BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 berubah. Sebetulnya perubahan yang terjadi tidak masif, tetapi cukup signifikan. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memasukkan pendirian 'Badan Penerimaan Negara' (BPN) ke dalam salah satu poin Program Hasil Terbaik Cepat dalam RKP 2025. Artinya, sinyal pendirian BPN makin kuat.
Ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 79/2025 itu memutakhirkan Perpres 109/2024 yang memuat RKP 2025 'versi' Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam poin kedelapan RKP 2025 terbaru, pemerintah berencana mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%. Hal ini berbeda dengan RKP 2025 versi lama, pemerintah hanya mencantumkan frasa 'Optimalisasi penerimaan negara' tanpa menyebutkan BPN secara utuh.
Pemutakhiran RKP 2025 ini makin menegaskan keinginan pemerintahan Prabowo untuk mendirikan BPN. Sebelumnya, pembentukan BPN juga tertang dalam Perpres 12/2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Baca Sudah Terbit! RPJMN 2025-2029 Muat Pembentukan Badan Penerimaan Negara.
Menteri keuangan yang baru dilantik, Purbaya Yudhi Sadewa sempat ditanya soal ini. Menjawab hal itu, Purbaya mengatakan belum ada instruksi khusus dari Presiden Prabowo terkait dengan pembentukan BPN. Bahkan, dia mengeklaim Prabowo memberikan keleluasaan kepadanya selaku bendahara untuk mengelola keuangan negara.
"Belum ada [instruksi soal pembentukan BPN]. Kayaknya suka-suka saya. Saya tanya 'Gimana, Pak, boleh enggak saya obrak-abrik?' Karena saya baru, saya enggak tahu presiden kode boleh atau tidak," ujarnya dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.
Untuk diketahui, pembentukan BPN merupakan salah satu janji politik Prabowo dalam kampanye pemilihan presiden. Pendirian BPN merupakan program ke-8 dari 8 butir Asta Cita Prabowo.
Dalam dokumen visi-misinya, Prabowo bercita-cita mendirikan BPN guna meningkatkan pendapatan negara hingga ke level 23% PDB. Selain itu, dia juga meyakini pendirian BPN bisa mendorong pengelolaan penerimaan negara lebih optimal sehingga setoran pajak ikut meningkat.
Dalam RKP 2025 terbaru, tercantum Program Hasil Terbaik Cepat yang terdiri dari 8 poin. Berikut perinciannya.
Pertama, memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
Kedua, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
Ketiga, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
Keempat, membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
Kelima, melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
Keenam, menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/Polri dan pejabat negara.
Ketujuh, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, bantuan langsung tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi, baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kedelapan, mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB ke 23%. (sap)
