lalu, pajak atas penghasilan yang telah dibayar di luar negeri merupakan kredit pajak sesuai dengan Pasal 24 UU PPh.

Pada Pasal 26, RUU Cipta Kerja menambahkan satu ayat yakni Pasal 26 ayat (1b). Pasal 26 ayat (1b) menambah ketentuan mengenai PPh Pasal 26 atas bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang pada Pasal 26 ayat (1) huruf.

Baca Juga: DJP Sebut Potensi Penerimaan Bea Meterai Bakal Jadi Belasan Triliun

Pada Pasal 26 ayat (1b), tarif sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang dapat diturunkan melalui peraturan pemerintah (PP). (rig)

Topik : ruu cipta kerja, uu pajak penghasilan, subjek pajak, objek pajak, kebijakan pajak, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Robby Adi Wiranto

Minggu, 11 Oktober 2020 | 18:15 WIB
ada tambagan lagi untuk objek pajak, yaitu pengolahan batubara
1
artikel terkait
Jum'at, 27 November 2020 | 09:30 WIB
HONG KONG
Jum'at, 27 November 2020 | 09:01 WIB
LELANG KENDARAAN
Kamis, 26 November 2020 | 17:00 WIB
YUNANI
Kamis, 26 November 2020 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN
berita pilihan
Senin, 30 November 2020 | 18:20 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 18:09 WIB
PROVINSI BALI
Senin, 30 November 2020 | 17:48 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 17:33 WIB
ROKOK ILEGAL
Senin, 30 November 2020 | 17:30 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Senin, 30 November 2020 | 17:18 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 16:55 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 16:49 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 16:25 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 November 2020 | 16:06 WIB
KEBIJAKAN PAJAK