Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Eropa Rancang Pembebasan PPN Atas Senjata dan Perlengkapan Militer

A+
A-
0
A+
A-
0
Eropa Rancang Pembebasan PPN Atas Senjata dan Perlengkapan Militer

(Ilustrasi) Sejumlah prajurit Batalyon Intai Amfibi (Yontaifib) Korps Marinir TNI AL menembak reaksi dengan senjata laras panjang saat latihan di Lapangan Tembak, Ksatrian Marinir Hartono Bhumi Marinir, Cilandak, Jakarta, Kamis (12/8/2021). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

BRUSSELS, DDTCNews - Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengusulkan adanya insentif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk mengembangkan industri pertahanan.

Von der leyen mengungkapkan blok euro perlu menggunakan kebijakan fiskal untuk meningkatkan kemandirian dalam penyediaan sistem pertahanan dan persenjataan. Kendati begitu, insentif PPN hanya berlaku pada pasar tunggal Eropa.

"Perlu penghapusan PPN untuk senjata yang dikembangkan dan dijual kepada sesama negara anggota Uni Eropa," katanya dikutip pada Kamis (16/9/2021).

Baca Juga: Otoritas Bebaskan PPN bagi Perusahaan yang Beraktivitas di KEK

Dia menyatakan Uni Eropa membutuhkan konsolidasi pada sistem pertahanan militer. Hal ini penting untuk melengkapi kekuatan lunak tradisional Uni Eropa sebagai blok perdagangan terbesar di dunia.

Selain itu, Uni Eropa perlu membentuk gugus tugas bersama untuk meningkatkan koordinasi antarnegara dalam bidang intelijen. Aspek tersebut akan bermanfaat sebagai mekanisme pertahanan dari serangan yang datang secara digital.

"Eropa dapat dan jelas mampu untuk berbuat lebih banyak dengan kemampuan sendiri," ungkapnya.

Baca Juga: Insentif Pajak Terealisasi 96%, Begini Perincian Pemanfaatannya

Von der Leyen menambahkan Uni Eropa menghadapi tantangan besar dalam urusan kemandirian dalam bidang digital. Blok euro hingga saat ini kekurangan stok bahan semikonduktor sebagai infrastruktur utama pada era ekonomi digital.

"Masalah yang dihadapi adalah kemandirian digital menyusul kekurangan pasokan semikonduktor. Ini menunjukkan risiko ekonomi yang mengandalkan pasokan dari Asia dan AS," imbuhnya seperti dilansir independent.ie. (sap)

Baca Juga: PPN Final untuk UMKM, Setuju? Tulis Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
Topik : PPN, militer, eropa, komisi eropa, persenjataan, perang digital

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP

BKF: Perubahan Ketentuan PPN Dorong Keadilan untuk Masyarakat

Kamis, 14 Oktober 2021 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Pemungutan PPN Final Mulai Tahun Depan, untuk UMKM dan Sektor Tertentu

Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK

RUU HPP, Jalan Tengah yang Belum Berujung

Rabu, 13 Oktober 2021 | 14:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

UU HPP Disahkan, Peraturan Pajak Mana yang Harus Dirujuk?

berita pilihan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 18:55 WIB
KABUPATEN PINRANG

Himpun Data Wajib Pajak, Petugas DJP Terjun ke Lapangan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 18:02 WIB
UU HPP

Diatur dalam UU HPP, Pidana Denda Tidak Dapat Diganti Kurungan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:32 WIB
LAYANAN PAJAK

Hingga Besok, Kring Pajak Hanya Dapat Dihubungi Lewat Ini

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KINERJA PERINDUSTRIAN

Kurangi Emisi Karbon, Jokowi Dorong Hilirisasi Sawit Lewat Biodiesel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Kejar Penerimaan, Begini Mekanisme Mutasi Pegawai Ditjen Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:53 WIB
LITERASI PAJAK

Perpajakan.id Versi 2 Rilis Lebih dari 12.000 Peraturan Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:37 WIB
LAYANAN PAJAK

Sore Ini, 2 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Wajib Pajak