Berita
Kamis, 06 Agustus 2020 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 06 Agustus 2020 | 07:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 06 Agustus 2020 | 07:00 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Kamis, 06 Agustus 2020 | 06:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Review
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 22 Juli 2020 | 11:59 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Jum'at, 31 Juli 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK REZIM PAJAK
Komunitas
Rabu, 05 Agustus 2020 | 10:05 WIB
DDTC PODTAX
Minggu, 02 Agustus 2020 | 10:30 WIB
FAQIH RUSDIANA
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 12:01 WIB
MADONNA:
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 09:56 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase

Genjot Ekonomi, Pemerintah Siapkan 10 Kawasan Ekonomi Khusus Baru

A+
A-
0
A+
A-
0
Genjot Ekonomi, Pemerintah Siapkan 10 Kawasan Ekonomi Khusus Baru

Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak. (foto: Getty)

LONDON, DDTCNews—Inggris berencana membangun sepuluh kawasan ekonomi khusus sebagai kebijakan fiskal baru setelah Inggris resmi keluar dari anggota Uni Eropa tahun depan.

Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak mengatakan pembentukan kawasan ekonomi khusus itu baik dari sisi kebijakan pajak maupun regulasi birokrasi, diperlukan demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Inggris setelah resmi keluar dari Uni Eropa.

"Kota-kota di Inggris dapat mengajukan proposal kepada departemen keuangan untuk menjadi salah satu kota yang akan menjadi zona ekonomi bebas," katanya dikutip Senin (13/7/2020).

Baca Juga: Ekonomi Kuartal II Terkontraksi, Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Ditambah

Sunak menjelaskan proposal yang diajukan dewan kota akan mulai diproses oleh otoritas fiskal. Dia mengatakan kesepuluh kawasan ekonomi khusus tersebut sudah bisa ditentukan dan segera beroperasi pada awal tahun fiskal 2021.

Nanti, zona ekonomi baru tersebut menawarkan sejumlah kebijakan perpajakan yang bersifat khusus dan berbeda dengan rezim normal perpajakan Inggris. Misal, insentif pajak untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang).

Bagi pelaku usaha yang bermukim di kawasan ekonomi khusus juga akan mendapatkan tambahan insentif tax allowance, diskon pungutan bea meterai dan tarif khusus untuk PPh badan. Selain itu, kawasan ekonomi khusus berada di luar wilayah pabean Inggris.

Baca Juga: Pemutihan dan Diskon Pajak PBB Jilid II Berlaku Hingga September 2020

Dengan demikian, semua impor barang yang masuk ke kawasan ekonomi khusus akan bebas dari pungutan kepabeanan dan pajak dalam rangka impor.

Rencana kawasan ekonomi khusus ini disebut-sebut merupakan salah satu solusi bagi perekonomian Inggris selama masa transisi keluar dari Uni Eropa dan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

“Masyarakat Inggris perlu tahu bahwa dalam situasi paling sulit saat ini masih ada harapan dan pemerintah tidak akan tinggal diam," jelas Sunak dilansir dari City AM.

Baca Juga: Wah, Sri Mulyani Tambah Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Jadi 50%

Rencana pembentukan kawasan ekonomi khusus ini berbarengan dengan pengumuman pemerintah untuk menambah 500 personel kepabeanan baru dengan alokasi anggaran sebesar £700 juta selama masa transisi Brexit hingga 31 Desember 2020.

Anggaran tersebut juga ditujukan untuk pengadaan sistem IT dan infrastruktur pendukung lainnya pada pintu pelabuhan di Inggris. Alokasi belanja tersebut diproyeksikan sudah mulai dicairkan mulai Januari 2021. (rig)

Baca Juga: Lawan Penipuan Pajak PPN, Uni Eropa Ajak China Bikin Kesepakatan
Topik : inggris, insentif pajak, kawasan ekonomi khusus, pajak internasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 04 Agustus 2020 | 10:38 WIB
PMK 96/2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:39 WIB
PMK 96/2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:33 WIB
RUSIA
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
berita pilihan
Kamis, 06 Agustus 2020 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 06 Agustus 2020 | 07:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 06 Agustus 2020 | 07:00 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Kamis, 06 Agustus 2020 | 06:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:35 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:30 WIB
KABUPATEN BANDUNG
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:10 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:02 WIB
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:54 WIB
INSENTIF PAJAK