INSTITUSI PERPAJAKAN

DDTC Resmi Buka Kantor Cabang Surabaya

Redaksi DDTCNews | Kamis, 03 Februari 2022 | 09:45 WIB
DDTC Resmi Buka Kantor Cabang Surabaya

Managing Partner DDTC Darussalam dan Senior Partner DDTC Danny Septriadi resmi membuka kantor DDTC Surabaya. 

JAKARTA, DDTCNews – DDTC resmi membuka kantor cabang Surabaya pada hari ini, Kamis (3/2/2022).

Pembukaan kantor cabang Surabaya dilakukan langsung oleh Managing Partner DDTC Darussalam dan Senior Partner DDTC Danny Septriadi secara virtual. Kehadiran kantor cabang Surabaya diharapkan dapat mendekatkan DDTC dengan para pemangku kepentingan perpajakan.

“Kehadiran secara fisik di Surabaya tidak lain adalah bagaimana kita ingin lebih dekat lagi dengan para pemangku kepentingan perpajakan di Jawa Timur secara umum dan Surabaya secara khusus. Dengan demikian, dapat mendukung terciptanya masyarakat sadar dan peduli pajak,” ujar Darussalam.

Baca Juga:
DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Pada kesempatan tersebut, Darussalam mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang selama ini memberikan dukungan pembukaan kantor yang berlokasi di AMG Tower, Jl. Dukuh Menanggal No.1 A, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur.

Darussalam berharap dengan kehadiran kantor cabang Surabaya, DDTC bisa lebih berkontribusi mewarnai perpajakan Indonesia. Salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih baik lagi.

Senior Partner DDTC Danny Septriadi mengatakan pembukaan kantor cabang Surabaya ini juga menjadi tonggak baru pencapaian DDTC yang telah berdiri selama 14 tahun. DDTC juga ingin terus memberikan pelayanan lebih baik untuk klien, khususnya klien di wilayah timur Indonesia.

Baca Juga:
Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

“Semoga kantor DDTC Surabaya ini bisa diterima masyarakat di Jawa Timur dan Surabaya,” tutur Danny.

Sebagai informasi, bersamaan dengan pembukaan kantor cabang Surabaya, DDTC juga merilis 4 publikasi baru. Pertama, buku Desain Sistem Perpajakan Indonesia. Kedua, buku Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak International, Edisi Kedua Volume I.

Ketiga, buku Panduan Dasar Tata Cara Pelaksanaan Pajak versi Bahasa Inggris atau Basic Guidelines of Tax Procedures. Keempat, publikasi Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan Terbaru. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024

Rabu, 24 April 2024 | 15:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Ini Rentetan Temuan DJPK Kemenkeu

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024

Rabu, 24 April 2024 | 15:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Ini Rentetan Temuan DJPK Kemenkeu

Rabu, 24 April 2024 | 15:14 WIB KEBIJAKAN MONETER

Antisipasi Risiko Global, BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6,25 Persen

Rabu, 24 April 2024 | 15:12 WIB PAJAK PENGHASILAN

Lebih Potong Pajak karena TER, SPT Tahunan Pegawai Bakal Tetap Nihil

Rabu, 24 April 2024 | 14:05 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Setelah THR, Pegawai Terima Bonus Siap-Siap Kena Pajak Lebih Tinggi

Rabu, 24 April 2024 | 14:00 WIB KOTA TANGERANG SELATAN

Penuhi Amanat UU HKPD, Pemkot Tangsel Atur Ulang Tarif Pajak Daerah

Rabu, 24 April 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bappenas: Wacana Badan Penerimaan Negara di RKP 2025 Belum Final