Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Gara-Gara Kelompok Bersenjata, Beban Pajak Pengusaha Membengkak

A+
A-
0
A+
A-
0
Gara-Gara Kelompok Bersenjata, Beban Pajak Pengusaha Membengkak

Ilustrasi. Ratusan pria bersenjata menghadiri perkumpulan untuk mengumumkan dukungan mereka kepada pasukan keamanan Afganistan dan mereka siap melawan Taliban, di pinggiran kota Kabul, Afganistan, Rabu (23/6/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/hp/cfo

KANDAHAR, DDTCNews - Kelompok bersenjata Taliban memajaki setiap kendaraan pengangkut barang yang melewati Spin Boldak atau pos perbatasan yang menghubungkan Afghanistan dan Pakistan.

Pos perbatasan ini dikuasai oleh Taliban setelah baku tembak selama 2 pekan antara Taliban dan pasukan Afghanistan pada wilayah tersebut. Pada pos tersebut,Taliban mulai memungut pajak atas barang-barang tertentu yang melewati pos perbatasan tersebut.

"Taliban menerbitkan dokumen yang memerinci tarif-tarif atas barang tertentu baik yang diangkut ke Afghanistan atau Pakistan," ujar Imran Khan Kakar, Wakil Presiden Pak-Afghan Joint Chamber of Commerce and Industry (PAJCCI), dikutip pada Kamis (29/7/2021).

Baca Juga: Sumbang Emisi, Diskon Pajak Bagi Kapal Penangkap Ikan Perlu Dihapus

Akibat dikuasainya pos perbatasan oleh Taliban, pajak yang ditanggung oleh pelaku ekspor dan impor Afghanistan dan Pakistan membengkak. Sebab, pengusaha juga akan membayar pajak kepada otoritas kepabeanan Afghanistan di Kandahar.

"Kami harus membayar pajak dan pungutan yang besar karena Afghanistan tidak mengakui pungutan yang ditarik oleh Taliban," ujar Kakar seperti dilansir france24.com.

Untuk diketahui, Spin Boldak adalah pintu keluar masuk utama antara Afghanistan dan Pakistan. Dengan demikian, pos perbatasan tersebut memiliki kontribusi pajak yang cukup besar terhadap penerimaan Afghanistan.

Baca Juga: Genjot Konsumsi, Vietnam Bakal Obral Diskon PPN Hingga Akhir Tahun

Dalam beberapa waktu terakhir, konflik antara Afghanistan dan Taliban cenderung meningkat seiring dengan rencana AS untuk menarik mundur militer dari Afghanistan. Pungutan pajak oleh Taliban pun berpotensi menggerus legitimasi Pemerintah Afghanistan ke depannya. (rig)

Topik : afganistan, taliban, beban pajak, ekspor impor, pakistan, pajak internasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 September 2021 | 16:00 WIB
ESTONIA

Belajar dari Estonia, Negara yang Warganya Balapan Lapor Pajak

Rabu, 22 September 2021 | 14:30 WIB
FILIPINA

Pemerintah Matangkan Pemajakan Orang Kaya Ala Duterte

Rabu, 22 September 2021 | 14:00 WIB
FILIPINA

Pacu Industri Galangan Kapal, Insentif Pajak Baru Disiapkan

Rabu, 22 September 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenkeu Petakan 6 Tantangan Pungut PPN PMSE, Apa Saja?

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah

Sabtu, 25 September 2021 | 15:17 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Tren Reformasi Pajak Di Tengah Pemulihan Ekonomi, Ini 5 Sasarannya