Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

DPRD Dukung Adanya Relaksasi, Termasuk Pemutihan Pajak

A+
A-
3
A+
A-
3
DPRD Dukung Adanya Relaksasi, Termasuk Pemutihan Pajak

Ilustrasi. 

BOGOR, DDTCNews – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bogor menilai target pendapatan daerah yang mencapai Rp1,8 triliun pada 2021 cukup tinggi.

Untuk mencapai target pendapatan daerah tersebut, Anggota Banggar DPRD Kabupaten Bogor Usep Supratman mengusulkan kepada Pemkab Bogor agar mengandalkan jenis-jenis pajak tertentu demi menyokong penerimaan.

"Pemerintah harus mengambil kebijakan diskresi agar orang lain bisa membayar pajak. Salah satunya [lewat] relaksasi pajak," ujar Usep, dikutip Kamis (11/2/2021).

Baca Juga: Waduh! Ratusan Kendaraan Dinas Daerah Ini Ketahuan Tunggak Pajak

Usep mengatakan pajak dan retribusi daerah tercatat sebagai penyokong utama pendapatan Pemkab Bogor secara keseluruhan. Dengan demikian, perlu ada inovasi untuk memaksimalkan penerimaan yang berkontribusi besar tersebut.

Berdasarkan catatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, pajak-pajak yang terkait dengan aset tanah dan bangunan tercatat masih dominan menyokong penerimaan secara umum.

Penerimaan dari pajak bumi dan bangunan (PBB) tercatat ditarget bisa mencapai Rp490,6 miliar pada 2021. Adapun target penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dipatok bisa mencapai Rp546,4 miliar.

Baca Juga: Rayakan HUT ke-276, Pemutihan Denda PBB Kembali Diberikan

Penerimaan pajak hotel pada 2021 ditargetkan mampu mencapai Rp89,9 miliar, hampir 2 kali lipat bila dibandingkan dengan target tahun sebelumnya. Pajak restoran ditargetkan bisa terealisasi hingga Rp154,8 miliar pada tahun ini.

Pemkab Bogor termasuk pemerintah daerah yang paling banyak memberikan insentif pajak pada awal 2021, terutama dalam bentuk keringanan dan pemutihan PBB.

Pada Peraturan Bupati (Perbup) 1/2021, Pemkab Bogor memberikan fasilitas pengurangan pokok piutang PBB sebesar 25% dan penghapusan sanksi administrasi atas seluruh piutang PBB sampai dengan tahun pajak 2011. Fasilitas ini bisa dimanfaatkan per 4 Januari hingga 31 Desember 2021.

Baca Juga: Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas

Pada perbup tersebut, terdapat pula fasilitas penghapusan sanksi atas piutang PBB tahun pajak 2012 hingga 2020. Fasilitas ini hanya berlaku pada 4 Januari hingga 31 Maret 2021.

Pada Perbup 2/2021, Pemkab Bogor juga memberikan fasilitas pajak berupa diskon pokok pajak sebesar 10% atas PBB tahun pajak 2021. Untuk memanfaatkan fasilitas ini, wajib pajak harus membayar PBB terutang sebelum 31 Maret 2021.

Melalui Perbup 3/2021, pemkab juga memberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, reklame, air tanah, mineral bukan logam dan batuan, serta penerangan jalan. Fasilitas ini diberikan hingga masa pajak Februari 2021 dan diberikan atas pembayaran pajak sebelum 31 Maret 2021. (kaw)

Baca Juga: UU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran

Topik : Kabupaten Bogor, pajak daerah, insentif pajak, relaksasi pajak, pemutihan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Cikal Restu Syiffawidiyana

Jum'at, 12 Februari 2021 | 22:34 WIB
Strategi yang sama, belum tentu bisa dilakukan di semua daerah. Walau hal ini berdampak positif pada Bogor, belum tentu efektif di daerah lain. Walau bisa diambil sebagai contoh untuk membuat kebijakan yang berdampak baik, tentu perlu ada penyesuaian pemberlakuan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 15 Mei 2022 | 10:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Segera Urus! Program Pemutihan Pajak PBB Bakal Berakhir Bulan Ini

Sabtu, 14 Mei 2022 | 07:00 WIB
KOTA SEMARANG

Hanya Sampai Akhir Mei! Pemkot Semarang Berikan Diskon PBB 10%

Jum'at, 13 Mei 2022 | 15:30 WIB
KOTA DENPASAR

Baru Awal Mei, Kota Ini Sudah Kantongi Penerimaan Pajak Rp150 Miliar

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 18:25 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! DJP Makin Gencar Kirim Email Imbauan PPS Berbasis Data Rekening

Senin, 23 Mei 2022 | 18:09 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Perhatian! DJP Evaluasi e-Bupot, Ada Klasifikasi Jumlah Bukti Potong

Senin, 23 Mei 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PPFTZ 01, PPFTZ 02, dan PPFTZ 03?

Senin, 23 Mei 2022 | 17:39 WIB
KINERJA FISKAL

APBN Surplus Rp103,1 Triliun Per April 2022, Begini Kata Sri Mulyani

Senin, 23 Mei 2022 | 17:25 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Batas Akhir SPT Tahunan, Penerimaan PPh Badan April 2022 Tumbuh 105,3%

Senin, 23 Mei 2022 | 17:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Tumbuh 51,49% di April 2022, Sri Mulyani: Sangat Kuat

Senin, 23 Mei 2022 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Yellen Dukung Relaksasi Bea Masuk atas Barang-Barang Asal China

Senin, 23 Mei 2022 | 16:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Sebut Inflasi April 2022 Tertinggi dalam 2 Tahun Terakhir