Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Gotong Royong Melalui Pajak

A+
A-
6
A+
A-
6
Gotong Royong Melalui Pajak

SUDAH lebih dari satu tahun pandemi Covid-19 mendera. Beberapa minggu terakhir kita juga menyaksikan gelombang kasus yang kian meningkat.

Dalam situasi saat ini, kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia adalah bagaimana mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Tidak hanya itu, kita juga bisa bahu-membahu serta bergotong royong untuk menanggulangi dampak pandemi.

Salah satunya melalui kontribusi dan partisipasi dalam sistem pajak. Pertanyaannya, mengapa dan bagaimana?

Pertama, pandemi Covid-19 adalah wake-up call bagi seluruh komponen bangsa Indonesia. Kita perlu memahami penanggulangan pandemi mengharuskan kehadiran pemerintah baik untuk penanganan kesehatan, vaksin, hingga bantuan sosial. Di sisi lain, terdapat kerelaan dari pemerintah untuk merelaksasi pemungutan pajak khususnya melalui insentif pajak.

Akibatnya, ketersediaan dana domestik – yang secara dominan bergantung dari sektor pajak – untuk mengompensasi anggaran penanggulangan pandemi belum cukup. Keuangan negara tertekan dan membutuhkan terobosan yang mendesak.

Kebutuhan tersebut tentu bukan hanya untuk menjamin keberhasilan Indonesia untuk ‘keluar’ dari krisis kesehatan saat ini. Akan tetapi, juga turut menjamin kestabilan pemulihan ekonomi dan ketersediaan dana pembangunan di masa mendatang.

Kedua, kita berada pada era demokrasi yang menjamin hubungan timbal balik antara negara dan masyarakat. Demokrasi adalah sistem yang menjamin keterwakilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Di atas semua itu, demokrasi menyediakan ruang bagi para pembayar pajak untuk menuntut kehadiran pemerintah secara optimal. Uang pajak yang dikumpulkan akan kembali kepada masyarakat melalui penyediaan barang dan fasilitas publik, subsidi, hingga pelayanan.

Peran

Ada berbagai peran yang bisa dijalankan sebagai anak bangsa. Dalam tahap yang paling mendasar tentu melalui kontribusi sebagai pembayar pajak. Partisipasi dan transparansi kita dalam sistem pajak adalah langkah awal. Hal tersebut tentu perlu dilanjutkan dengan secara patuh memenuhi kewajiban pajak.

Lebih lanjut lagi, tersemat tanggung jawab yang melekat bagi profesi atau posisi yang berkaitan dengan sektor pajak. Otoritas pajak tentu tidak bisa dibiarkan sendirian.

Ada harapan besar bagi peran dan sumbangsih yang lebih besar dari kalangan akademisi, konsultan pajak, asosiasi bisnis, LSM, dan sebagainya. Peran tersebut mencakup edukasi, literasi, dan riset sehingga membentuk masyarakat sadar pajak di Indonesia.

Terakhir, peran dalam membentuk wajah sektor pajak yang lebih baik lagi dan berimbang. Kita semua pada dasarnya turut berkontribusi dalam membawa dan menentukan agenda pajak di Indonesia.

Sebagai penutup, dengan berkontribusi dalam sistem pajak sesungguhnya kita memelihara peradaban bangsa. Selamat Hari Pajak. Bersama Pajak, Atasi Pandemi, Pulihkan Ekonomi.

Topik : perspektif, Darussalam, kebijakan pajak, Hari Pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 28 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

3 Tahapan untuk Tingkatkan Kepatuhan Pajak UMKM, Apa Saja?

Selasa, 28 September 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UMKM Tidak Lagi Pakai PPh Final, Tantangan Ini Perlu Diatasi Bersama

Selasa, 28 September 2021 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK UMKM

Ketika UMKM Sudah Harus Meninggalkan Rezim PPh Final

Senin, 27 September 2021 | 14:00 WIB
BAHRAIN

Defisit APBN Melebar, Negara Teluk Ini Bakal Naikkan Tarif PPN

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 06:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Publikasi Penegakan Hukum Pajak Terus Digencarkan, Ini Penjelasan DJP

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Penetapan Upah Minimum 2022, Kemnaker Minta Semua Pihak Tahan Diri