Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

DJP Sebut Tarif PPh Final Jasa Konstruksi di e-Bupot Belum Diperbarui

A+
A-
24
A+
A-
24
DJP Sebut Tarif PPh Final Jasa Konstruksi di e-Bupot Belum Diperbarui

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) masih belum melakukan penyesuaian tarif PPh final jasa konstruksi pada aplikasi e-bupot.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan otoritas pajak saat ini sedang melaksanakan penyesuaian tersebut.

"Saat ini aplikasi e-bupot belum mengakomodasi tarif PPh final jasa konstruksi yang baru. DJP sedang membuat aplikasi untuk tarif barunya," ujar Neilmaldrin, Rabu (30/3/2022).

Baca Juga: Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Dari @kring_pajak, DJP meminta kepada wajib pajak untuk menunggu pembaruan tarif PPh final jasa konstruksi pada e-bupot unifikasi atau berkonsultasi ke kantor pelayanan pajak (KPP).

Untuk diketahui, tarif PPh final jasa konstruksi diturunkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 9/2022. PP tersebut telah diundangkan sejak 21 Februari 2022 dan berlaku sejak tanggal diundangkan.

Selain diturunkan tarifnya, jumlah jenis tarif PPh final jasa konstruksi meningkat dari 5 jenis menjadi 7 jenis tarif.

Baca Juga: Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan dikenakan tarif sebesar 1,75% dari sebelumnya 2%.

Selanjutnya, untuk pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan, tarif PPh final tetap dipatok sebesar 4%.

Atas pekerjaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa selain kedua penyedia jasa di atas, antara lain penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha menengah, besar atau spesialis, dikenai tarif PPh final sebesar 2,65% dari sebelumnya 3%.

Baca Juga: Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Selanjutnya, untuk jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk perseorangan, dikenai tarif 3,5% atau lebih rendah dari tarif sebelumnya sebesar 4%.

Sementara itu, untuk jasa konsultansi konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk perseorangan, tetap dikenakan tarif PPh final sebesar 6%.

Terdapat tambahan tarif baru 2,65% untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi—gabungan antara pekerjaan konstruksi dan konsultansi konstruksi—yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha.

Baca Juga: PMK 167/2018 Turut Mengatur tentang Pemajakan Natura, Masih Berlaku?

Terakhir, PP 9/2022 juga menetapkan tarif 4% untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : PPh, PPh final, jasa konstruksi, tarif PPh, PP 9/2022

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 23 Januari 2023 | 16:06 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23? DJP: Sesuai Channel Pelaporan Normal

Senin, 23 Januari 2023 | 15:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

Lapor SPT Tahunan Badan? DJP: Tidak Bisa Lagi Pakai e-SPT 1771

Senin, 23 Januari 2023 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Syarat Perseroan Terbuka Dapatkan Tarif Pajak Penghasilan Lebih Rendah

Senin, 23 Januari 2023 | 08:43 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Surat Keterangan PP 23/2018 Wajib Pajak UMKM Masih Bisa Digunakan

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T