Fokus
Literasi
Senin, 19 Oktober 2020 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 19 Oktober 2020 | 16:49 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 19 Oktober 2020 | 16:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 19 Oktober 2020 | 15:58 WIB
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA (4)
Data & alat
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Jum'at, 09 Oktober 2020 | 17:53 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:57 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Komunitas
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:11 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Selasa, 20 Oktober 2020 | 10:17 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Senin, 19 Oktober 2020 | 15:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Senin, 19 Oktober 2020 | 10:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Ini Alasan Pemerintah Merelaksasi Ketentuan Soal Dokumen Perpajakan

A+
A-
0
A+
A-
0
Ini Alasan Pemerintah Merelaksasi Ketentuan Soal Dokumen Perpajakan

Ilustrasi. (DDTCNews)

TOKYO, DDTCNews—Pemerintah Jepang berencana merelaksasi ketentuan mengenai perlakuan dokumen yang berkaitan dengan perpajakan seperti tanda terima dan dokumen tagihan.

Nanti, dokumen berbentuk fisik dari dokumen-dokumen seperti tagihan dan tanda terima ke depannya tidak lagi harus disimpan wajib pajak jika dokumen tersebut telah dikonversi menjadi berbentuk digital.

"Langkah ini bertujuan untuk mendigitalisasi prosedur expense accounting serta menciptakan kebijakan pajak yang mendukung sistem kerja jarak jauh," ujar salah satu pejabat Pemerintah Jepang, Selasa (22/9/2020).

Baca Juga: P3B Uni Emirat Arab-Israel Bakal Cepat Disepakati, Ini Toh Alasannya

Isu-isu digitalisasi dokumen terkait dengan perpajakan yang akan dibahas di antaranya mekanisme interkoneksi antara pembayaran digital dan resi yang diterbitkan oleh bank dan perusahaan kartu kredit.

Bila interkoneksi antara pembayaran digital dan resi yang diterbitkan oleh lembaga keuangan bisa dicapai, terdapat kemungkinan untuk menghapuskan kewajiban penyimpanan dokumen fisik setelah dokumen tersebut telah dikonversikan menjadi dokumen digital.

Langkah ini juga berpotensi menghemat ruang perkantoran yang selama ini dimanfaatkan wajib pajak untuk menyimpan dokumen. Adapun relaksasi tersebut merupakan bagian dari implementasi reformasi administrasi pajak pada tahun depan.

Baca Juga: Otoritas Pajak Diminta Intensifkan PPN dari Influencer, Ini Alasannya

Selain itu, pemerintah juga berencana membangun prosedur digitalisasi pembayaran pajak pada 2021. Tak hanya itu, pemerintah berencana menghapuskan kewajiban pelekatan meterai pada dokumen-dokumen yang terkait dengan perpajakan.

Seperti dilansir japantimes.co.jp, pembahasan dari seluruh ide ini akan mulai dibahas pada akhir 2020 oleh pemerintah dan partai petahana, Liberal Democratic Party (LDP). (rig)

Baca Juga: Fasilitas Impor Barang Kiriman Disalahgunakan, Pemerintah Lakukan Ini
Topik : jepang, reformasi pajak, administrasi pajak, digitalisasi pajak, dokumen pajak, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Selasa, 20 Oktober 2020 | 17:06 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 16:46 WIB
GUGATAN PERPU NO 2/2020
Selasa, 20 Oktober 2020 | 16:46 WIB
KOTA KEDIRI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 16:17 WIB
KOTA BOGOR
Selasa, 20 Oktober 2020 | 16:01 WIB
SINGAPURA
Selasa, 20 Oktober 2020 | 15:50 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH
Selasa, 20 Oktober 2020 | 15:48 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Selasa, 20 Oktober 2020 | 15:30 WIB
SELANDIA BARU
Selasa, 20 Oktober 2020 | 15:24 WIB
INSENTIF PAJAK