KEBIJAKAN PAJAK

Lagi, World Bank Sarankan Indonesia Turunkan Threshold PKP

Muhamad Wildan | Kamis, 17 Juni 2021 | 18:54 WIB
Lagi, World Bank Sarankan Indonesia Turunkan Threshold PKP

Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Juni 2021 yang diterbitkan World Bank. 

JAKARTA, DDTCNews – World Bank kembali mendorong Indonesia untuk menurunkan threshold pengusaha kena pajak (PKP) yang saat ini ditetapkan senilai Rp4,8 miliar.

Merujuk pada laporan berjudul Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Juni 2021, World Bank memandang rezim PPN di Indonesia memiliki eligibility threshold yang tinggi serta mengandung banyak pengecualian.

"Hal ini mengindikasikan tax multiplier di Indonesia masih rendah dan menunjukkan reformasi dari sisi penerimaan dan belanja akan berdampak positif terhadap perekonomian dibandingkan dengan sekadar memangkas belanja," tulis World Bank, dikutip pada Kamis (17/7/2021).

Baca Juga:
Bertambah Lagi, DJP Tunjuk Squarespace Jadi Pemungut PPN PMSE

Tidak hanya menurunkan threshold PKP, World Bank juga mendorong Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan PPN. Kedua langkah ini dipandang perlu untuk memperluas basis pajak sekaligus meningkatkan efisiensi dan transparansi dari sistem pajak.

Rekomendasi mengenai penurunan threshold PKP sudah berulang kali disampaikan World Bank melalui laporan-laporan yang dirilis sebelumnya. Dalam IEP yang dirilis Juli 2020, World Bank secara spesifik mendorong Indonesia untuk menurunkan threshold PKP dari yang saat ini senilai Rp4,8 miliar menjadi Rp600 juta.

Threshold senilai Rp4,8 miliar ini dinilai menyebabkan basis PPN yang dimiliki Indonesia menjadi sempit. Akibat threshold PKP yang tinggi sekaligus banyaknya pengecualian PPN, Indonesia hanya mampu mengumpulkan PPN sebesar 60% dari potensi aslinya.

Adapun threshold PKP senilai Rp600 juta sudah pernah diterapkan Indonesia sebagaimana tertuang dalam PMK 68/2010. Threshold PKP ditingkatkan menjadi Rp4,8 miliar melalui PMK 197/2013 yang berlaku sejak 1 Januari 2014. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 04 Oktober 2023 | 12:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bertambah Lagi, DJP Tunjuk Squarespace Jadi Pemungut PPN PMSE

Rabu, 04 Oktober 2023 | 09:35 WIB KURS PAJAK 04 OKTOBER 2023 - 10 OKTOBER 2023

Kurs Pajak Terbaru: Dolar AS Lanjutkan Penguatan Atas Rupiah

Selasa, 03 Oktober 2023 | 13:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Mungkinkah Bagi Hasil PPN Diterapkan di Indonesia? Begini Kata OECD

Senin, 02 Oktober 2023 | 13:30 WIB KPP PRATAMA SUKOHARJO

WP Ajukan PKP meski Omzet di Bawah Rp 4,8 M, Ternyata Ini Sebabnya

BERITA PILIHAN
Rabu, 04 Oktober 2023 | 12:15 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2023

Membangun Kebanggaan Gotong Royong Lewat Pajak

Rabu, 04 Oktober 2023 | 12:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bertambah Lagi, DJP Tunjuk Squarespace Jadi Pemungut PPN PMSE

Rabu, 04 Oktober 2023 | 12:03 WIB PENERIMAAN PAJAK

Ditopang PPh Nonmigas, DJP Yakin Penerimaan Pajak Bakal Lampaui Target

Rabu, 04 Oktober 2023 | 12:00 WIB INFOGRAFIS KEPABEANAN

Syarat-Syarat agar Barang Pindahan Bebas Bea Masuk

Rabu, 04 Oktober 2023 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Lewat Digitalisasi, Sri Mulyani Ingin Local Taxing Power Menguat

Rabu, 04 Oktober 2023 | 10:30 WIB KOTA BLITAR

Telat Bayar PBB, 6.000 Wajib Pajak Bakal Kena Sanksi

Rabu, 04 Oktober 2023 | 09:51 WIB SURVEI PAJAK DAN POLITIK

Terakhir Hari Ini, Yuk Isi Survei Pajak dan Politik DDTCNews

Rabu, 04 Oktober 2023 | 09:39 WIB DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE WEBINAR

Pahami Langkah Tepat Penyusunan Intercompany Agreement di Webinar Ini