Review
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Fokus
Literasi
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 29 Mei 2020 | 13:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN BANYUWANGI
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Hubungan P3B dan Ketentuan PPh

A+
A-
0
A+
A-
0
Hubungan P3B dan Ketentuan PPh

SALAH satu tujuan diadakannya perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) adalah untuk menghindari terjadinya pemajakan berganda. P3B ini sifatnya lex spesialis terhadap ketentuan PPh (lex generalis). Artinya, kedudukan P3B berada di atas ketentuan PPh.

Agar tidak terjadi pemajakan berganda atas penghasilan yang sama yang diterima atau diperoleh oleh subjek yang sama, P3B membatasi hak pemajakan ketentuan PPh suatu negara untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan tersebut.

Ketika masing-masing Ketentuan PPh suatu negara sama-sama mengenakan pajak atas penghasilan yang sama, berdasarkan P3B yang disepakati, hak masing-masing negara tersebut untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan dapat dihilangkan atau dibatasi.

Baca Juga: Uni Eropa Sebut Penghindaran Pajak Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi?

Dengan kata lain, ketika suatu negara mengadakan P3B maka negara tersebut setuju untuk dibatasi haknya untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan berdasarkan pembatasan yang diatur dalam P3B.

Perlu diketahui bahwa P3B tidak memberikan hak pemajakan baru kepada negara yang mengadakan P3B. Adapun pengenaan pajak suatu negara atas suatu jenis penghasilan didasarkan atas ketentuan PPh masing-masing negara tersebut.

Dengan demikian, apabila dalam P3B suatu negara diberi hak pemajakan atas suatu penghasilan tertentu, akan tetapi negara tersebut berdasarkan ketentuan PPh-nya tidak mengenakan pajak atas penghasilan tertentu tersebut, negara tersebut tidak dapat mengenakan pajak atas penghasilan tertentu tersebut. Walaupun, dalam P3B yang disepakati bersama oleh mereka memberikan hak pemajakan kepada negara yang mengadakan P3B.

Baca Juga: Empat Bulan Pertama 2020, Setoran Cukai Rokok dan Minol Turun 57%

Perlu diperhatikan juga bahwa P3B tidak mengatur mengenai teknis pemajakan suatu penghasilan. Misalnya, kapan suatu penghasilan yang tunduk dalam P3B akan dikenakan pajak. Saat pengenaan pajak merupakan kewenangan ketentuan PPh masing-masing negara yang mengadakan P3B.

Topik : Pajak internasional, P3B, tax treaty
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 17 April 2020 | 11:41 WIB
DAMPAK VIRUS CORONA
Kamis, 16 April 2020 | 15:12 WIB
KASUS PAJAK
Rabu, 15 April 2020 | 21:33 WIB
ANALISIS KASUS ALTA KANADA
Selasa, 14 April 2020 | 11:41 WIB
VIETNAM
berita pilihan
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 30 Mei 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 09:00 WIB
PMK 56/2020
Sabtu, 30 Mei 2020 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sabtu, 30 Mei 2020 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 22:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 21:58 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR