Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ditjen Pajak Gencar Pakai Istilah Free Rider, Ini Alasannya

A+
A-
6
A+
A-
6
Ditjen Pajak Gencar Pakai Istilah Free Rider, Ini Alasannya

Suasana proyek pembangunan LRT di Jakarta, Rabu (18/8/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mulai gencar menggunakan istilah free rider dalam sejumlah kesempatan. Free rider alias penumpang gelap adalah julukan bagi individu yang ikut menikmati hasil pembangunan tetapi enggan melakukan kontribusi melalui pembayaran pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan bahwa free rider sebenarnya bukan istilah baru yang dipakai otoritas. Menurutnya, penyebutan free rider merupakan bagian dari kegiatan sosialisasi DJP untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tingkat kepatuhan pajak.

Melalui istilah tersebut, ujarnya, masyarakat umum menjadi lebih mudah mengerti terminologi teknis seperti kepatuhan pajak dan lainnya. Istilah tersebut juga banyak digunakan masyarakat umum.

Baca Juga: Pilar 1 Tercapai, 5 Negara Masih Boleh Kenakan Pajak Digital Sendiri

"Bukan istilah baku, hanya kebetulan penyebutan yang merujuk pada istilah populer [di masyarakat] saja," katanya Senin (30/8/2021).

Istilah free rider mulai banyak digunakan DJP saat mengisi acara publik seperti acara seminar kampus. Otoritas pajak menyebutkan free rider sebagai salah satu ciri ketidakpatuhan pajak masyarakat.

Sebelumnya, Kasubdit Penyuluhan Perpajakan DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan posisi free rider berada pada bagian terakhir dari pengelolaan keuangan negara. Pada tahap pertama, para pembayar pajak menyetorkan uang kepada kas negara.

Baca Juga: Soal Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022, Begini Penjelasan Pemerintah

Inge menambahkan, penerimaan pajak yang sudah masuk ke kas negara akan masuk dalam pagu belanja APBN atau APBD. Pemerintah kemudian membelanjakan uang tersebut untuk penyediaan fasilitas dan layanan publik seperti pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, dan kesehatan.

Pada tahap ini akan dijumpai oknum free rider yang tidak membayar pajak tapi ikut menikmati fasilitas publik yang dibangun dengan pendanaan dari APBN atau APBD. Oleh karena itu, free rider adalah individu yang ikut menikmati hasil pembangunan tetapi enggan melakukan kontribusi melalui pembayaran pajak. (sap)

Baca Juga: Kegiatan Ekonomi Membaik, Setoran 'Pajak Dosa' Meningkat 19%
Topik : free rider, penumpang gelap, penghindaran pajak, APBN, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 15:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

PPATK: Pengelakan Pajak Masih Jadi Isu Menantang di Masa Depan

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KINERJA FISKAL

Defisit APBN Melebar karena Covid-19, Sri Mulyani: Cukup Manageable

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 07:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi: Indonesia Bisa Jadi Pemain Utama Ekonomi Syariah Dunia

berita pilihan

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Pilar 1 Tercapai, 5 Negara Masih Boleh Kenakan Pajak Digital Sendiri

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:47 WIB
APBN KITA

Soal Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022, Begini Penjelasan Pemerintah

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:30 WIB
FILIPINA

Kegiatan Ekonomi Membaik, Setoran 'Pajak Dosa' Meningkat 19%

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:22 WIB
UU HPP

Soal UU HPP, Dirjen Pajak: Pemerintah Lakukan Persiapan

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:17 WIB
APBN KITA

Penerimaan PPh OP Masih Minus 0,3%, Begini Penjelasan Dirjen Pajak

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KABUPATEN MOJOKERTO

Jadi Temuan BPK, Penagihan Tunggakan Pajak Digencarkan

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:57 WIB
APBN KITA

Tren Penerimaan Membaik, Dirjen Pajak Targetkan Tak Ada Shortfall 

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:35 WIB
APBN KITA

Per September 2021, Setoran Pajak Seluruh Sektor Usaha Terus Membaik

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:30 WIB
IRLANDIA

Irlandia Sepakati Konsensus Global, Akankah Google Cs Betah?

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:19 WIB
APBN KITA

Penerimaan PPh Badan Tumbuh 7%, Pemulihan Dunia Usaha Berlanjut