BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak badan yang ingin dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) harus mengajukan permohonan secara elektronik atau tertulis, serta melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.
Salah satu dokumen yang harus dilampirkan oleh pengusaha badan dengan status pusat ialah dokumen identitas diri seluruh pengurus. Bagi warga negara Indonesia, dokumen yang harus dilampirkan ialah fotokopi KTP dan fotokopi kartu NPWP.
“Bagi warga negara asing, yaitu: fotokopi paspor; dan fotokopi kartu NPWP, dalam hal WNA telah terdaftar sebagai wajib pajak,” bunyi Pasal 45 ayat (5) angka 2 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2020, dikutip pada Minggu (26/3/2023).
Terdapat 3 kriteria pengurus sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat (5). Pertama, orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UU KUP.
Kedua, orang yang namanya tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan permohonan pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP, kecuali untuk cabang dan kerja sama operasi.
Ketiga, dalam hal pengurus namanya tidak tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan, pengurus harus menyerahkan fotokopi surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan atau surat keterangan dari pimpinan yang berwenang dari wajib pajak badan yang menjelaskan kedudukan yang bersangkutan sebagai orang yang mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan.
Sebagai informasi, PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau penyerahan jasa kena pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN dan PPnBM. Terdapat hak dan kewajiban bagi wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP.
Hak PKP antara lain melakukan pengkreditan pajak masukan (Pembelian) atas perolehan BKP/JKP meminta restitusi apabila pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran dan berhak atas kompensasi kelebihan pajak.
Sementara itu, kewajiban PKP antara lain memungut PPN dan PPnBM yang terutang; menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan.
Lalu, menyetorkan PPnBM yang terutang; melaporkan penghitungan pajak dalam SPT Masa PPN, menerbitkan faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP. (rig)
