Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Industri Kreatif Minta Insentif

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) mengusulkan adanya fasilitas keringanan pajak dan kemudahan perizinan untuk kelompok industri kreatif seperti yang didapatkan di negara lain.

“Untuk yang baru mulai masuk film misalnya, 3 tahun pertama pasti belum untung. Makanya ada keinginan ada grace period,” ujar Kepala Bekraf Triawan Munaf belum lama ini.

Produser film Meiske Taurisia menambahkan insentif yang dibutuhkan oleh industri film adalah tax holiday untuk bioskop perintis khusus film Indonesia di kabupaten atau kota.

Baca Juga: Ditagih Menkeu, Pengusaha Properti: Butuh Waktu, Tidak Bisa Instan

“Perlu juga ada subsidi hibah dana produksi bagi film Indonesia yang di produksi bersama sineas asing dengan tujuan ekspor film,” katanya.

Selain industri film, sambung Triawan, kelompok industri kreatif yang juga membutuhkan insentif adalah pelaku industri penerbitan, terutama perbukuan.

“Industri penerbitan terkena pajak berlapis untuk kertas, penjualan buku, dan pengarang. Pajak-pajak ini tentu membebani pelaku industri penerbitan,” tambahnya.

Baca Juga: Setelah Guyur Insentif, Menkeu Tagih Janji Ekspansi Pengusaha Properti

Dia menyebutkan Bekraf akan segera mengoordinasikan usulan tersebut agar dapat dijadikan dasar perumusan kebijakan perpajakan khusus untuk industri kreatif.

“Di banyak negara, ada insentif dari pemerintah kepada sektor industri kreatif. Karena nanti hasilnya dinikmati semua. Perputaran ekonomi di sektor itu akan semakin meningkat,” katanya. (Bsi)

Baca Juga: Lihat, Ini Jenis Kompetensi yang Bisa Nikmati Insentif Pajak Vokasi

Produser film Meiske Taurisia menambahkan insentif yang dibutuhkan oleh industri film adalah tax holiday untuk bioskop perintis khusus film Indonesia di kabupaten atau kota.

Baca Juga: Ditagih Menkeu, Pengusaha Properti: Butuh Waktu, Tidak Bisa Instan

“Perlu juga ada subsidi hibah dana produksi bagi film Indonesia yang di produksi bersama sineas asing dengan tujuan ekspor film,” katanya.

Selain industri film, sambung Triawan, kelompok industri kreatif yang juga membutuhkan insentif adalah pelaku industri penerbitan, terutama perbukuan.

“Industri penerbitan terkena pajak berlapis untuk kertas, penjualan buku, dan pengarang. Pajak-pajak ini tentu membebani pelaku industri penerbitan,” tambahnya.

Baca Juga: Setelah Guyur Insentif, Menkeu Tagih Janji Ekspansi Pengusaha Properti

Dia menyebutkan Bekraf akan segera mengoordinasikan usulan tersebut agar dapat dijadikan dasar perumusan kebijakan perpajakan khusus untuk industri kreatif.

“Di banyak negara, ada insentif dari pemerintah kepada sektor industri kreatif. Karena nanti hasilnya dinikmati semua. Perputaran ekonomi di sektor itu akan semakin meningkat,” katanya. (Bsi)

Baca Juga: Lihat, Ini Jenis Kompetensi yang Bisa Nikmati Insentif Pajak Vokasi
Topik : insentif pajak, industri kreatif, film
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:35 WIB
KEPATUHAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:35 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 10 April 2019 | 16:37 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI