JAKARTA, DDTCNews - Compliance risk management (CRM) dan business intelligence (BI) memerlukan data dan informasi yang mumpuni agar teknologi tersebut bisa berfungsi secara optimal.

Direktur Data dan Informasi Perpajakan Ditjen Pajak (DJP) Dasto Ledyanto mengatakan bahwa sebuah aplikasi tidak akan memberikan manfaat maksimal bila datanya tidak akurat dan tidak lengkap.

"Bagaimana informasi yang kita didapatkan itu datanya berkualitas, sehingga yang kita olah secara big data analytics ini tidak akan zonk lagi. Kalau masuk garbage, keluarnya seperti itu," ujar Dasto, dikutip Sabtu (30/7/2022).

Informasi yang diperoleh harus bisa diolah dan dapat digunakan untuk melakukan pengujian terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan penghasilan dan membayar pajak.

Untuk menjamin kualitas data yang diterima oleh DJP, hubungan antara otoritas pajak dengan instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) selaku sumber informasi perlu dijaga.

Ke depan, pertukaran data antara DJP dan ILAP diharapkan dapat berjalan secara otomatis. Dasto mengatakan DJP sedang mengupayakan pertukaran data otomatis dengan pemda.

"Kami melakukan permodelan agar pertukaran data mengalir secara otomatis. Salah satu tagline kami ketika Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dibentuk adalah data valid mengalir secara otomatis," ujar Dasto.

Prototype pertukaran data secara otomatis sedang diuji coba dengan Jawa Barat. Harapannya, sistem ini dapat diterapkan oleh DJP dengan seluruh pemda. "Ini hubungan yang bermanfaat bagi kedua pihak," ujar Dasto.

Untuk diketahui, CRM yang dikembangkan DJP saat ini sudah mendukung pelaksanaan beberapa fungsi meliputi ekstensifikasi, pengawasan dan pemeriksaan, penagihan, transfer pricing, edukasi perpajakan, penilaian, penegakan hukum, pelayanan, dan keberatan. (sap)