Review
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Duh, 6 Perusahaan Teknologi AS Dituduh Hindari Pajak secara Agresif

A+
A-
1
A+
A-
1
Duh, 6 Perusahaan Teknologi AS Dituduh Hindari Pajak secara Agresif

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews – Sebanyak enam besar perusahaan teknologi Amerika Serikat (AS) dituduh melakukan penghindaran pajak yang agresif. Mereka dituduh menghindari pajak global senilai US$100 miliar atau sekitar Rp1.413 triliun selama satu dekade terakhir.

Hal ini dijabarkan kelompok kampanye transparansi pajak, Fair Tax Mark, dalam laporan terbarunya. Dalam laporan tersebut, kelompok ini menyebut enam perusahaan teknologi AS yang melakukan penghindaran pajak secara agresif adalah Amazon, Facebook, Google, Netflix, Apple, dan Microsoft.

“Penghindaran pajak dilakukan dengan mengalihkan pendapatan dan laba melalui negara tax havens atau negara dengan pajak rendah serta menunda pembayaran pajak yang dikenakan kepada mereka,” demikian pernyataan Fair Tax Mark.

Baca Juga: Efek Corona, Potensi Setoran Pajak Kota Ini Hilang Rp12 Miliar/Bulan

Dalam laporan tersebut, Amazon – yang dijalankan oleh orang terkaya di dunia, Jeff Bezos – menjadi penghindar pajak terburuk. Perusahaan itu dikatakan hanya membayar pajak US$3,4 miliar atau sekitar Rp48,0 triliun atas pendapatan senilai US$960,5 miliar (sekitar Rp13.573,8 triliun) dan laba senilai US$26,8 miliar (sekitar Rp378,8 triliun) dalam satu dekade.

Berpijak pada data tersebut, Fair Tax Mark menilai tarif pajak efektif Amazon sebesar 12,7% selama satu dekade. Hal ini terjadi pada saat tarif pajak utama di Negeri Paman Sam telah mencapai 35% untuk sebagian besar periode tersebut.

Fair Tax Mark juga mengatakan akuntansi Amazon sangat rumit sehingga tidak ada cara untuk membedakan nilai pajak yang harus dibayar atau dibayar Amazon di Inggris. Kendati demikian, laporan Amazon kepada otoritas pajak AS menunjukkan ada pendapatan US$14,5 miliar (Rp204,9 triliun) di Inggris pada tahun lalu dan US$75,8 miliar selama satu dekade ini.

Baca Juga: Pengusaha Minta Insentif Pajak Diperluas, Ini Kata DJP

Dua anak perusahaan Amazon di Inggris – Amazon UK Services dan Amazon Web Services UK – telah menggabungkan tagihan pajak hanya £83 juta (sekitar Rp1,5 triliun) selama dekade ini karena sebagian besar penjualan dipesan melalui Luksemburg. Amazon UK Services membayar pajak £14 juta (sekitar Rp255,6 miliar) pada tahun lalu.

Paul Monaghan, Kepala Eksekutif Fair Tax Mark mengatakan analisis terhadap tarif pajak efektif jangka panjang dari Silicon Valley Six selama satu dekade sampai saat ini telah menemukan adanya perbedaan yang signifikan antara pajak tunai yang dibayarkan dan tarif umum pajak, serta ketentuan pajak saat ini.

“Kami menyimpulkan pembayaran pajak perusahaan jauh lebih rendah daripada yang biasanya dipahami,” katanya.

Baca Juga: Koreksi Fiskal atas Biaya Bunga Pinjaman

Alex Cobham, Kepala Eksekutif Tax Justice Network berujar ketika perusahaan multinasional menyalahgunakan tanggung jawab pajak untuk masyarakat, mereka melemahkan dukungan yang dibutuhkan ekonomi untuk bekerja dengan baik dan menciptakan kekayaan.

“Dengan memastikan perusahaan multinasional membayar bagian yang adil secara lokal untuk kekayaan yang diciptakan secara lokal, pemerintah dapat memperkuat ekonomi untuk berjalan dengan lancar dan membuat kehidupan yang baik,” ungkapnya.

Sayangnya, upaya untuk mencapai tujuan itu rusak pada pekan lalu ketika 12 negara Uni Eropa, termasuk Irlandia, memblokir rencana aturan baru yang diusulkan untuk memaksa perusahaan multinasional untuk mengungkapkan nilai laba yang dihasilkan dan besaran pajak yang dibayar.

Baca Juga: Pengusaha Minta Insentif Pajak PPh Pasal 25 Ditinjau Ulang

Dalam sebuah pernyataan, Amazon mengatakan pemerintah yang memberikan undang-undang perpajakan dan Amazon melakukan hal yang memang harus dilakukan perusahaan, yaitu membayar semua pajak yang jatuh tempo sembari menginvestasikan banyak miliaran untuk menciptakan lapangan kerja dan infrastruktur.

“Ditambah dengan margin rendah, investasi ini secara alami akan menghasilkan tingkat pajak tunai yang lebih rendah,” demikian pernyataan Amazon, seperti dilansir The Guardian. (kaw)

Baca Juga: Kemnaker Sebut 336 Perusahaan Diduga Langgar Aturan Pembayaran THR
Topik : pajak digital, ekonomi digital, GAFA, penghindaran pajak, AS, Inggris
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:43 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:19 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:06 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
berita pilihan
Kamis, 28 Mei 2020 | 19:45 WIB
KOTA BUKITTINGGI
Kamis, 28 Mei 2020 | 17:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 28 Mei 2020 | 16:51 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kamis, 28 Mei 2020 | 16:39 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 28 Mei 2020 | 16:06 WIB
REKONSILIASI FISKAL (18)
Kamis, 28 Mei 2020 | 16:04 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 28 Mei 2020 | 15:21 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 28 Mei 2020 | 14:58 WIB
KETENAGAKERJAAN