Review
Kamis, 09 Februari 2023 | 17:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 08 Februari 2023 | 11:44 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (5)
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 09 Februari 2023 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Kamis, 09 Februari 2023 | 13:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Selasa, 07 Februari 2023 | 10:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Februari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 08 Februari 2023 | 10:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Februari 2023 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 8 FEBRUARI 2023 - 14 FEBRUARI 2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Reportase

Gotong Royong Melalui Pajak

A+
A-
6
A+
A-
6
Gotong Royong Melalui Pajak

SUDAH lebih dari satu tahun pandemi Covid-19 mendera. Beberapa minggu terakhir kita juga menyaksikan gelombang kasus yang kian meningkat.

Dalam situasi saat ini, kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia adalah bagaimana mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Tidak hanya itu, kita juga bisa bahu-membahu serta bergotong royong untuk menanggulangi dampak pandemi.

Salah satunya melalui kontribusi dan partisipasi dalam sistem pajak. Pertanyaannya, mengapa dan bagaimana?

Pertama, pandemi Covid-19 adalah wake-up call bagi seluruh komponen bangsa Indonesia. Kita perlu memahami penanggulangan pandemi mengharuskan kehadiran pemerintah baik untuk penanganan kesehatan, vaksin, hingga bantuan sosial. Di sisi lain, terdapat kerelaan dari pemerintah untuk merelaksasi pemungutan pajak khususnya melalui insentif pajak.

Akibatnya, ketersediaan dana domestik – yang secara dominan bergantung dari sektor pajak – untuk mengompensasi anggaran penanggulangan pandemi belum cukup. Keuangan negara tertekan dan membutuhkan terobosan yang mendesak.

Kebutuhan tersebut tentu bukan hanya untuk menjamin keberhasilan Indonesia untuk ‘keluar’ dari krisis kesehatan saat ini. Akan tetapi, juga turut menjamin kestabilan pemulihan ekonomi dan ketersediaan dana pembangunan di masa mendatang.

Kedua, kita berada pada era demokrasi yang menjamin hubungan timbal balik antara negara dan masyarakat. Demokrasi adalah sistem yang menjamin keterwakilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Di atas semua itu, demokrasi menyediakan ruang bagi para pembayar pajak untuk menuntut kehadiran pemerintah secara optimal. Uang pajak yang dikumpulkan akan kembali kepada masyarakat melalui penyediaan barang dan fasilitas publik, subsidi, hingga pelayanan.

Peran

Ada berbagai peran yang bisa dijalankan sebagai anak bangsa. Dalam tahap yang paling mendasar tentu melalui kontribusi sebagai pembayar pajak. Partisipasi dan transparansi kita dalam sistem pajak adalah langkah awal. Hal tersebut tentu perlu dilanjutkan dengan secara patuh memenuhi kewajiban pajak.

Lebih lanjut lagi, tersemat tanggung jawab yang melekat bagi profesi atau posisi yang berkaitan dengan sektor pajak. Otoritas pajak tentu tidak bisa dibiarkan sendirian.

Ada harapan besar bagi peran dan sumbangsih yang lebih besar dari kalangan akademisi, konsultan pajak, asosiasi bisnis, LSM, dan sebagainya. Peran tersebut mencakup edukasi, literasi, dan riset sehingga membentuk masyarakat sadar pajak di Indonesia.

Terakhir, peran dalam membentuk wajah sektor pajak yang lebih baik lagi dan berimbang. Kita semua pada dasarnya turut berkontribusi dalam membawa dan menentukan agenda pajak di Indonesia.

Sebagai penutup, dengan berkontribusi dalam sistem pajak sesungguhnya kita memelihara peradaban bangsa. Selamat Hari Pajak. Bersama Pajak, Atasi Pandemi, Pulihkan Ekonomi.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : perspektif, Darussalam, kebijakan pajak, Hari Pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 13 Oktober 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Masih Ada Missmatch, Beban Pajak Perlu Ditopang Secara Adil

Kamis, 13 Oktober 2022 | 15:39 WIB
PROFESI PERPAJAKAN

Digitalisasi Administrasi Pajak Bakal Ubah Cara Kerja Konsultan Pajak

Kamis, 13 Oktober 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ekonomi Makin Terdigitalisasi, PPN Bakal Jadi Andalan Penerimaan Pajak

Kamis, 13 Oktober 2022 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

IMF Imbau Negara-Negara Tak Pangkas Tarif Pajak untuk Redam Inflasi

berita pilihan

Kamis, 09 Februari 2023 | 19:12 WIB
PMK 177/2022

Ada Bukper Penanganan Tindak Pidana Diketahui Seketika? Ini Aturannya

Kamis, 09 Februari 2023 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Eigen Losing?

Kamis, 09 Februari 2023 | 17:41 WIB
KONSULTASI PAJAK

Ada Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bagaimana Ketentuan Pemungutannya?

Kamis, 09 Februari 2023 | 17:30 WIB
KABUPATEN LUWU UTARA

Bupati Ingatkan WP, Lapor SPT Tahunan Harus Benar dan Jangan Telat

Kamis, 09 Februari 2023 | 17:15 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Awal Tahun, Tingkat Inflasi Beras Menanjak ke 7,7%

Kamis, 09 Februari 2023 | 17:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Tak Hanya ASN, TNI/Polri Sekarang Wajib Lapor Harta di SPT Tahunan

Kamis, 09 Februari 2023 | 16:09 WIB
PMK 61/2021

Hak dan Kewajiban Perpajakan WP Pemegang Izin Tambang, Simak Aturannya

Kamis, 09 Februari 2023 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Roadmap Industri Rokok Masih Digodok, Kemenkeu Fokus Soal Cukai

Kamis, 09 Februari 2023 | 15:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Hindari Sistem Down, WP Diimbau Lapor SPT Tahunan Sesegera Mungkin

Kamis, 09 Februari 2023 | 15:00 WIB
KP2KP MUKOMUKO

Pastikan Kebenaran Alamat WP, Petugas Pajak Adakan Pemeriksaan