Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Efektivitas Rencana Pajak Karbon Lintas-Batas Diragukan, Ini Alasannya

A+
A-
0
A+
A-
0
Efektivitas Rencana Pajak Karbon Lintas-Batas Diragukan, Ini Alasannya

Ilustrasi.

WARSAWA, DDTCNews - Pemerintah Polandia mulai mengkhawatirkan dampak negatif yang akan timbul dari penerapan pajak karbon lintas batas atau Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa.

Perdana Menteri (PM) Mateusz Morawiecki mengatakan pada tahap awal pemerintah sangat mendukung proposal Komisi Eropa tentang CBAM. Menurutnya, pemerintah mendukung argumentasi Komisi Eropa menggunakan CBAM sebagai alat untuk membuat level of playing field bagi manufaktur zona euro.

"Di satu sisi, CBAM mungkin menciptakan level playing field untuk industri di Eropa, tetapi di sisi lain dapat menyebabkan daya saing yang lebih lemah dari beberapa sektor usaha," katanya dikutip pada Selasa (30/11/2021).

Baca Juga: Berlaku Tahun Ini, Tarif Pajak Pendidikan Tinggi Dinaikkan Jadi 2,5%

PM Morawiecki menjelaskan proposal pajak karbon lintas yurisdiksi berlaku pada bahan baku industri seperti semen, besi, baja, aluminium, dan pupuk. Menurutnya, perusahaan yang menggunakan komoditas tersebut dalam kegiatan produksinya akan terkena dampak pajak karbon lintas batas.

Importir asal Uni Eropa akan membayar beban pajak dengan kewajiban membeli sertifikasi karbon atas impor bahan baku dari luar Eropa. Hal tersebut tidak hanya menambah beban produksi tetapi ikut menambah beban administrasi pelaku usaha.

Hal tersebut, lanjutnya, menciptakan dilema bagi Polandia. Morawiecki menyatakan pengecualian atas pajak karbon masih diperlukan oleh manufaktur khususnya sektor energi Polandia. Implementasi CBAM masih diragukan dapat mendukung transformasi hijau yang mulus dan mampu menekan biaya sosial yang ditimbulkan CBAM.

Baca Juga: Percepat Pemulihan, Subsidi Gaji Disiapkan untuk Pekerja Pariwisata

"Ini adalah pertanyaan yang harus saya ajukan sebagai politisi, sebagai perdana menteri. Kita tidak dapat menyetujui biaya transformasi energi yang berlebihan," ungkapnya.

Seperti diketahui, proposal CBAM diusulkan Komisi Eropa pada Juli 2021 yang akan menetapkan harga karbon untuk beberapa produk impor. Kebijakan ini diusulkan sebagai cara menghentikan praktik kebocoran karbon yang berasal dari pilihan perusahaan Uni Eropa memindahkan aktivitas produksi ke luar Eropa untuk menghindari pajak karbon.

Rancangan aturan baru pajak karbon diproyeksikan mulai berlaku pada tahun fiskal 2026. Pungutan pajak hanya berlaku pada industri yang menghasilkan bahan baku seperti semen, aluminium, besi dan baja. (sap)

Baca Juga: DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Topik : pajak internasional, pajak karbon, emisi, efek rumah kaca, carbon tax, UN, Uni Eropa, Polandia

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:00 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

WP Jangan Lupa! Dividen Bebas Pajak Perlu Dilaporkan di SPT Tahunan

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:30 WIB
THAILAND

Mantan Kepala SEC Beberkan Kelemahan Kebijakan Pajak Cryptocurreny

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak