Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 28 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 30 September 2022 | 11:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 16:42 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Incar Jabatan Kanselir, Menteri Keuangan Ini Janjikan Keadilan Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Incar Jabatan Kanselir, Menteri Keuangan Ini Janjikan Keadilan Pajak

Menteri Keuangan Olaf Scholz. (foto: BMF/Thomas Koehler/photothek.net)

BERLIN, DDTCNews – Kandidat Kanselir Jerman Olaf Scholz menyatakan isu keadilan pajak akan menjadi agenda utamanya dalam memenangkan pemilihan umum yang akan digelar pada September 2021.

Scholz menuturkan konsep keadilan pajak berarti menambah beban pajak bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan tinggi. Lalu, memberikan insentif bagi yang memiliki penghasilan menengah dan rendah.

"Kami perlu membuat sistem pajak yang lebih adil," katanya yang saat ini tengah menjabat sebagai menteri keuangan Jerman, dikutip Selasa (23/3/2021).

Baca Juga: Pakai Aset Negara, Sektor Perikanan Ini Kena Pajak Khusus

Scholz berjanji untuk tetap meneruskan kebijakan pungutan pajak solidaritas untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan yang tinggi. Menurutnya, sumber penerimaan dari pajak solidaritas sebesar €11 miliar per tahun tidak bisa dilewatkan pemerintah.

Penerimaan pajak solidaritas akan dibebankan kepada 1,35 juta wajib pajak. Dia menyebutkan pungutan tersebut akan dibarengi dengan pajak kekayaan untuk mendukung pembangunan di level negara bagian pada sektor infrastruktur, pusat penitipan anak dan transportasi.

"Penghapusan biaya tambahan solidaritas akan menjadi keputusan yang melawan keinginan rakyat," ujar Scholz.

Baca Juga: IMF Minta Negara Eropa Ini Tidak Kucurkan Insentif Pajak

Kebijakan keuangan pemerintah federal sampai dengan 2022 masih akan mengandalkan utang untuk memerangi pandemi Covid-19. Namun demikian, pemerintah akan mengurangi beban utang secara bertahap dalam jangka menengah hingga pandemi berakhir.

Menurutnya, utang menjadi sumber utama pembiayaan negara lantaran penerimaan pajak masih terdampak pandemi. Dia memproyeksikan kinerja penerimaan pajak masih akan tertekan dalam beberapa tahun ke depan, sehingga sulit untuk memenuhi target penerimaan.

"Kami memprediksi situasi pendapatan [pajak] yang lebih sedikit dengan pengeluaran yang terus tinggi. Ini semua harus masuk dalam refleksi anggaran 2022 dan bagaimana perencanaan keuangan hingga 2025," tutur Scholz seperti dilansir thegermanyeye.com. (rig)

Baca Juga: Harga Masih Tinggi, Kadin Usulkan Pajak BBM Dihapus Sementara

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : jerman, pemilu kanselir, olaf scholz, keadilan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Minggu, 02 Oktober 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PMK Soal MAP Direvisi, Bakal Disesuaikan dengan Pasal 27C UU KUP

Minggu, 02 Oktober 2022 | 14:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Siapkan Aturan Teknis Pelaporan Repatriasi dan Investasi Harta PPS

Minggu, 02 Oktober 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Efek Tarif Cukai Naik, Produksi Rokok Turun 3,3% Sampai Agustus 2022

Minggu, 02 Oktober 2022 | 13:30 WIB
NORWEGIA

Pakai Aset Negara, Sektor Perikanan Ini Kena Pajak Khusus

Minggu, 02 Oktober 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

PPN atau PPnBM yang Tidak Dipungut Instansi Pemerintah

Minggu, 02 Oktober 2022 | 12:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Faktur Pajak atas Transaksi Bebas PPN Terlambat Dibuat, Kena Sanksi?

Minggu, 02 Oktober 2022 | 12:00 WIB
KABUPATEN KUPANG

Siap-Siap! Pemda Ini Adakan Program Pemutihan PBB Sampai 30 November

Minggu, 02 Oktober 2022 | 11:30 WIB
INGGRIS

IMF Minta Negara Eropa Ini Tidak Kucurkan Insentif Pajak

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Kapan Faktur Pajak Dibuat? Simak Lagi Aturannya di Sini

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:00 WIB
VIETNAM

Harga Masih Tinggi, Kadin Usulkan Pajak BBM Dihapus Sementara