Fokus
Literasi
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Ditjen Pajak Gencar Pakai Istilah Free Rider, Ini Alasannya

A+
A-
6
A+
A-
6
Ditjen Pajak Gencar Pakai Istilah Free Rider, Ini Alasannya

Suasana proyek pembangunan LRT di Jakarta, Rabu (18/8/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mulai gencar menggunakan istilah free rider dalam sejumlah kesempatan. Free rider alias penumpang gelap adalah julukan bagi individu yang ikut menikmati hasil pembangunan tetapi enggan melakukan kontribusi melalui pembayaran pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan bahwa free rider sebenarnya bukan istilah baru yang dipakai otoritas. Menurutnya, penyebutan free rider merupakan bagian dari kegiatan sosialisasi DJP untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tingkat kepatuhan pajak.

Melalui istilah tersebut, ujarnya, masyarakat umum menjadi lebih mudah mengerti terminologi teknis seperti kepatuhan pajak dan lainnya. Istilah tersebut juga banyak digunakan masyarakat umum.

Baca Juga: Krisis Berkecamuk, Presiden Sri Lanka Pertimbangkan Pajak Kekayaan

"Bukan istilah baku, hanya kebetulan penyebutan yang merujuk pada istilah populer [di masyarakat] saja," katanya Senin (30/8/2021).

Istilah free rider mulai banyak digunakan DJP saat mengisi acara publik seperti acara seminar kampus. Otoritas pajak menyebutkan free rider sebagai salah satu ciri ketidakpatuhan pajak masyarakat.

Sebelumnya, Kasubdit Penyuluhan Perpajakan DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan posisi free rider berada pada bagian terakhir dari pengelolaan keuangan negara. Pada tahap pertama, para pembayar pajak menyetorkan uang kepada kas negara.

Baca Juga: Aturan Ini Tak Berlaku Jika PKP Pembeli Pusatkan PPN di KPP Pratama

Inge menambahkan, penerimaan pajak yang sudah masuk ke kas negara akan masuk dalam pagu belanja APBN atau APBD. Pemerintah kemudian membelanjakan uang tersebut untuk penyediaan fasilitas dan layanan publik seperti pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, dan kesehatan.

Pada tahap ini akan dijumpai oknum free rider yang tidak membayar pajak tapi ikut menikmati fasilitas publik yang dibangun dengan pendanaan dari APBN atau APBD. Oleh karena itu, free rider adalah individu yang ikut menikmati hasil pembangunan tetapi enggan melakukan kontribusi melalui pembayaran pajak. (sap)

Baca Juga: Banggar Minta Subsidi Energi Hanya Disalurkan ke Orang Miskin
Topik : free rider, penumpang gelap, penghindaran pajak, APBN, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:00 WIB
APBN 2022

APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Muncul Kasus e-Meterai Palsu, Peruri Ungkap Modusnya

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:45 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Pentingnya Mendalami Pemahaman Pajak Internasional, Termasuk P3B

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 14:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemendagri Usul BBN 2 dan Pajak Progresif Kendaraan Dihapus

berita pilihan

Senin, 15 Agustus 2022 | 20:37 WIB
SRI LANKA

Krisis Berkecamuk, Presiden Sri Lanka Pertimbangkan Pajak Kekayaan

Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Proforma Invoice?

Senin, 15 Agustus 2022 | 18:30 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Ini Tak Berlaku Jika PKP Pembeli Pusatkan PPN di KPP Pratama

Senin, 15 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KPP PRATAMA KISARAN

Ajukan Permohonan Penghapusan NPWP, Istri WP Diperiksa Kantor Pajak

Senin, 15 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Pengusaha Mebel Tunggak Pajak Rp1,7 Miliar, Mesin Produksi Disita KPP

Senin, 15 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Banggar Minta Subsidi Energi Hanya Disalurkan ke Orang Miskin

Senin, 15 Agustus 2022 | 16:45 WIB
KINERJA PERDAGANGAN

Harga Berangsur Turun, BPS Sebut Windfall Komoditas Segera Berakhir

Senin, 15 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA KISARAN

Datangi Alamat Wajib Pajak, Juru Sita Sampaikan Surat Paksa

Senin, 15 Agustus 2022 | 15:49 WIB
AGENDA PAJAK

Gratis! Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia Gelar Webinar, Mau?