Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Cukai Plastik & Minuman Berpemanis, Banggar Usul Dikenakan Tahun Depan

A+
A-
1
A+
A-
1
Cukai Plastik & Minuman Berpemanis, Banggar Usul Dikenakan Tahun Depan

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan Badan Anggaran (Banggar) DPR merekomendasikan agar pemerintah segera merealisasikan rencana ekstensifikasi barang kena cukai.

Anggota Badan Anggaran DPR RI Hamka Baco Kady mengatakan pemerintah dapat melakukan kebijakan itu untuk menambah pendapatan negara. Menurutnya, UU Cukai juga sudah memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan ekstensifikasi barang kena cukai.

"Penerimaan cukai dapat diperluas, di antaranya dengan percepatan pengenaan cukai kantong plastik dan perluasan pengenaan cukai pada produk plastik, serta memulai proses regulasi untuk penerapan cukai terhadap soda dan pemanis makanan dan minuman," katanya dalam rapat kerja bersama pemerintah, Rabu (30/6/2021).

Baca Juga: Gandeng Bea Cukai, Kemenperin Optimalkan Serapan Tembakau Lokal

Panja, sambung Hamka, merekomendasikan ekstensifikasi barang kena cukai tersebut sebagai bagian dari upaya optimalisasi penerimaan negara.

Pemerintah dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2022 juga berencana mengenakan cukai pada kantong plastik mulai tahun depan. Namun, Panja menilai cukai juga dapat dikenakan pada produk plastik lainnya serta minuman berpemanis.

Pada awal 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menyampaikan rencana pemerintah menambah objek cukai pada kantong plastik dengan tarif Rp30.000 per kilogram atau Rp200 per lembar. Tahun ini, pemerintah dan DPR bersepakat memasukkan target penerimaan cukai kantong plastik senilai Rp500 miliar walaupun hingga kini belum berlaku.

Baca Juga: Tahun Depan, 3 Daerah Ini Mulai Pungut Cukai Tas Kresek Rp700/Lembar

Sementara soal cukai minuman berpemanis, pemerintah juga berencana mengenakannya pada minuman teh kemasan, minuman berkarbonasi atau soda, serta minuman lainnya seperti kopi, minuman berenergi, dan konsentrat. Tarifnya bervariasi, yakni Rp1.500 per liter pada minuman teh kemasan, Rp2.500 per liter pada soda, serta Rp2.500 per liter pada minuman lainnya.

Secara umum, rekomendasi Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan Banggar DPR tidak jauh berbeda dengan masukan dari Panja Penerimaan Negara Komisi XI DPR. Namun, pada poin ekstensifikasi cukai, Panja Banggar secara spesifik merekomendasikan cukai pada kantong plastik, produk plastik, soda, serta pemanis makanan minuman.

Adapun rekomendasi lain untuk meningkatkan pendapatan negara yakni, pertama, merumuskan strategi dan kebijakan untuk mengantisipasi berbagai ketidakpastian dan dampak yang diakibatkan pandemi Covid-19 terhadap ketahanan ekonomi dan pembangunan.

Baca Juga: DJBC Prediksi Setoran Cukai Minuman Beralkohol Membaik Tahun Ini

Kedua, memperbaiki perencanaan pendapatan negara pada 2022 dan memastikan angka pendapatan yang nantinya ditetapkan dalam APBN dapat terealisasi sehingga memberikan kepastian terhadap setiap belanja.

Ketiga, meningkatkan penerimaan perpajakan dari perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang makin meningkat beberapa tahun terakhir. Keempat, memaksimalkan data dari program tax amnesty 2016 dan informasi keuangan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Terakhir, meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor sumber daya alam (SDA), khususnya atas perkembangan harga komoditas barang tambang yang mulai membaik beberapa waktu terakhir. (kaw)

Baca Juga: Tantangannya Memang Tak Mudah, tapi Kami Siapkan Strateginya

Topik : kebijakan cukai, cukai plastik, minuman berpemanis, cukai

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Henry Dharmawan

Rabu, 30 Juni 2021 | 19:48 WIB
Perlu diperhatikan bahwa kebijakan cukai tidak sekadar membahas tentang penerimaan negara saja (fungsi budgetair). Tetapi ada fungsi lain, yakni untuk mengatur konsumsi masyarakat atas barang-barang tertentu. Seperti kita ketahui bahwa produk plastik dan minuman berpemanis merupakan barang yang perl ... Baca lebih lanjut

Adlan Ghiffari

Rabu, 30 Juni 2021 | 19:22 WIB
Rencana untuk pengenaan cukai terhadap plastik dan minuman berpemanis merupakan kebijakan yang tepat dalam upaya optimalisasi penerimaan negara. Selain itu, rencana tersebut akan membantu mengatasi eksternalitas negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan plastik dan konsumsi minuman berpemanis.
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 02 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Tarif Cukai Rokok 2022 Digodok, Pemerintah Kumpulkan Masukan Pengusaha

Kamis, 02 September 2021 | 12:30 WIB
APLIKASI BEA CUKAI

Bea Cukai Mempermudah Pengeluaran Barang Pengguna Fasilitas KITE

Senin, 30 Agustus 2021 | 11:22 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Penerimaan Melambat, Relaksasi Pelunasan Pita Cukai Jadi Alasan

Minggu, 29 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

87 Pabrik Manfaatkan Penundaan Pelunasan Pita Cukai 90 Hari

berita pilihan

Kamis, 23 September 2021 | 07:30 WIB
PMK 120/2021

Mobil Listrik Dapat Insentif PPnBM, Ini Respons PLN

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat