JERMAN

Incar Jabatan Kanselir, Menteri Keuangan Ini Janjikan Keadilan Pajak

Redaksi DDTCNews | Selasa, 23 Maret 2021 | 10:45 WIB
Incar Jabatan Kanselir, Menteri Keuangan Ini Janjikan Keadilan Pajak

Menteri Keuangan Olaf Scholz. (foto: BMF/Thomas Koehler/photothek.net)

BERLIN, DDTCNews – Kandidat Kanselir Jerman Olaf Scholz menyatakan isu keadilan pajak akan menjadi agenda utamanya dalam memenangkan pemilihan umum yang akan digelar pada September 2021.

Scholz menuturkan konsep keadilan pajak berarti menambah beban pajak bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan tinggi. Lalu, memberikan insentif bagi yang memiliki penghasilan menengah dan rendah.

"Kami perlu membuat sistem pajak yang lebih adil," katanya yang saat ini tengah menjabat sebagai menteri keuangan Jerman, dikutip Selasa (23/3/2021).

Baca Juga:
Otoritas Ini Mulai Pertimbangkan Kembali Program Diskon Cukai Solar

Scholz berjanji untuk tetap meneruskan kebijakan pungutan pajak solidaritas untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan yang tinggi. Menurutnya, sumber penerimaan dari pajak solidaritas sebesar €11 miliar per tahun tidak bisa dilewatkan pemerintah.

Penerimaan pajak solidaritas akan dibebankan kepada 1,35 juta wajib pajak. Dia menyebutkan pungutan tersebut akan dibarengi dengan pajak kekayaan untuk mendukung pembangunan di level negara bagian pada sektor infrastruktur, pusat penitipan anak dan transportasi.

"Penghapusan biaya tambahan solidaritas akan menjadi keputusan yang melawan keinginan rakyat," ujar Scholz.

Baca Juga:
Antisipasi Overtourism, Negara Ini Diminta Terapkan Pajak Turis

Kebijakan keuangan pemerintah federal sampai dengan 2022 masih akan mengandalkan utang untuk memerangi pandemi Covid-19. Namun demikian, pemerintah akan mengurangi beban utang secara bertahap dalam jangka menengah hingga pandemi berakhir.

Menurutnya, utang menjadi sumber utama pembiayaan negara lantaran penerimaan pajak masih terdampak pandemi. Dia memproyeksikan kinerja penerimaan pajak masih akan tertekan dalam beberapa tahun ke depan, sehingga sulit untuk memenuhi target penerimaan.

"Kami memprediksi situasi pendapatan [pajak] yang lebih sedikit dengan pengeluaran yang terus tinggi. Ini semua harus masuk dalam refleksi anggaran 2022 dan bagaimana perencanaan keuangan hingga 2025," tutur Scholz seperti dilansir thegermanyeye.com. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara