Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Difasilitasi KPK, Pemkab se-Babel Teken MoU dengan DJP dan BPN

3
3

Seremoni penandatangan MoU antara pemkab seprovinsi Bangka Belitung dengan Ditjen Pajak dan Badan Pertanahan Nasional. (Foto: Pemkab Belitung)

TANJUNG PANDAN, DDTCNews—Para kepala daerah seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), meneken nota kesepahaman dengan Kanwil Ditjen Pajak Sumatera Selatan dan Babel serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Babel untuk mengoptimalkan setoran pajak dan pengelolaan barang milik daerah.

Bupati Belitung Sahani Saleh mengatakan penandatanganan memorandum of understanding/MoU itu adalah wujud dukungan Pemkab Belitung terhadap optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah, serta pengelolaan barang milik daerah bidang pertanahan.

“Dengan MoU ini, pemerintah daerah akan langsung menginventarisasi sumber-sumber penerimaan daerah dan hasilnya akan dimuat dalam aplikasi yang memanfaatkan kemanjuan informasi dan teknologi,” ujarnya seusai penandatanganan MoU, Selasa (18/6/2019).

Baca Juga: Bank Jateng Genjot Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah

Penandatanganan MoU yang dilaksanakan di Gedung Mahligai Serumpun Sebalai, Rumah Dinas Gubernur Kepulauan Babel ini difasilitasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hadir dalam kesempatan itu Komisioner KPK Saut Situmorang.

“Jadi karena sudah melaksanakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dari APBD kami yang berbasis nontunai, maka secara otomatis kami juga akan menggunakan aplikasi dalam pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah itu,” tambahnya.

Kepala Kanwil DJP Sumsel Babel Imam Arifin menjelaskan penandatangan MoU ini dilakukan karena penerimaan pajak daerah termasuk di Babel perlu ditingkatkan. Sebab, tugas penerimaan pajak bukan hanya tugas pemerintah pusat.

Baca Juga: Genjot Setoran, Raja Ampat Terapkan Sistem Pajak Online

"Dana pajak yang dikumpulkan itu juga dinikmati oleh daerah. Jadi mari kita sama-sama meningkatkan kue penerimaan ini agar APBN bisa meningkat, dana perimbangan meningkat, dan kesejahteraan rakyat semakin baik," katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Kanwil BPN Provinsi Babel Agus Susanto berharap MoU itu dapat memperkuat komitmen BPN guna memberikan pelayanan pendaftaran tanah milik pemerintah. Langkah tersebut dimulai dari kejelasan aset milik daerah dan masyarakat.

“Dengan pendaftaran bidang-bidang tanah termasuk bidang tanah yang menjadi aset pemerintah, pada tahun 2025 seluruh bidang tanah, baik itu milik masyarakat maupun milik pemerintah bisa terdaftar,” katanya seperti dilansir posbelitung.co. (Bsi)

Baca Juga: Ratusan Kendaraan Terjaring Razia Pajak

“Dengan MoU ini, pemerintah daerah akan langsung menginventarisasi sumber-sumber penerimaan daerah dan hasilnya akan dimuat dalam aplikasi yang memanfaatkan kemanjuan informasi dan teknologi,” ujarnya seusai penandatanganan MoU, Selasa (18/6/2019).

Baca Juga: Bank Jateng Genjot Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah

Penandatanganan MoU yang dilaksanakan di Gedung Mahligai Serumpun Sebalai, Rumah Dinas Gubernur Kepulauan Babel ini difasilitasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hadir dalam kesempatan itu Komisioner KPK Saut Situmorang.

“Jadi karena sudah melaksanakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dari APBD kami yang berbasis nontunai, maka secara otomatis kami juga akan menggunakan aplikasi dalam pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah itu,” tambahnya.

Kepala Kanwil DJP Sumsel Babel Imam Arifin menjelaskan penandatangan MoU ini dilakukan karena penerimaan pajak daerah termasuk di Babel perlu ditingkatkan. Sebab, tugas penerimaan pajak bukan hanya tugas pemerintah pusat.

Baca Juga: Genjot Setoran, Raja Ampat Terapkan Sistem Pajak Online

"Dana pajak yang dikumpulkan itu juga dinikmati oleh daerah. Jadi mari kita sama-sama meningkatkan kue penerimaan ini agar APBN bisa meningkat, dana perimbangan meningkat, dan kesejahteraan rakyat semakin baik," katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Kanwil BPN Provinsi Babel Agus Susanto berharap MoU itu dapat memperkuat komitmen BPN guna memberikan pelayanan pendaftaran tanah milik pemerintah. Langkah tersebut dimulai dari kejelasan aset milik daerah dan masyarakat.

“Dengan pendaftaran bidang-bidang tanah termasuk bidang tanah yang menjadi aset pemerintah, pada tahun 2025 seluruh bidang tanah, baik itu milik masyarakat maupun milik pemerintah bisa terdaftar,” katanya seperti dilansir posbelitung.co. (Bsi)

Baca Juga: Ratusan Kendaraan Terjaring Razia Pajak
Topik : kabupaten belitung, pajak daerah, DJP, BPN
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 24 Oktober 2016 | 09:59 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 01 Juli 2016 | 14:42 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
berita pilihan
Selasa, 28 November 2017 | 16:01 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Rabu, 23 Agustus 2017 | 17:30 WIB
BALIKPAPAN
Jum'at, 16 September 2016 | 08:02 WIB
KOTA CIMAHI
Jum'at, 30 September 2016 | 10:01 WIB
KOTA BANDUNG
Rabu, 14 Desember 2016 | 17:18 WIB
KOTA BANDUNG
Kamis, 30 Maret 2017 | 12:01 WIB
KOTA BANDUNG
Jum'at, 23 September 2016 | 13:31 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH
Selasa, 17 Oktober 2017 | 11:01 WIB
PROVINSI LAMPUNG
Minggu, 09 Oktober 2016 | 15:38 WIB
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kamis, 08 Desember 2016 | 11:23 WIB
KOTA MALANG