Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

DJP Pertegas Daluwarsa Pajak 5 Tahun

A+
A-
1
A+
A-
1
DJP Pertegas Daluwarsa Pajak 5 Tahun

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak akhirnya mempertegas bahwa kewajiban perpajakan di Indonesia berlaku paling lama 5 tahun. Daluwarsa itu berlaku bagi wajib pajak yang NPWP dan/atau status PKP-nya diperoleh baik secara jabatan maupun berdasarkan permohonan.

Direktur Peraturan Perpajakan I Irawan, melalui S-393/PJ.02/2016 menyatakan, penegasan itu berawal dari adanya anggapan bahwa terdapat perbedaan perlakuan saat dimulainya kewajiban perpajakan bagi WP yang memperoleh NPWP dan/atau status PKP secara jabatan dengan permohonan sendiri.

“Penerbitan NPWP dan/atau pengukuhan PKP hanya proses administrasi yang tidak menentukan timbulnya pajak terutang. Sedangkan, saat dimulainya kewajiban perpajakan adalah saat terpenuhinya syarat subjektif dan objektif sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan,” ujar Irawan, dikutip dari surat penegasan tersebut.

Baca Juga: BPKP Siap Dampingi OPD Jaga Akuntabilitas Keuangan

Irawan juga menegaskan, penerbitan NPWP dan status PKP secara jabatan merupakan konsekuensi logis yang dilakukan DJP, apabila WP atau PKP tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya pada kantor pajak, padahal telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk dikenakan pajak.

Surat ini secara eksplisit membantah pendapat yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4a) UU KUP mengenai kewajiban perpajakan diberlakukan mundur 5 tahun tidak berlaku bagi WP yang memperoleh NPWP dan status PKP berdasarkan permohonan.

“Pendapat itu merupakan penafsiran yang bersifat a contrario, dan penafsiran yang bersifat a contrario tidak bisa diterapkan dalam UU KUP,” tegas Irawan dalam surat itu.

Baca Juga: Sri Mulyani Ubah PMK Subsidi Bunga UMKM, Peran BPKP Diperluas

Dengan kata lain, walaupun NPWP dan status PKP diperoleh berdasarkan permohonan oleh WP sendiri, DJP masih bisa menerbitkan surat ketetapan pajak 5 tahun ke belakang sejak terpenuhinya saat dimulainya kewajiban perpajakan.

“Dalam hukum pajak, penafsiran a contrario tidak dapat diterapkan karena dapat memperluas atau mempersempit dasar pengenaan dan penetapan pajak yang terutang,” tambah Irawan.

Menurut catatan DDTCNews, a contrario adalah menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

Baca Juga: Keputusan Baru DJP Soal Pengolahan 8 Dokumen Perpajakan
Topik : NPWP, PKP, Daluwarsa Pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 03 Juni 2020 | 15:46 WIB
TIPS NPWP
Selasa, 02 Juni 2020 | 10:11 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 11 Juli 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 14:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 11 Juli 2020 | 13:01 WIB
KARTUNIS LALO ALCARAZ:
Sabtu, 11 Juli 2020 | 12:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:01 WIB
PROVINSI SULAWESI BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 09:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN