Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ini Daftar Lengkap UMP Banten, Cilegon Tertinggi Rp3,91 juta

A+
A-
1
A+
A-
1

Sejumlah pekerja sedang menyelesaikan proyek konstruksi di Banten. (Ilustrasi)

SERANG, DDTCNews—Pemprov Banten akhirnya menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03% dari permintaan buruh sebesar 9,1%. Kenaikan UMP di 8 kabupaten dan kota di Banten ini berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.318-Huk/2018.

Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan kenaikan upah tersebut berlaku mulai 1 Januari 2019. Dari sisi jumlah, yang terbesar adalah upah di Kota Cilegon sebesar Rp3,91 juta dari tahun ini Rp3,62 juta, sementara yang terendah di Kabupaten Lebak sebesar Rp2,50 juta dari tahun ini Rp2,31 juta.

“Sudah saya tanda tangani tadi, dan jumlahnya berbeda dari masing-masing kota dan kabupaten di Banten. Untuk itu diharapkan para karyawan meningkatkan kualitas pekerjaannya,” ujarnya di Serang, Banten Rabu (21/11/2019).

Baca Juga: Dari UMK Se-Indonesia, Adakah yang Kena Potong Pajak?

Sesuai dengan PP tersebut, penetapannya melalui beberapa proses dan terakhir dilakukan melalui rapat pleno penetapan UMK di Disnaker Provinsi Banten bersama dengan Dewan Pengupahan, yang menghasilkan usulan rekomendasi, yang akan disampaikan kepada gubernur agar ditetapkan.

“Saya berharap dengan ditetapkannya UMK tersebut, teman-teman buruh bisa menerimanya. Karena besaran tersebut merupakan keputusan yang telah diatur oleh pemerintah pusat,” terang mantan Wali Kota Tangerang dua periode itu.

Keputusan Gubernur Banten itu didasarkan atas rekomendasi para wali kota dan bupati dari 8 daerah di Banten, yang berpatokan pada UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Baca Juga: Ini Daftar Terbaru UMK di DKI, Banten, Jabar, Jateng, DIY, dan Jatim

Lalu Inpres Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Pekerja, Permenaker Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, dan aturan terkait lainnya.

Dengan keputusan gubernur itu maka apabila ada perusahaan yang merasa keberatan dengan kenaikan upah tersebut, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Banten akan membuka laporan yang akan berlangsung sejak 10 hari sebelum penetapan.

“Saya berharap kiranya teman-teman buruh juga bisa memahami kondisi Banten dengan tingkat pengangguran yang tinggi, agar pengusaha juga betah di Banten untuk terus membuka lapangan pekerjaan,” jelasnya seperti dilansir vivanews.

Baca Juga: Kerek Upah Minimum Pekerja, Tarif PPN Bakal Dinaikkan

Berikut besaran upah tahun 2019 di 8 daerah kabupaten/ kota di Banten:

  1. Kota Cilegon Rp3.913.078 dari tahun ini Rp3.622.214,61.
  2. Kota Tangerang Rp3.869.717,00 tahun ini Rp3.582.076,99.
  3. Kota Tangerang Selatan Rp3.841.368,19 dari tahun ini Rp3.555.834,67.
  4. Kabupaten Tangerang Rp3.841.368,19 dari tahun ini Rp3.555.834,67.
  5. Kabupaten Serang Rp3 827.193,39 dari tahun ini Rp3.542.713,50.
  6. Kota Serang Rp3.366.512,71 dari tahun ini Rp3.116.275,76.
  7. Kabupaten Pandeglang Rp2.542.539,13 dari tahun ini Rp2.353.549,14.
  8. Kabupaten Lebak Rp2.498.068,44 dari tahun ini Rp2.312.384,00. (Bsi)

“Sudah saya tanda tangani tadi, dan jumlahnya berbeda dari masing-masing kota dan kabupaten di Banten. Untuk itu diharapkan para karyawan meningkatkan kualitas pekerjaannya,” ujarnya di Serang, Banten Rabu (21/11/2019).

Baca Juga: Dari UMK Se-Indonesia, Adakah yang Kena Potong Pajak?

Sesuai dengan PP tersebut, penetapannya melalui beberapa proses dan terakhir dilakukan melalui rapat pleno penetapan UMK di Disnaker Provinsi Banten bersama dengan Dewan Pengupahan, yang menghasilkan usulan rekomendasi, yang akan disampaikan kepada gubernur agar ditetapkan.

“Saya berharap dengan ditetapkannya UMK tersebut, teman-teman buruh bisa menerimanya. Karena besaran tersebut merupakan keputusan yang telah diatur oleh pemerintah pusat,” terang mantan Wali Kota Tangerang dua periode itu.

Keputusan Gubernur Banten itu didasarkan atas rekomendasi para wali kota dan bupati dari 8 daerah di Banten, yang berpatokan pada UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Baca Juga: Ini Daftar Terbaru UMK di DKI, Banten, Jabar, Jateng, DIY, dan Jatim

Lalu Inpres Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Pekerja, Permenaker Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, dan aturan terkait lainnya.

Dengan keputusan gubernur itu maka apabila ada perusahaan yang merasa keberatan dengan kenaikan upah tersebut, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Banten akan membuka laporan yang akan berlangsung sejak 10 hari sebelum penetapan.

“Saya berharap kiranya teman-teman buruh juga bisa memahami kondisi Banten dengan tingkat pengangguran yang tinggi, agar pengusaha juga betah di Banten untuk terus membuka lapangan pekerjaan,” jelasnya seperti dilansir vivanews.

Baca Juga: Kerek Upah Minimum Pekerja, Tarif PPN Bakal Dinaikkan

Berikut besaran upah tahun 2019 di 8 daerah kabupaten/ kota di Banten:

  1. Kota Cilegon Rp3.913.078 dari tahun ini Rp3.622.214,61.
  2. Kota Tangerang Rp3.869.717,00 tahun ini Rp3.582.076,99.
  3. Kota Tangerang Selatan Rp3.841.368,19 dari tahun ini Rp3.555.834,67.
  4. Kabupaten Tangerang Rp3.841.368,19 dari tahun ini Rp3.555.834,67.
  5. Kabupaten Serang Rp3 827.193,39 dari tahun ini Rp3.542.713,50.
  6. Kota Serang Rp3.366.512,71 dari tahun ini Rp3.116.275,76.
  7. Kabupaten Pandeglang Rp2.542.539,13 dari tahun ini Rp2.353.549,14.
  8. Kabupaten Lebak Rp2.498.068,44 dari tahun ini Rp2.312.384,00. (Bsi)
Topik : upah minimum, UMP Banten, ekonomi Banten
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 02 Desember 2019 | 17:55 WIB
KABUPATEN TABANAN
Jum'at, 29 November 2019 | 19:12 WIB
KOTA DEPOK
Kamis, 28 November 2019 | 18:00 WIB
DKI JAKARTA
Kamis, 28 November 2019 | 12:07 WIB
SRI LANKA
berita pilihan
Selasa, 28 November 2017 | 16:01 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Rabu, 23 Agustus 2017 | 17:30 WIB
BALIKPAPAN
Jum'at, 16 September 2016 | 08:02 WIB
KOTA CIMAHI
Jum'at, 30 September 2016 | 10:01 WIB
KOTA BANDUNG
Rabu, 14 Desember 2016 | 17:18 WIB
KOTA BANDUNG
Kamis, 30 Maret 2017 | 12:01 WIB
KOTA BANDUNG
Jum'at, 23 September 2016 | 13:31 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH
Selasa, 17 Oktober 2017 | 11:01 WIB
PROVINSI LAMPUNG
Minggu, 09 Oktober 2016 | 15:38 WIB
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kamis, 08 Desember 2016 | 11:23 WIB
KOTA MALANG