Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

A+
A-
0
A+
A-
0
Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Sejumlah anggota DPR berswafoto usai Rapat Paripurna ke-22 DPR RI masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5/2022). ANTARA FOTO/Fauzan/nym.
 

JAKARTA, DDTCNews - Sejumlah fraksi di DPR menyarankan pemerintah kembali memberikan insentif pajak pada tahun depan.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR Mukhtaruddin mengatakan fraksinya mendorong pemerintah terus melakukan optimalisasi penerimaan pajak untuk mendukung konsolidasi fiskal. Meski demikian, insentif pajak tetap perlu diberikan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan daya beli masyarakat.

"Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah untuk tetap memberikan insentif perpajakan yang terarah dan terukur, terutama yang berkorelasi langsung dengan daya beli masyarakat," katanya dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi atas KEM-PPKF 2023, dikutip Sabtu (28/5/2022).

Baca Juga: Bagaimana Cara Lapor PPh Final 0,5% UMKM untuk PT? Begini Kata DJP

Mukhtaruddin mengatakan fraksinya memahami pentingnya implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) untuk mendukung konsolidasi fiskal dan meningkatkan tax ratio. Namun, lanjutnya, pemerintah tetap perlu memberikan insentif perpajakan untuk menjaga daya beli masyarakat setelah pandemi Covid-19.

Hal senada juga disampaikan Fraksi PPP. Anggota Fraksi PPP DPR Muhammad Iqbal menilai peningkatan tax ratio perlu dilakukan setelah Indonesia melewati pandemi Covid-19. Hal itu dapat dilakukan di antaranya dengan implementasi UU HPP, optimalisasi kerja sama pertukaran data antarnegara, integrasi sistem perpajakan dengan data kependudukan, serta simplifikasi aturan perpajakan.

Sementara itu, insentif pajak dinilai hanya perlu diberikan kepada sektor usaha yang belum pulih sepenuhnya dari tekanan pandemi.

Baca Juga: Batas Akhir PPS Makin Dekat, Kantor Pajak Ramai-Ramai Jemput Bola

"Fraksi PPP meminta pemerintah melalui melakukan evaluasi terhadap insentif perpajakan kepada pelaku usaha besar yang sudah mulai pulih dan secara paralel terus mempertahankan insentif selama pandemi kepada industri kecil dan UMKM," ujarnya.

Melalui dokumen KEM-PPKF 2023, pemerintah menyatakan akan terus berupaya melakukan optimalisasi penerimaan pajak dengan menjaga tax ratio terus meningkat secara bertahap. Kebijakan teknis pajak tahun 2023 juga akan disusun dengan tetap menjaga efektivitas reformasi struktural, menjaga efektivitas reformasi fiskal, dan konsolidasi fiskal.

Khusus soal insentif pajak, pemerintah berkomitmen memberikannya secara terarah dan terukur untuk mendorong pertumbuhan sektor tertentu dan memberikan kemudahan investasi. (sap)

Baca Juga: Wah! 25% Ekspat AS Pertimbangkan Lepas Kewarganegaraan Gara-Gara Pajak

Topik : insentif pajak, insentif perpajakan, diskon pajak, pandemi Covid-19, PEN, PPh Pasal 21 DTP, PPh final, UMKM, PPN, diskon PPnBM

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet Wajib Pajak Badan UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tetap Kena PPh?

Jum'at, 24 Juni 2022 | 14:30 WIB
SE-17/PJ/2022

Ini Alasan DJP Atur Prosedur Bagi WP yang Tak Sengaja Cabut SPPH PPS

Jum'at, 24 Juni 2022 | 14:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Termasuk Insentif Perpajakan, Dana PEN Baru Terserap Rp113,5 Triliun

berita pilihan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA ENDE

Batas Akhir PPS Makin Dekat, Kantor Pajak Ramai-Ramai Jemput Bola

Sabtu, 25 Juni 2022 | 15:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Wah! 25% Ekspat AS Pertimbangkan Lepas Kewarganegaraan Gara-Gara Pajak

Sabtu, 25 Juni 2022 | 13:00 WIB
KABUPATEN PANGANDARAN

Pemutihan Pajak Cuma Sampai September, WP Diimbau Segara Manfaatkan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa 5 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melejit ke Rp31,7 Triliun

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN

Ketentuan Bea Masuk Pembalasan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat