Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Fasilitas Perpajakan Impor Beberapa APD Dicabut, Ada Apa?

A+
A-
11
A+
A-
11
Fasilitas Perpajakan Impor Beberapa APD Dicabut, Ada Apa?

Ilustrasi. Petugas PT KAI memeriksa fasilitas hand sanitizer yang disediakan bagi para penumpang di dalam gerbong kereta api di Stasiun Besar Kereta Api Medan, Sumatera Utara, Rabu (17/6/2020). ANTARA FOTO/Septianda Perdana/aww.

JAKARTA, DDTCNews – Baru berlaku satu setengah bulan, Kemenkeu merevisi PMK 34/2020 terkait dengan fasilitas perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19.

Beleid itu direvisi dengan PMK 83/2020. Pada bagian pertimbangan dinyatakan kebutuhan barang-barang untuk penanganan pandemi seperti hand sanitizer, produk mengandung disinfektan, serta masker dan pakai pelindung jenis tertentu sudah bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri.

“Untuk mendorong pertumbuhan industri nasional pada sektor industri hand sanitizer, produk mengandung disinfektan, serta masker dan pakai pelindung jenis tertentu ... perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan [PMK No. 34/2020],” demikian bunyi bagian pertimbangan beleid yang yang baru saja diundangkan dan berlaku mulai kemarin, Selasa (7/7/2020).

Baca Juga: Kriteria Barang Impor yang Dapat Diberikan Fasilitas Bea Masuk DTP

Seperti diketahui, PMK No. 34/2020 memberikan fasilitas pembebasan bea masuk, cukai, PPN/PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor atas importasi barang yang tercakup dalam lampiran.

Pada lampiran terbaru, hand sanitizer, zat disinfektan, dan produk mengandung zat disinfektan (siap pakai) tidak lagi tercantum sehingga atas importasinya tidak bisa mendapatkan fasilitas.

Fasilitas atas impor masker yang awalnya diberikan atas tiga pos tarif sekarang berkurang menjadi dua pos tarif. Fasilitas impor pakaian pelindung yang awalnya diberikan atas 11 pos tarif sekarang hanya diberikan atas dua pos tarif. Pemerintah juga tidak lagi memberikan fasilitas impor atas alat pelindung kaki, face shield, kacamata pelindung, dan pelindung kepala.

Baca Juga: Apa Itu Bea Masuk Ditanggung Pemerintah?

Karena ada perubahan jenis barang yang atas importasinya mendapatkan fasilitas, Kemenkeu juga turut merevisi ketentuan pada Pasal 8 yang mengatur mengenai jangka waktu berlakunya insentif.

Berdasarkan Pasal 8, fasilitas diberikan atas barang yang waktu importasinya atau waktu pengeluaran barang dilakukan sejak berlakunya PMK 83/2020 sampai dengan adanya penetapan berakhirnya status bencana Covid-19 sebagai bencana nasional.

Pengeluaran barang itu berasal dari pusat logistik berikat, kawasan bebas, kawasan berikat, gudang berikat, kawasan ekonomi khusus, dan perusahaan penerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).

Baca Juga: Cara Mengajukan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah

Permohonan fasilitas yang pemberitahuan pabean impornya telah mendapatkan nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan kedatangan atau BC 1.1 sebelum berlakunya PMK No. 83/2020, proses tetap dilakukan sesuai PMK 34/2020.

Proses sesuai PMK 34/2020 juga berlaku untuk permohonan fasilitas yang pemberitahuan pabean pengeluaran barangnya telah mendapatkan pendaftaran dari Kantor Bea dan Cukai sebelum berlakunya PMK 83/2020. Adapun PMK 83/2020 mulai berlaku sejak 7 Juli 2020. (kaw)

Baca Juga: India Batalkan Safeguard Produk Baja Indonesia, Ini Kata Mendag
Topik : PMK 83/2020, PMK 34/2020, masker, hand sanitizer, disinfektan, fasilitas perpajakan, bea masuk

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Dika Meiyani

Kamis, 09 Juli 2020 | 00:11 WIB
Terimakasih Infonya DDTC

Mohammad Justine Ceasarea Hasanudin

Rabu, 08 Juli 2020 | 23:30 WIB
Saya setuju dengan langkah djp merevisi kebijakan dalam mencapai target kebijakan yang lebih strategis terkait insentif atas dampak wabah covid19. Itu menunjukan bahwa DJP memiliki sistem evaluasi yang baik dalam memikirkan kebijakan yang aktual. Namun aturan mengenai pemberlakuan atas status bencan ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 23 Juni 2021 | 14:00 WIB
BEA MASUK

Malaysia Setop Investigasi Antidumping, Ini Kata Mendag Lutfi

Senin, 21 Juni 2021 | 09:33 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Impor 95 Juta Vaksin, Bea Masuk dan PDRI Rp1,72 Triliun Dibebaskan

Jum'at, 18 Juni 2021 | 12:35 WIB
KEPABEANAN

Impor Masih Naik, Bea Masuk Safeguard Keramik Bakal Diperpanjang?

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Analisis Data Pajak dalam Penentuan Key Performance Indicator

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Realisasi Restitusi Pajak Naik 15,87%, Begini Penjelasan DJP

Senin, 26 Juli 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Polluter Pays Principle?

Senin, 26 Juli 2021 | 18:43 WIB
PMK 82/2021

Ini Alasan DJP Beri Tambahan Waktu Pembetulan Laporan Pajak DTP

Senin, 26 Juli 2021 | 18:35 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Biaya Fasilitas Ruangan Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Senin, 26 Juli 2021 | 18:31 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada PPKM Darurat, ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jadi 4,1%

Senin, 26 Juli 2021 | 18:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif

Senin, 26 Juli 2021 | 18:13 WIB
FILIPINA

Muncul Desakan Judi Online Segera Dikenai Pajak

Senin, 26 Juli 2021 | 18:00 WIB
KOREA SELATAN

Otoritas Pajak Bisa Sita Cryptocurrency WP Tanpa Putusan Pengadilan