Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ada Soal Pajak, Ini Temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LKPP 2020

A+
A-
6
A+
A-
6
Ada Soal Pajak, Ini Temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LKPP 2020

Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam sidang paripurna DPR, Selasa (22/6/2021). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan sejumlah permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), termasuk bidang perpajakan.

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan kelemahan SPI terdiri atas permasalahan terkait dengan program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) serta permasalahan yang tidak terkait dengan PC-PEN.

Pada permasalahan yang terkait dengan Program PC-PEN, salah satu aspek yang disoroti BPK adalah realisasi insentif dan fasilitas perpajakan. Temuan itu dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020.

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Insentif Pajak Mobil Listrik Dirilis Tahun Ini

"Realisasi insentif dan fasilitas perpajakan dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun 2020 minimal sebesar Rp1,69 triliun tidak sesuai ketentuan," kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam sidang paripurna DPR, Selasa (22/6/2021).

Agung mengatakan permasalahan lain terkait dengan PC-PEN yakni mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak pandemi Covid-19 pada LKPP yang belum disusun. Kemudian, pengendalian dalam pelaksanaan belanja program PC-PEN sebesar Rp9 triliun pada 10 kementerian/lembaga tidak memadai.

Selain itu, ada permasalahan mengenai penyaluran belanja subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) dan non-KUR serta belanja lain-lain kartu prakerja yang belum memperhatikan kesiapan pelaksanaan program sehingga terdapat sisa dana kegiatan/program yang masih belum disalurkan sebesar Rp6,77 triliun.

Baca Juga: Dorong Pengusaha Patuh Prokes, Wali Kota Janjikan Keringanan Pajak

Terakhir, permasalahan yang ditemukan BPK yakni realisasi pengeluaran pembiayaan pada 2020 sebesar Rp28,75 triliun untuk PC-PEN yang tidak dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan jadwal kebutuhan penerima akhir investasi.

Adapun pada permasalahan yang tidak terkait dengan program PC-PEN, BPK menemukan pelaporan beberapa transaksi pajak belum lengkap menyajikan hak negara (minimal Rp21,57 triliun dan US$8,26 juta) serta kewajiban negara (minimal Rp16,59 triliun) sesuai dengan basis akuntansi akrual. Kemudian, ada saldo piutang daluwarsa belum diyakini kewajarannya senilai Rp1,75 triliun.

Permasalahan lainnya, mengenai penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja di luar program PC-PEN pada 80 K/L minimal sebesar Rp15,58 triliun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Baca Juga: 4 Jenis Insentif Pajak Penghasilan dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Ada pula realisasi pembiayaan dan pemindahbukuan dari rekening BUN berupa dana abadi penelitian, kebudayaan, dan perguruan tinggi senilai Rp8,99 triliun dititipkan pada rekening BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) karena pengaturan pengelolaan dana tersebut belum ditetapkan.

Kemudian, terdapat ketidakjelasan atas status tagihan penggantian dana talangan pendanaan pengadaan tanah proyek strategis nasional (PSN) oleh badan usaha yang tidak lolos verifikasi berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) BPKP. Pemerintah juga belum menetapkan pedoman perhitungan kewajiban jangka panjang atas program pensiun.

"Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN tahun mendatang untuk ditindaklanjuti," ujarnya. (kaw)

Baca Juga: Pengurangan Pajak Direncanakan untuk Riset Baterai dan Vaksin

Topik : BPK, audit, LKPP, APBN 2020, insentif pajak, pemulihan ekonomi nasional, pandemi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 28 Juli 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pengelola Pusat Perbelanjaan Minta Insentif PPN Sewa Berlaku Setahun

Rabu, 28 Juli 2021 | 16:17 WIB
MALAYSIA

Kampus Swasta Diusulkan Bebas Pajak 2 Tahun

Rabu, 28 Juli 2021 | 15:22 WIB
KONSULTASI PAJAK

Perubahan Ketentuan Insentif Pajak dalam PMK 82/2021

berita pilihan

Minggu, 01 Agustus 2021 | 15:00 WIB
PONTIANAK

Dorong Pengusaha Patuh Prokes, Wali Kota Janjikan Keringanan Pajak

Minggu, 01 Agustus 2021 | 14:00 WIB
KABUPATEN SIDOARJO

Bangun Sistem Pajak Online, Pemda Butuh Anggaran Besar

Minggu, 01 Agustus 2021 | 13:00 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Hemat Devisa, Pemerintah Jajaki Barter Dagang dengan 35 Negara

Minggu, 01 Agustus 2021 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

4 Jenis Insentif Pajak Penghasilan dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Minggu, 01 Agustus 2021 | 11:00 WIB
PMK 96/2021

Ini Ketentuan Surat Keterangan Bebas dalam Pengecualian Pungutan PPnBM

Minggu, 01 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KETUA UMUM GPMT DESIANTO BUDI UTOMO

'Kalau Dikenakan Pajak, Bakal Memberatkan Peternak'

Minggu, 01 Agustus 2021 | 09:00 WIB
VIETNAM

Pengenaan Pajak Penghasilan 1,5% untuk Pelaku e-Commerce Ditunda

Minggu, 01 Agustus 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Aplikasi Pengawasan Pajak Dukung Proses Bisnis di Beberapa Direktorat

Minggu, 01 Agustus 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Perwakilan Indonesia di Komite Perpajakan PBB, Ini Kata Kemenkeu