Berita
Jum'at, 04 Desember 2020 | 11:22 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 11:07 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 11:00 WIB
LOMBA GRAFITAX DDTCNEWS 2020
Jum'at, 04 Desember 2020 | 10:52 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:00 WIB
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
Reportase
Glosarium

Faktor Budaya dan Data Jadi Penentu Keberhasilan Perluasan Basis Pajak

A+
A-
4
A+
A-
4
Faktor Budaya dan Data Jadi Penentu Keberhasilan Perluasan Basis Pajak

Ketua Dewan Pembina P3KPI Anshari Ritonga dan Dewan Pembina P3KPI Eva Kusuma Sundari dalam webinar yang digelar Rabu (20/10/2020). (foto: hasil tangkapan layar dari medsos)

JAKARTA, DDTCNews – Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI) menggelar webinar perdana yang mengupas pentingnya agenda perluasan basis pajak dilakukan oleh pemerintah.

Ketua Dewan Pembina P3KPI Anshari Ritonga mengatakan faktor budaya merupakan faktor kunci dalam perluasan basis pajak. Bila masyarakat menilai kewajiban perpajakan sebagai bentuk tanggung jawab kenegaraan maka tidak sulit menumbuhkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

"Jika culture-nya ada ikatan memiliki negara dengan cara membayar pajak maka akan tumbuh kepatuhan sukarela dalam membayar pajak," katanya dalam webinar bertajuk Strategi Perluasan Basis Pajak dan Pemberian Insentif Pajak untuk PEN, Selasa (20/10/2020).

Baca Juga: Usulkan RUU PK, Pemerintah Bakal Bentuk Lembaga Baru di Bawah Kemenkeu

Namun demikian, lanjut Anshari, apabila budaya hukum masyarakat melihat dan menilai pajak sebagai beban maka yang akan terjadi situasi wajib pajak yang berupaya keras untuk mengurangi beban pajak.

Pengurangan beban dapat dilakukan secara legal melalui perencanaan pajak dengan melihat celah dalam aturan. Namun, ada juga wajib pajak yang melakukan cara ekstrem dengan melakukan pengelakan pajak yang secara terang-terangan melanggar ketentuan perpajakan.

Pria yang pernah menjabat sebagai direktur jenderal pajak periode 1999-2000 menilai faktor tersebut tentunya menjadi tantangan bagi DJP untuk melakukan proses bisnis ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak.

Baca Juga: Pemprov Ingatkan Bupati & Wali Kota Segera Bayar Pajak Kendaraan Dinas

Sementara itu, Dewan Pembina P3KPI Eva Kusuma Sundari mengatakan kunci perluasan basis pajak lainnya adalah integrasi data. Menurutnya, tata kelola data di Indonesia masih parsial oleh masing-masing kementerian/lembaga sehingga tidak jarang terjadi duplikasi data.

Menurutnya, urusan integrasi data ini memerlukan kerja sama antarlembaga pemerintah. Konsolidasi data disarankan dibawah kendali langsung presiden agar semua lembaga yang memiliki data, bersedia melakukan integrasi untuk mewujudkan single identity number (SIN).

"SIN ini bukan gagasan baru. Sudah banyak yang setuju tapi hanya formalitas dan tidak ada yang beraksi. Saya berharap di masa pemulihan ini bisa dilakukan penataan data yang signifikan dengan basis e-KTP,” ujar Eva.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Wajibkan Entitas Ini Laporkan Keuangan, Siapa Saja?

Dengan SIN, lanjutnya, wajib pajak akan mendapatkan kemudahan dalam urusan birokrasi. Sementara itu, bagi petugas pajak tentu akan lebih optimal melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi apabila basis datanya kuat.

Eva meyakini SIN dapat menjadi modal kuat DJP dalam melakukan perluasan basis pajak. Dia juga optimistis kinerja otoritas akan jauh lebih baik jika dibekali dengan basis data yang valid dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. (rig)

Baca Juga: Hadapi Perubahan Iklim, Ini Saran Kebijakan Pajak dari Sekjen PBB
Topik : kebijakan pajak, perluasan basis pajak, ditjen pajak DJP, P3KPI, penerimaan pajak, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

P3KPI Official

Selasa, 20 Oktober 2020 | 15:48 WIB
Bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang P3KPI dan informasi terkait keanggotaan, dapat menghubungi kami melalui email [email protected] atau [email protected], atau WhatsApp 0812-1988-3753 atau Telegram @p3kpi_official. Mari berkembang bersama dengan berbag ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Rabu, 02 Desember 2020 | 16:31 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:47 WIB
UU CIPTA KERJA
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:32 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 02 Desember 2020 | 14:46 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
berita pilihan
Jum'at, 04 Desember 2020 | 11:22 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 11:07 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 10:52 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 09:56 WIB
PMK 184
Jum'at, 04 Desember 2020 | 09:36 WIB
PMK 189/2020
Jum'at, 04 Desember 2020 | 09:18 WIB
PMK 189/2020
Jum'at, 04 Desember 2020 | 09:10 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 04 Desember 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 03 Desember 2020 | 18:15 WIB
KINERJA DJBC
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:53 WIB
PELAYANAN PAJAK