Negara Tetangga Bakal Kenakan Pajak 0,2% atas Lahan Nganggur

HANOI, DDTCNews - Pemerintah Vietnam mengusulkan pengenaan pajak sebesar 0,2% atas lahan yang ditelantarkan, tidak digunakan, atau terlambat dimanfaatkan.

Usulan ini menjadi bagian dari revisi 3 undang-undang perpajakan yang tengah dibahas bersama parlemen. Dalam usulan pemerintah, tarif pajak sebesar 0,2% akan dikenakan atas seluruh luas lahan yang memenuhi kriteria, tanpa batasan luas tertentu yang memperoleh fasilitas bebas pajak.

"Pengenaan pajak diharapkan dapat menekan spekulasi tanah dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan," bunyi pernyataan pemerintah, dikutip pada Senin (26/10/2026).

Meski demikian, usulan tersebut mendapat sejumlah catatan dari Komite Urusan Ekonomi dan Keuangan Majelis Nasional. Ketua komite Phan Van Mai menilai RUU yang disampaikan pemerintah belum menguraikan secara memadai potensi dampak kebijakan terhadap penerimaan negara.

Komite juga menyoroti belum adanya pengecualian atas keterlambatan pemanfaatan lahan akibat keadaan kahar (force majeure) ataupun proyek investasi bertahap yang telah memperoleh persetujuan otoritas. Kondisi tersebut berpotensi membuat pemilik lahan tetap dikenai pajak atas keadaan di luar kendalinya.

Selain itu, pemerintah diminta memperjelas definisi dan kriteria lahan yang ditelantarkan, tidak digunakan, atau terlambat dimanfaatkan. Kejelasan aturan juga diperlukan untuk menghindari tumpang tindih antara pajak yang diusulkan dan kewajiban keuangan tambahan berdasarkan peraturan pertanahan.

Sebagai gambaran, berdasarkan RUU Pertanahan Vietnam, lahan pertanian yang tidak digunakan selama lebih dari 24 bulan berturut-turut dapat diambil kembali oleh negara apabila tetap tidak dimanfaatkan setelah dikenai sanksi administratif. Sementara itu, proyek investasi yang terlambat dikembangkan dapat dikenai pembayaran tambahan setiap tahun di luar biaya penggunaan atau sewa lahan.

Lahan tersebut juga dapat diambil kembali apabila tidak dikembangkan selama lebih dari 60 bulan.

Selain pajak atas lahan menganggur, pemerintah Vietnam mengusulkan insentif pajak bagi sektor pendidikan dan kesehatan. Salah satunya berupa pembebasan PPh badan bagi lembaga pendidikan nirlaba, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta.

Pemerintah juga mengusulkan pembebasan PPh badan dan PPh orang pribadi bagi usaha penyedia makanan untuk lembaga pendidikan serta fasilitas pemeriksaan dan perawatan kesehatan.

Namun, Komite Urusan Ekonomi dan Keuangan juga meminta pemerintah memastikan kriteria penerima insentif, mekanisme pengawasan, serta dampaknya terhadap penerimaan negara. Insentif bagi lembaga pendidikan swasta nirlaba dinilai perlu diarahkan untuk membantu kelompok kurang mampu dan memberikan manfaat langsung kepada peserta didik.

Dilansir vietnamnews.vn, Komite Urusan Ekonomi dan Keuangan juga tidak mendukung usulan pembebasan pajak bagi penyedia makanan untuk sekolah dan fasilitas kesehatan. Pasalnya, pembebasan pajak langsung belum tentu menurunkan harga makanan yang dibayar siswa dan pasien.

Komite menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan bantuan langsung apabila tujuan kebijakan adalah meringankan beban mereka. (dik)