Berita
Rabu, 28 Oktober 2020 | 13:00 WIB
PROVINSI GORONTALO
Rabu, 28 Oktober 2020 | 12:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 28 Oktober 2020 | 11:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 28 Oktober 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Review
Rabu, 28 Oktober 2020 | 10:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Oktober 2020 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 28 OKTOBER - 3 NOVEMBER 2020
Selasa, 27 Oktober 2020 | 17:06 WIB
STATISTIK PAJAK DIGITAL
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Komunitas
Rabu, 28 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 28 Oktober 2020 | 13:15 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 28 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Selasa, 27 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Reportase

Covid-19, Jokowi Minta Kepala Daerah Lakukan Pembatasan Berskala Lokal

A+
A-
1
A+
A-
1
Covid-19, Jokowi Minta Kepala Daerah Lakukan Pembatasan Berskala Lokal

Presiden saat memberikan pengantar pada Ratas membahas Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional secara daring dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Senin (14/9/2020). (foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meminta semua kepala daerah tidak buru-buru menutup wilayahnya untuk menekan penyebaran virus Corona.

Jokowi mengatakan pembatasan wilayah untuk penanganan virus Corona dapat dilakukan dengan skala lokal agar strategi penangananya lebih spesifik. Misalnya di level RT, RW, hingga kelurahan atau desa.

"Strateginya pembatasan berskala lokal sehingga penanganannya lebih detail dan bisa lebih fokus," katanya dalam pembukaan rapat terbatas, Senin (14/9/2020).

Baca Juga: Upah Minimum Tidak Naik, Ini Kata Sri Mulyani Soal Cara Jaga Daya Beli

Jokowi mengatakan penanganan virus Corona tidak bisa digeneralisasi untuk setiap wilayah di Indonesia. Oleh sebab itu, sebuah kabupaten/kota tidak bisa langsung menetapkan penutupan wilayah karena tidak semua desa/kelurahannya masuk zona merah penyebaran virus Corona.

Jokowi mengingatkan para kepala daerah mengenai strategi penanganan virus Corona yang harus dibedakan karena masih ada desa/kelurahan yang masuk zona hijau atau kuning.

Dia lantas meminta gubernur, bupati, dan walikota selalu melihat melihat data sebaran kasus virus Corona sebelum membuat keputusan untuk merespons pandemi di wilayahnya. Data sebaran itulah yang harus dijadikan pertimbangan dalam menutup wilayah berskala lokal atau berbasis komunitas.

Baca Juga: Sri Mulyani Rombak Jadwal Rapat Kemenkeu Mulai Bulan Depan, Ada Apa?

"Jangan buru-buru menutup sebuah wilayah, kota, atau kabupaten. Kalau kita bekerja berbasis data, langkah langkah intervensinya akan berjalan lebih efektif dan bisa segera menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan," ujarnya.

Jokowi menambahkan pemerintah akan terus memantau manajemen penanganan klaster-klaster virus Corona di berbagai wilayah di Indonesia. Pemantauan itu terutama pada 8 provinsi yang menyumbang 74% dari total kasus positif virus Corona di Indonesia, meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua.

Mulai hari ini, DKI Jakarta juga menerapkan pengetatan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seiring dengan melonjaknya kasus penularan virus Corona dan kapasitas rumah sakit yang hampir penuh.

Baca Juga: KSSK: Indikator Sistem Keuangan dalam Kondisi Normal

Pengetatan PSBB itu misalnya berupa pembatasan kapasitas kantor maksimum 25%, pengunjung mal maksimum 50%, serta larangan makan di tempat pada restoran. Simak pula artikel ‘PSBB Jilid II Jakarta, Pelayanan Tatap Muka Ditjen Pajak Tetap Buka’. (kaw)

Topik : virus Corona, PSBB, pembatasan berskala lokal, Jokowi
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 20 Oktober 2020 | 11:15 WIB
KABINET INDONESIA MAJU
Selasa, 20 Oktober 2020 | 10:17 WIB
KABINET INDONESIA MAJU
Senin, 19 Oktober 2020 | 16:51 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 19 Oktober 2020 | 10:27 WIB
KINERJA FISKAL
berita pilihan
Rabu, 28 Oktober 2020 | 17:01 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 28 Oktober 2020 | 16:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 28 Oktober 2020 | 15:01 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 28 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 28 Oktober 2020 | 13:15 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 28 Oktober 2020 | 13:00 WIB
PROVINSI GORONTALO
Rabu, 28 Oktober 2020 | 12:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 28 Oktober 2020 | 11:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 28 Oktober 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Rabu, 28 Oktober 2020 | 10:30 WIB
BAHAMA