Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 23 September 2021 | 13:45 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (4)
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 12:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 09:30 WIB
DEBAT PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Dirjen Pajak Sebut Penurunan Threshold PKP Sedang Dikaji Pemerintah

A+
A-
10
A+
A-
10
Dirjen Pajak Sebut Penurunan Threshold PKP Sedang Dikaji Pemerintah

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Penurunan ambang batas (threshold) pengusaha kena pajak (PKP) dalam sistem pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi salah satu rencana kebijakan yang dikaji pemerintah. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (23/6/2021).

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan penurunan threshold PKP – yang saat ini senilai Rp4,8 miliar – dan perubahan kelompok barang dan jasa yang dikenai PPN sedang dikaji pemerintah. Rencana kebijakan ini menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan basis pajak yang lebih adil.

“Itu merupakan bagian dari pembahasan dan kajian dalam rangka keinginan besar pemerintah untuk membangun basis pajak yang lebih adil untuk mendukung APBN yang sehat dan berkelanjutan," ujar Suryo.

Baca Juga: Hingga Agustus 2021, Pembeli Mobil Serap Insentif Pajak Rp1,73 Triliun

Dalam laporan terbarunya, World Bank kembali merekomendasikan penurunan threshold PKP. Pengaturan ulang batasan omzet PKP sudah masuk dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 yang dimuat dalam PMK 77/2020. Simak ‘Batasan Pengusaha Kena Pajak Bakal Diturunkan’.

Selain mengenai penurunan threshold PKP, ada pula bahasan terkait dengan rencana pemerintah untuk menaikkan threshold harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang dikenakan tarif pungutan ekspor. Ada pula bahasan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: DPR Akhirnya Setujui Produk Digital Dikenai PPN 12%
  • Revisi UU KUP

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan kajian penurunan threshold PKP masih terus dikaji. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan, kebijakan itu juga masuk dalam pembahasan revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

“Kita tunggu pembahasan revisi UU KUP-nya bersama dengan DPR RI. Bisa jadi itu menjadi bagian yang akan dilakukan penyesuaiannya,” katanya. (Kontan)

  • Pembahasan Secara Terbuka

Pemerintah berkomitmen untuk membahas rancangan revisi UU KUP secara transparan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembahasan akan dilakukan pemerintah bersama DPR dengan melibatkan berbagai pihak guna menciptakan sistem pajak yang adil dan mampu merespons tantangan yang akan datang.

Baca Juga: Intensifikasi Pemungutan PPN pada Masa Pandemi

"Sehingga sangat tidak benar kalau ada yang menyampaikan ini seolah-olah tidak transparan, tidak mengikuti proses yang terbuka. Nanti akan kami lakukan semuanya," katanya. Simak ‘Sri Mulyani: Pemerintah Komitmen Bahas RUU KUP Secara Transparan’. (DDTCNews)

  • Pungutan Ekspor CPO

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menaikkan threshold harga CPO yang dikenakan tarif pungutan ekspor. Perubahan ketentuan tidak hanya mengenai threshold harga, melainkan juga tarif tertinggi yang dikenakan pada CPO. Ketentuan baru tersebut akan merevisi PMK 191/ 2020.

Sri Mulyani menjelaskan threshold harga CPO yang akan dikenakan pungutan ekspor menjadi US$750 per ton, lebih tinggi dari saat ini US$670 per ton. Setiap kenaikan harga US$50 per ton, akan ada kenaikan tarif pungutan US$20.

Baca Juga: Lewat Ini, DJP Integrasikan Pelayanan Pajak Hingga Penegakan Hukum

Selanjutnya, jika harga CPO di atas US$1.000, akan berlaku tarif flat yaitu senilai US$175. Saat ini, tarif pungutan ekspor diberlakukan progresif dengan batas atas senilai US$225 untuk harga CPO di atas US$995 per ton. Simak ‘Sri Mulyani Naikkan Threshold Pungutan Ekspor CPO, PMK Disiapkan’. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

  • Temuan BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan sejumlah permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), termasuk bidang perpajakan.

Pada permasalahan yang terkait dengan Program PC-PEN, salah satu aspek yang disoroti BPK adalah realisasi insentif dan fasilitas perpajakan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Temuan itu dimuat dalam LHP atas LKPP 2020. Simak ‘Ada Pemberian Insentif Pajak Sebelum Masa Seharusnya, Ini Temuan BPK’ dan ‘Tidak Wajar, BPK Sebut Ribuan Wajib Pajak dapat Insentif Ganda’. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

Baca Juga: Mobil Listrik Dapat Insentif PPnBM, Ini Respons PLN
  • Finalisasi PMK

Pemerintah mengatakan akan memperpanjang periode pemberian beberapa insentif pajak yang ada dalam PMK 9/2021 hingga akhir tahun. Saat ini, PMK yang berisi perpanjangan waktu pemberian insentif pajak itu masih disusun.

“Kita tunggu terbitnya PMK terkait pengaturan hal tersebut. Saat ini masih dalam tahap finalisasi," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor. Simak pula ‘Jumlah Sektor yang Dapat Perpanjangan Insentif Pajak Dikurangi’. (DDTCNews)

  • Cukai Kantong Plastik

Kementerian Keuangan menyatakan rencana ekstensifikasi barang kena cukai dalam jangka pendek hanya akan diarahkan pada kantong plastik. Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan otoritas masih berupaya menyelesaikan sejumlah regulasi untuk mengenakan cukai pada kantong plastik.

Baca Juga: Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

"Jangka pendek ini mungkin yang akan kami lakukan adalah menyelesaikan regulasi [pengenaan cukai pada] plastik," katanya. (DDTCNews) (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pengusaha kena pajak, PKP, PPN, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Adlan Ghiffari

Kamis, 24 Juni 2021 | 10:01 WIB
Urgensi ekstensifikasi barang kena cukai menjadi hal yang cukup penting untuk cepat diselesaikan kepastian hukumnya, dengan pertimbangan plastik menjadi penyumbang terbesar pencemaran lingkungan yang dimana konsumsinya harus ditekan.

Geovanny Vanesa Paath

Rabu, 23 Juni 2021 | 23:22 WIB
Penurunan threshold PKP ini dapat membantu mengamankan penerimaan negara dari pajak, tapi perlu diiringi pula dengan kemampuan dan pemahaman perusahaan akan kewajiban apa saja yang dimiliki ketika menjadi PKP.
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 21 September 2021 | 18:06 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Minta Wajib Pajak Lapor Jika Temui Ini Saat Manfaatkan Layanan

Selasa, 21 September 2021 | 12:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Pagu Insentif Pajak Mau Habis, DJP Klaim Masih Cukup

Selasa, 21 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Ketersediaan Data Jadi Kunci Optimalisasi Pajak Youtuber

Selasa, 21 September 2021 | 11:00 WIB
INDIA

Masih Pandemi Covid-19, Diskon Tarif PPN Obat-obatan Diperpanjang

berita pilihan

Kamis, 23 September 2021 | 18:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

Transaksi e-Commerce Diprediksi Tembus Rp395 T, UMKM Berperan Penting

Kamis, 23 September 2021 | 17:37 WIB
KINERJA FISKAL

Rokok Ilegal Digempur Terus, Realisasi Cukai Tumbuh 17,8%

Kamis, 23 September 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hingga Agustus 2021, Pembeli Mobil Serap Insentif Pajak Rp1,73 Triliun

Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Pajak Karbon untuk Kepentingan Bumi, Negeri, dan Diri Sendiri

Kamis, 23 September 2021 | 17:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Minta Belanja APBD untuk Perlindungan Sosial Dipacu

Kamis, 23 September 2021 | 16:30 WIB
INGGRIS

Perusahaan Untung Besar, Pengenaan Pajak Tambahan Dipertimbangkan

Kamis, 23 September 2021 | 16:15 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Antisipasi Imbas Gagal Bayar Evergrande ke Indonesia

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dokumen Pajak Bocor, Trump Gugat Ponakannya Sendiri dan The Times

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
SIPRUS

Otoritas Perpanjang Jatuh Tempo Pelaporan Pajak Lintas Yurisdiksi

Kamis, 23 September 2021 | 15:30 WIB
FILIPINA

DPR Akhirnya Setujui Produk Digital Dikenai PPN 12%