JAKARTA, DDTCNews – Pengadilan Pajak menerima sekitar 14.709 berkas sengketa pada 2022.

Sesuai dengan statistik 2016—2022 pada laman resmi Sekretariat Pengadilan Pajak, dari jumlah berkas sengketa yang masuk pada tahun lalu, mayoritas masih terkait dengan dirjen pajak sebagai terbanding atau tergugat.

“Jumlah berkas sengketa dengan terbanding atau tergugat dirjen pajak pada tahun 2022 [sebanyak] 11.602,” tulis Sekretariat Pengadilan Pajak dalam statistik tersebut, dikutip pada Rabu (8/2/2023).

Dengan jumlah tersebut, berkas sengketa pada 2022 dengan dirjen pajak sebagai terbanding atau tergugat tercatat mengambil porsi sekitar 79% dari total. Jumlah tersebut mengalami sedikit penurunan sekitar 6% dibandingkan dengan berkas sengketa pada 2021 sebanyak 12.317.

Kemudian, berkas sengketa dengan dirjen bea dan cukai sebagai terbanding atau tergugat yang masuk pada 2022 tercatat sebanyak 2.889 atau sekitar 20% dari total. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sekitar 3% dibandingkan dengan berkas sengketa pada 2021 sebanyak 2.804.

Di sisi lain, kendati tidak mengambil porsi yang besar, jumlah berkas sengketa dengan pemerintah daerah (pemda) sebagai terbanding atau tergugat mengalami kenaikan cukup besar pada 2022. Jumlahnya sebanyak 218 atau naik sekitar 225% dari tahun sebelumnya sebanyak 67 berkas sengketa.

Secara total sepanjang 2016—2022, berkas sengketa dengan dirjen pajak, dirjen bea dan cukai, serta pemda sebagai terbanding tercatat sebanyak 92.748. Dari total tersebut, sekitar 78% merupakan berkas sengketa dengan dirjen pajak sebagai terbanding atau tergugat.

Seperti diberitakan sebelumnya, sepanjang 2016—2022, sudah ada 82.861 hasil putusan. Terjadi peningkatan jumlah putusan pada 2022. Simak ‘Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak, Putusan ‘Menolak’ Naik 41%’. (kaw)