AFGANISTAN

Gara-Gara Kelompok Bersenjata, Beban Pajak Pengusaha Membengkak

Muhamad Wildan | Kamis, 29 Juli 2021 | 14:30 WIB
Gara-Gara Kelompok Bersenjata, Beban Pajak Pengusaha Membengkak

Ilustrasi. Ratusan pria bersenjata menghadiri perkumpulan untuk mengumumkan dukungan mereka kepada pasukan keamanan Afganistan dan mereka siap melawan Taliban, di pinggiran kota Kabul, Afganistan, Rabu (23/6/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/hp/cfo

KANDAHAR, DDTCNews - Kelompok bersenjata Taliban memajaki setiap kendaraan pengangkut barang yang melewati Spin Boldak atau pos perbatasan yang menghubungkan Afghanistan dan Pakistan.

Pos perbatasan ini dikuasai oleh Taliban setelah baku tembak selama 2 pekan antara Taliban dan pasukan Afghanistan pada wilayah tersebut. Pada pos tersebut,Taliban mulai memungut pajak atas barang-barang tertentu yang melewati pos perbatasan tersebut.

"Taliban menerbitkan dokumen yang memerinci tarif-tarif atas barang tertentu baik yang diangkut ke Afghanistan atau Pakistan," ujar Imran Khan Kakar, Wakil Presiden Pak-Afghan Joint Chamber of Commerce and Industry (PAJCCI), dikutip pada Kamis (29/7/2021).

Baca Juga:
Antisipasi Overtourism, Negara Ini Diminta Terapkan Pajak Turis

Akibat dikuasainya pos perbatasan oleh Taliban, pajak yang ditanggung oleh pelaku ekspor dan impor Afghanistan dan Pakistan membengkak. Sebab, pengusaha juga akan membayar pajak kepada otoritas kepabeanan Afghanistan di Kandahar.

"Kami harus membayar pajak dan pungutan yang besar karena Afghanistan tidak mengakui pungutan yang ditarik oleh Taliban," ujar Kakar seperti dilansir france24.com.

Untuk diketahui, Spin Boldak adalah pintu keluar masuk utama antara Afghanistan dan Pakistan. Dengan demikian, pos perbatasan tersebut memiliki kontribusi pajak yang cukup besar terhadap penerimaan Afghanistan.

Dalam beberapa waktu terakhir, konflik antara Afghanistan dan Taliban cenderung meningkat seiring dengan rencana AS untuk menarik mundur militer dari Afghanistan. Pungutan pajak oleh Taliban pun berpotensi menggerus legitimasi Pemerintah Afghanistan ke depannya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 27 April 2024 | 09:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Meski Lewat Tenggat Waktu, DJP Minta WP OP Tetap Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 27 April 2024 | 07:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,17% di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP